http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/01/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Tajuk Rencana

Yang Pahit Belum Tentu Obat
Pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam kisaran 22 
persen hingga 47,4 persen yang berlaku mulai 1 Maret. Disebutkan bahwa 
keputusan kenaikan ini diambil karena subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah 
sebesar Rp 69 triliun per tahun. Subsidi itu ternyata lebih banyak dinikmati 
oleh kelompok 20 persen penduduk kalangan atas. Dengan kenaikan ini, pemerintah 
menghemat Rp 10, 5 triliun yang akan digunakan untuk dana kompensasi untuk 
kelompok penduduk termiskin. Dengan tambahan anggaran Rp 7,3 triliun dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), akan tersedia dana Rp 17,8 
triliun untuk sekitar 36 juta penduduk miskin. 

Selain itu, sekitar Rp 10 triliun dana yang diperoleh dengan pengurangan 
subsidi ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Namun demikian, 
dengan kenaikan ini harga minyak ini masih menyisakan subsidi yang besar. Angka 
yang disebutkan pemerintah adalah sekitar Rp 39,8 triliun. Ini berarti cerita 
tentang kenaikan harga BBM belumlah berakhir. Jika APBN masih mengalami 
defisit, tidak tertutup kemungkinan tahun depan akan ada cerita serupa. 

Meskipun pemerintah memaparkan logika kenaikan ini, reaksi menolak keputusan 
ini masih muncul dengan keras dari kalangan masyarakat. Kenaikan yang 
disebutkan pemerintah juga merupakan usaha mengatasi ketidak-adilan ini 
ternyata tidak sepenuhnya disambut rakyat. Ini mengindikasikan bahwa masalah 
kenaikan harga BBM bukan sekadar mengurangi subsidi, dan menyediakan dana 
kompensasi untuk rakyat miskin. 

Penolakan ini mencerminkan bahwa masih ada masalah dengan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam penggunaan dana kompensasi itu. 
Penggunaan dana kompensasi ini tampaknya terlalu menyederhanakan masalah 
kemiskinan hanya pada miskin uang atau pendapatan. Sudah begitu lama dibahas 
bahwa kemiskinan di Indonesia lebih karena kemiskinan struktural yang 
diciptakan oleh sistem yang tidak memberi peluang penduduk bangkit 
mengembangkan diri. Dengan kata lain dana kompensasi ini bukan satu-satunya 
obat, apalagi panasea. Ada sumber penyakit lain yang justru terabaikan. 

Di sisi lain, penghematan subsidi ini digunakan untuk menutup defisit anggaran. 
Padahal masih ada indikasi kuat bahwa korupsi masih merajalela, termasuk 
menggerogoti anggaran ini. Dengan begitu, menutup defisit ini sebenarnya 
mengalihkan beban akibat korupsi ke pundak rakyat 

Dari sisi ini terlihat bahwa logika yang digunakan untuk membenarkan keputusan 
menaikkan harga BBM oleh pemerintah berada pada sisi yang berseberangan dengan 
logika yang tumbuh di kalangan rakyat, khususnya yang hidupnya serba pas-pasan, 
bahkan terbatas. Maka bukan hal yang sederhana ketika Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla menyatakan siap tidak populer, karena memang 
cenderung tidak populer di kalangan rakyat. 

Peluang untuk memperbaiki ekonomi dan anggaran negara yang selama ini menjadi 
agenda rakyat yang mendorong reformasi justru tidak direspons pemerintah. 
Rakyat selalu mengemukakan perlunya pemberantasan korupsi, dan 
pungutan-pungutan, serta pencurian kekayaan alam Indonesia. Namun upaya untuk 
itu justru sangat lemah. Agenda 100 hari telah lewat dan tak ada tanda-tanda 
bahwa korupsi yang merugikan negara berlipat-lipat dari penghematan subsidi BBM 
akan segera diatasi. 

Di sini letak gap logika yang ada di rakyat dan pemerintah. Bahkan penyaluran 
dana kompensasi pun belum diyakini akan sampai di tangan mereka yang berhak 
secara utuh. 

Selama gap ini tidak dijembatani, persoalannya akan tetap sama, bahkan 
intensitasnya meningkat. Kenaikan harga BBM yang diharapkan pil pahit, tetapi 
mungkin yang terjadi memang pahit, tetapi bukan pil (obat). 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 1/3/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke