Media Indonesia
Kamis, 24 Februari 2005
OPINI
Pemimpin Aceh Haruskah Diimpor?
Aly Yusuf; The Indonesian Institute Center For Public Policy Research,
Jakarta
TENTU kita sedikit bertanya, bagaimana caranya Presiden Amerika Serikat
saat ini, Bush Junior, mampu dengan mudah merangkul Bush Senior dan Bill
Clinton untuk bersama-sama menarik simpati masyarakat AS dan dunia agar peduli
terhadap bencana tsunami di Asia, termasuk Aceh dan Sumut. Padahal mereka
berbeda partai politik (pandangan politik), bahkan bertolak belakang dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Tapi menghadapi masalah ini,
'baju' yang mereka miliki seakan hilang dengan mudah. Ataupun kita bisa
bertanya juga, seberapa besar rasa memiliki dan kemanusiaan Wali Kota New York
dalam melakukan kegiatan evakuasi pada saat setelah serangan 11 September 2001,
dengan lengan baju yang tergulung dan reruntuhan yang siap kapan pun
melumatnya, tanpa rasa takut berjuang untuk orang lain.
Akan lebih miris lagi ketika kita melihat pemimpin kita bagaimana
menghadapi bencana di Aceh. Coba kita tengok, bagaimana para menteri memakai
baju yang teramat formal dan mahal dengan fasilitas yang melebihi penderitaan
korban dengan gagah mengunjungi daerah korban tsunami. Bahkan, para wakil
rakyat kita pun tidak mau ketinggalan dengan kebesaran 'pin' yang dimilikinya
'bertamu' sesaat hanya untuk melihat dari balik kaca, seberapa keras 'tangisan'
pengungsi yang mereka dengar. Kita harusnya malu dan menutup mata jika melihat
bagaimana Menteri Luar Negeri AS dan Sekretariat Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa datang dengan mengenakan pakaian siap kerja. Padahal ini bukan
negara mereka, mereka bukan bagian dari masyarakat Indonesia, tapi mereka
adalah manusia. Jadi ke manakah jiwa empati yang dimiliki pemimpin kita?
Padahal mereka adalah anak negeri ini yang berperan vital dalam menentukan masa
depan Indonesia.
Bencana tsunami di Aceh dan Sumut sedikit banyak memberikan ilustrasi
seberapa tepat kita memilih 'pemimpin' untuk menjadi nakhoda besar Indonesia.
Beberapa kasus yang telah dicontohkan oleh pemimpin kita dalam bersikap,
semakin meyakinkan bahwa belum ada pemimpin yang memiliki jiwa empati terhadap
sesama. Sebut saja Nabire, Maumere, dan Flores yang sampai sekarang belum mampu
keluar dari dampak bencana tersebut. Kita pun berharap, Aceh tidak seperti
daerah di atas.
Lihat saja bagaimana perkembangan yang terjadi selama proses pemulihan di
Aceh dan Sumut. Dimulai dengan silang pendapat soal penanganan pengungsi,
distribusi, adopsi anak, psikologi, perhitungan kerugian, keberadaan pasukan
asing, hingga pada persoalan yang lebih kompleks bagaimana membentuk Aceh
kembali pascatsunami, yang pasti sifat pesimistis dan kecemasan membayangi.
Bagaimana tidak, hingga sekarang belum ada satu pun konsep yang dihasilkan oleh
pemimpin kita bisa dijadikan "rujukan" dalam memulai pemulihan di Aceh.
Mungkin kita bisa belajar dari skenario Mont Fleur, yang menggagas masa
depan Afrika Selatan dengan merangsang perdebatan untuk menciptakan masa depan
dengan kebenaran yang pasti. Di mana skenario ini melibatkan seluruh sumber
daya tidak terkecuali pemerintah, dan keputusan dibentuk dari tindakan
individu, organisasi, serta institusi. Mont Fleur menitikberatkan bagaimana
vitalnya para pemimpin dalam menggagas masa depan sesuai kemampuan dan sumber
daya yang dimiliki hanya dalam hitungan hari, padahal kondisi lingkungan tidak
memungkinkan.
