http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=203899&kat_id=23 Sabtu, 02 Juli 2005 21:15:00
Sri Mulyani: Indikator Kemiskinan Harus Segera Disepakati Secara Nasional Jakarta-RoL-- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Sri Mulyani menyatakan, indikator kemiskinan yang digunakan pemerintah untuk mengetahui jumlah penduduk miskin di Indonesia harus segara disepakati secara nasional. "Masalah indikator yang menunjukkan kemiskinan ini penting, tetapi belum ada kesepakatan tentang mana yang harus dipakai. Setiap kali kita meluncurkan program baru pasti harus diawali dengan perdebatan data mana yang harus digunakan," ujar Mulyani saat menjadi pembicara dalam seminar "Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Mencapai Sasaran MDGs" di Jakarta, Sabtu. Ia mengakui angka kemiskinan yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) memang lebih rendah dari yang seharusnya ada di lapangan karena indikator yang digunakan BPS berbeda dengan yang dirujuk secara internasional. BPS menggunakan indikator uang yang dikeluarkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 2.100 kalori per harinya sebagai batas minimum pendapatan keluarga yang dianggap miskin. Sedangkan secara internasional seperti yang terdefinisi dalam kategori miskin dalam MDGs adalah orang yang berpendapatan di bawah satu dolar AS setiap harinya. "Jika dihitung menggunakan indikator BPS maka kategori miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah sekitar Rp180.000 per bulan, sedangkan jika menggunakan indikator internasional maka yang termasuk miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah Rp300.000 per bulan. Wajar saja jika data BPS jadi jauh lebih rendah. Jika kita menganut indikator internasional maka angka itu pasti akan melonjak," jelas Mulyani. Menurut dia, data kemiskinan BPS pun memiliki keterbatasan karena menggunakan metode sampling untuk menentukan jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten. "Secara ilmiah, data itu bisa dipercaya. Namun, kesulitan yang timbul adalah kita tidak dapat tahu di mana letak penduduk yang miskin itu karena BPS menggunakan metode sampling," ujarnya. Sebaliknya, lembaga lain seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dari BPS dan mereka mengetahui letak penduduk miskin per kabupaten di Indonesia karena petugasnya turun langsung ke lapangan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2004 menurut BPS adalah 16,6 persen dari jumlah penduduk sedangkan menurut BKKBN adalah 30 persen dari jumlah penduduk. "Namun, angka yang diperoleh BKKBN melalui kader-kadernya di lapangan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain karena data tersebut spesifik untuk kebutuhan mereka. Hanya bisa digunakan untuk 'cross-check'," ujar Mulyani. Untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dianggarkan pemerintah pusat, Mulyani meminta kepada para bupati di Indonesia untuk bersedia turun langsung ke lapangan guna mengetahui secara pasti jumlah serta lokasi penduduk miskin yang berada di masing-masing kabupaten yang dipimpinnya. "Jika masing-masing bupati memiliki angka kemiskinan yang akurat, akan berguna sekali untuk menentukkan anggaran program penganggulangan kemiskinan yang harus dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah," ujarnya. Untuk mendapatkan angka kemiskinan yang lebih riil dan bisa disepakati secara nasional, Mulyani telah berbicara kepada Kepala BPS. "Saya sudah menanyakan masalah ini kepada Kepala BPS dan telah meminta agar segera dilakukan sensus kemiskinan berdasar indikator kemiskinan yang lebih jelas. Saya minta berapa angka riilnya dan untuk alasan apa mereka dikatakan miskin. Saat ini yang datanya bagus hanya Jawa Timur," katanya. Meski telah mengetahui angka kemiskinan dari BPS lebih rendah dari kondisi riil, Mulyani mengatakan pemerintah tetap menyusun kebijakan berdasarkan angka tersebut, karena saat berkampanye presiden menggunakan angka BPS dalam visi dan misinya untuk mengurangi kemiskinan. "Ini masalah tanggungjawab dan konsistensi. Kalau angka kemiskinan dengan indikator internasional yang kita gunakan, nanti presiden kaget karena jumlah orang miskin akan melonjak. Kalau janji menggunakan mangga, harus dipenuhi dengan mangga, jangan diganti dengan apel," ujar Mulyani. ant/abi ++++ http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=203898&kat_id=23 Sabtu, 02 Juli 2005 21:10:00 Indonesia Berusaha Kurangi Setengah Penduduk Miskin Jakarta-RoL-- Untuk memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) berkuranganya setengah jumlah penduduk miskin pada 2015, Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan dari 16,6 persen dari jumlah penduduk pada 2004 menjadi hanya 8,2 persen pada 2009. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Sri Mulyani yang berbicara pada seminar "Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Mencapai Sasaran MDGs" di Jakarta, Sabtu, mengatakan, Indonesia berambisi mencapai target MDGs dalam jangka waktu empat tahun padahal waktu yang disepakati secara internasional untuk mengurangi setengah jumlah penduduk miskin adalah sepuluh tahun. MDGs adalah sasaran pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Untuk itu, semua target MDGs tercakup dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah untuk periode 2004-2009. Yang menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah peningkatan pelayanan penididikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mendukung terciptanya produktivitas masyarakat," ujarnya. Selain mengurangi angka kemiskinan, pemerintah juga menargetkan berkurangnya kesenjangan pembangunan dan pendapatan antar daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, kata Mulyani, pemerintah menyiapkan program-program penanggulangan kemiskinan seperti peningkatan kecukupan pangan, pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha. Program-program tersebut, lanjutnya, dilaksanakan secara bertahap dengan mengupayakan terjadinya koordinasi antar sektor serta antara pemerintah pusat dan daerah agar terwujud sinkronisasi dan keterpaduan tujuan pembangunan secara nasional. Ia juga menekankan pentingnya iklim keseimbangan peran antara pemerintah, masyarakat serta harmonisasi peran donor dan lembaga internasional. "Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme yang konsisten antara input-proses-output, serta outcome dan dampaknya," ujarnya. Mulyani yang baru tiba Sabtu siang di Jakarta seusai mengikuti pertemuan tingkat menteri di New York untuk membahas lima tahun pelaksanaan MDGs, mengatakan bahwa secara internasional disepakati pelaksanaan MDGs menekankan kemampuan lokal masing-masing negara dalam mengelola dan menyusun kebijakan. "Telah disepakati bahwa pemenuhan target MDGs dilakukan berdasarkan kemampuan dan penyusunan kebijakan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing negara. Hanya negara yang benar-benar miskin dan menanggung beban hutang besar yang akan mendapatkan bantuan internasional," jelasnya. Bagi negara seperti Indonesia yang masih memiliki sumber daya alam yang banyak, lanjutnya, tidak mudah mendapatkan bantuan guna memenuhi target MDGs pada 2015 seperti pengurangan setengah jumlah penduduk miskin, terpenuhinya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk serta meningkatkan pelayanan kesehatan. "Dunia internasional memandang Indonesia sebagai negara berkembang yang masih memiliki sumber daya untuk dikembangkan. Untuk itu, kita harus memaksimalkan pengelolaan sumber saya yang kita miliki. Hal itu sudah kita mulai dengan pengurangan subsidi BBM untuk dana pendidikan dan kesehatan masyarakat," demikian Mulyani. ant/abi [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
