http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/24/opini/1579034.htm Kamis, 24 Februari 2005
Pergantian Panglima TNI Oleh M Alfan Alfian M SEBAGAIMANA diatur dalam perundangan, pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan "hak prerogatif presiden". Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dimintai persetujuannya. Karena itu, kuncinya tetap di tangan presiden. Pilihan presiden akan mendapat aneka apresiasi banyak kalangan. Bila apresiasinya positif akan menjadi "kredit poin", tetapi bila apresiasinya negatif, mungkin presiden terpaksa mengatakan, "I don't care with my choice". Meski kelihatannya sederhana, pergantian panglima TNI di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak semudah membalik telapak tangan. Presiden pasti sudah memiliki skenario utama dalam menentukan pilihan akhir. Tetapi, karena realitas eksternal yang dinamis dan tidak statis, khususnya sejak Presiden SBY mengirim surat pencabutan atas surat Presiden Megawati ke DPR, terkait usulan pergantian Panglima TNI, skenario itu terpaksa berkembang. Lantas, muncul beberapa skenario alternatif yang antara lain didasari konteks etika dan kadar resistensi politiknya. Presiden kini memiliki kedudukan politik amat kuat. Seharusnya ia tidak mengesankan bertindak ragu-ragu akan segala keputusannya, termasuk dengan risiko menguatnya resistensi politik di level elite, khususnya DPR. SEBAGAIMANA Presiden memutuskan untuk memilih personalia kabinetnya, kini publik segera dihadapkan pada "seni pengambilan keputusan" ala SBY dalam memilih Panglima TNI, yang tentu berbeda dengan pilihan BJ Habibie, gaya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat mengangkat Laksamana TNI Widodo AS, atau ketika Megawati Soekarnoputri memilih Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Habibie, Gus Dur, dan Megawati sama- sama presiden dari kalangan sipil. Habibie tidak begitu soal dengan posisi Wiranto, dalam rangka menjaga kepentingan transisional. Gus Dur membuat gebrakan dengan mengangkat panglima dari unsur AL, dengan penjelasan argumentasi yang obsesif tentang masa depan kemaritiman. Sementara Megawati, tidak ingin punya masalah dengan militer, sebagai dampak kemelut hubungan presiden-militer era Gus Dur. Jika Gus Dur berani "menyempal dari tradisi konservatif", tidak demikian halnya dengan Mega. Bagaimana dengan SBY, presiden pertama berlatar belakang militer sejak Soeharto jatuh? Apakah ia akan mengangkat unsur AD kembali atau justru memilih yang lain dengan prioritas unsur AU? Jika tetap memilih kalangan AD, siapa yang dicalonkan, mengingat kandidatnya lebih dari satu. Inilah yang menjadi teka-teki. DARI kalkulasi yang beredar, ada empat kandidat yang berpeluang menjadi Panglima TNI, yakni Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD), Letnan Jenderal TNI Djoko Santoso (KSAD), Laksamana Madya Slamet Soebijanto (KSAL), dan Marsekal Muda Djoko Suyanto (KSAU). Baik KSAD, KSAL, maupun KSAU baru saja dilantik SBY, dan ketiganya dikenal sebagai militer nonpolitik dan nyaris tidak pernah berkomentar tentang politik di luar proporsi profesinya. Berbeda dengan mantan KSAL dan KSAU yang telah memasuki masa pensiun, Ryamizard masih memiliki usia aktif di dinas kemiliteran meski tidak seberapa lama lagi. Dibanding ketiga pesaingnya, Ryamizard tergolong paling senior. Tetapi, belum tentu ia yang dipilih SBY, karena alasan politik. Ryamizard lebih dikenal sebagai "militer-nonpolitik", tetapi kesan kecondongannya mendukung Megawati di pilpres lalu masih belum terhapus, apalagi Megawati pernah menyampaikan surat ke DPR perihal persetujuan pengangkatannya sebagai Panglima TNI. Namun, surat itu lalu dicabut SBY. Memilih Ryamizard dapat menggugurkan berbagai catatan itu. Tetapi, dengan risiko ketidaknyamanan. Boleh jadi SBY akan dihantui sejumlah kekhawatiran. Beberapa kabar mengemukakan, SBY akan mengangkat Djoko Santoso sebagai panglima, tetapi dengan demikian harus "melangkahi" Ryamizard. Bila SBY memilih skenario ini, sebenarnya tidak menjadi soal, tetapi akan terbentur etika politik. Publik mungkin akan mencibir SBY terlampau tergesa-gesa mengangkat Djoko, yang sejak lama (terutama saat SBY menjabat Kepala Staf Sospol) dikenal sebagai "orang dekat"-nya. Bila hal ini dilakukan, publik segera diingatkan kembali, misalnya, atas pengangkatan mantan tim sukses SBY, Syamsir Siregar sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Maka, yang terjadi ialah SBY-isasi militer. Mungkin saja SBY sedikit memainkan manuver, dengan mengangkat kandidat di luar unsur AD, kemungkinan besar AU, karena selama ini belum pernah memperoleh "giliran". Di tengah jalan, SBY dapat menggantinya dengan pilihannya dari AD, yakni Djoko Santoso. Dengan demikian, kesannya SBY memang dinamis dalam menggerakkan regenerasi TNI. Sementara ini, belum ada gambaran lain di luar skenario itu. Yang jelas, pergantian Panglima TNI tidak dapat ditunda-tunda, mengingat untuk kesekian kalinya sejak era Megawati, Jenderal Endriartono telah mengajukan pensiun. Sekali lagi, siapa pun pilihannya, itu prerogatif presiden. Diharapkan, prosesnya transparan sehingga apa alasannya diketahui kalangan luas. Argumentasi harus dikeluarkan untuk memperkuat pilihan sehingga tidak muncul spekulasi dari berbagai kalangan yang dapat merugikan pemerintah sendiri. SIAPA pun yang terpilih menjadi Panglima TNI, tantangan ke depan tidaklah ringan, mengingat belum tuntasnya hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru. Secara eksternal, dinamika kepolitikan nasional mengharuskan TNI mampu memosisikan diri secara tepat sesuai paradigma supremasi sipil dan netralitas politik. Juga dengan adanya perkembangan internasional yang mengharuskan TNI memperkuat kekuatan pertahanannya, yang kini amat ternatas itu. Di sisi lain, proses reformasi internal belum tuntas. Yang masih mengganjal dan menjadi "perdebatan" dengan politisi sipil antara lain struktur kelembagaan (di bawah presiden atau Dephan), bisnis militer, komando teritorial (koter), hingga anggaran pertahanan yang dirasa cekak. Di tengah kondisi kesejahteraan prajurit dan infrastruktur (peralatan dan persenjataan) yang memprihatinkan, profesionalisme TNI dituntut. SBY tinggal memilih kandidat terbaiknya. Asal, tidak menyeretnya ke kancah politik, apalagi untuk mengamankan obsesi politik pribadinya. Sebagai tentara bertipe pemikir moderat-konservatif, SBY diharapkan konsisten pada pendapatnya untuk berpegang pada konstitusi, yang telah disepakati secara demokratis. SBY dan militer harus menunjukkan progresivitasnya memperbaiki dan meningkatkan kualitas hubungan sipil-militer, dengan adanya blue print (cetak biru) dan implementasinya yang jelas dan terukur. Berbeda dengan era Gus Dur, era SBY lebih menjamin adanya hubungan harmonis antara presiden dan militer. Tetapi, yang menarik justru saat SBY, seorang presiden berlatar belakang militer, ternyata mampu melakukan sejumlah langkah percepatan reformasi TNI tanpa harus memperoleh resistensi hebat dari internal TNI. Memilih Panglima TNI yang tepat penting dilakukan SBY. Tetapi, lebih penting lagi adalah kemajuan apa yang dicapainya kelak, setidaknya hingga 2009 dalam menata hubungan sipil-militer di Indonesia, dan sejauh mana reformasi TNI tertuntaskan. M Alfan Alfian M Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