Tengoklah peristiwa Proses Destino Columbia untuk membangun masa depan
Kolombia dari kehancuran di berbagai sistem masyarakat dan negara. Bagaimana
mereka merapatkan berbagai kepentingan menjadi penyusun skenario yang tangguh
dan kemudian memperluas pembicaraan tentang strategi dan membangun visi bersama
secara nasional. Di mana proses ini sangat sederhana dengan melakukan negosiasi
kepentingan-kepentingan secara informal dengan tidak mengikat, logis dan
menantang, melibatkan berbagai pihak dan terpadu, kolektif dan konstruktif,
serta melahirkan pilihan generatif.
Sebenarnya kita telah memiliki 'pemimpin-pemimpin' yang setidaknya
mewakili contoh-contoh di atas. Tapi itulah kelemahan kita, yang tidak mau
menghargai hasil kerja dan tidak belajar pada pengalaman terdahulu. Malah,
mereka melakukan dengan gaya dan keinginan sendiri.
Maka jangan salah jika Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
meminta bantuan 'pemimpin' lain untuk datang. Padahal ada yang lebih berwenang
melakukan itu. Dengan dalih situasi darurat, tindakan mengambil langkah ini
dibenarkan. Atau kita bisa melihat contoh, bagaimana mantan pemimpin kita
menjenguk dengan simbol salat bersama sebagai aktualisasi jiwa empati, padahal
harusnya lebih dari itu.
Lebih menjengkelkan lagi, para mantan pemimpin kita rasanya tidak
memiliki jiwa empati sebagai pemimpin. Jangankan melakukan rekonsiliasi seperti
tiga Presiden Amerika Serikat untuk berkampanye menggalang dana kemanusiaan
atau mencontoh Perdana Menteri Australia dengan baju kerja dan raut muka
'muram' datang ke lokasi bencana, berkomunikasi pun tidak pernah apalagi pergi
bersama untuk sekadar menghibur para korban tsunami Aceh. Jadi apakah seperti
itu 'pemimpin' kita?
Sudah sepantasnya kita membuat skenario yang akan memberikan suatu jalan.
Memang skenario tidak berusaha meramalkan apa yang akan terjadi, tetapi dapat
membantu kita untuk lebih memahami apa yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Menggagas masa depan Aceh merupakan sebuah keharusan meskipun dalam ruang dan
suasana yang tidak pernah jelas. Langkah ini harus cepat dilakukan untuk
mengatur rakyat Aceh, yang mulai kehilangan harapan dan menimbulkan kembali
kepercayaan terhadap pelindungnya selama ini (Indonesia). Meskipun terlambat,
rasa simpati dan tumbuh kepercayaan kepada pihak-pihak yang secara tanggap ada
ketika mereka butuh.
Tanpa bermaksud 'mengerdilkan' pemimpin di Indonesia dan menggantikan
para 'aktor' yang tersibukkan dengan rutinitas pekerjaan. Badan Otorita Khusus
yang akan dibentuk oleh pemerintah untuk menangani Aceh dan Sumut, sedikit
memberikan angin segar di saat ketidakpastian terus meningkat sejalan jumlah
korban yang meninggal.
Meskipun harus menunggu satu hingga tiga bulan ke depan untuk mengetahui
sosok seperti apa lembaga tersebut, setidaknya ada upaya untuk menunjukkan rasa
empati pemimpin kita untuk menunjukkan bagaimana memimpin kapal besar yang
terkena bencana. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam mengamati lembaga
ini adalah bagaimana mereka yang hidup di Aceh dengan segala kekurangan dan
bahaya kematian, harus menunggu perangkat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan
pertanggungjawaban yang dimiliki lembaga tersebut, yang entah kapan bisa
direalisasikan.
Kedua, jangan sampai mencontoh pengelolaan Otorita Batam yang dibuat
pemerintah, dengan lebih memberikan keleluasaan bagi pihak luar untuk
membangun. Padahal akar sosial dan budaya tidak pernah mereka miliki, atau
dengan kata lain, menjauhkan rasa kepemilikan dari penduduk asli daerah itu
sendiri. Ketiga, batasan yang jelas dengan Bakornas sebagai lembaga
penanggulangan bencana dan pengungsi. keempat, masalah hukum yang berkenaan
dengan undang-undang otonomi khusus Aceh khususnya kewenangan. Dan kelima,
mencermati supaya tidak terjadi pengembalian kekuasaan pemerintah ke Aceh lewat
Badan Otorita Aceh tersebut. ***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Has someone you know been affected by illness or disease?
Network for Good is THE place to support health awareness efforts!
http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
