Refl: Mereka yang dibebaskan adalah sesama sahabat bin kawan penguasa, jadi patut para hakim mendapat kenaikan gaji.
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/14/45540/tuntunan_kenaikan_gaji_hakim_di_tengah_vonis_bebas_koruptor/ Sabtu, 14 Apr 2012 00:05 WIB Tuntunan Kenaikan Gaji Hakim di Tengah Vonis Bebas Koruptor Oleh : Zani Afoh Saragih, SH, M.Hum. Sejumlah hakim daerah (28 orang) menemui Komisi Yudisial untuk membicarakan kesejahteraan hakim. Bahkan beberapa hakim ini mengatakan mereka adalah pejabat negara, maka segala hak yang melekat dalam diri pejabat negara harus diberikan agar mereka punya kinerja yang bagus. Tuntutan kesejahteraan hakim ini tentu menjadi sebuah dilema ditengah perilaku hakim dan semua aparat hukum dalam sorotan. Apakah etis hakim menuntut kenaikan gaji sebagai upaya mensejahterakan dirinya ditengah supremasi hukum kita yang sedang hanucr-hancuran? Kalaulah hakim menuntut kesejehteraan dalam bentuk perbaikan gaji, fasilitas dan segala bentuk lainnya sebagai pejabat negara, itu merupakan aspirasi mereka. Masalahnya adalah, mengapa mereka tidak lebih dulu menunjukkan kinerja dulu dan integritas sebagai penegak hukum baru menaikkan gaji. Secara umum di mata masyarakat hakim punya citra buruk dan track record yang tidak baik juga. Banyak perkara-perkara yang ditangani oleh hakim tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Bagi pencari keadilan di negara ini berhubungan dengan hakim sesuatu yang sangat sulit. Sebagai contoh, hakim-hakim Tipikor di daerah banyak yang memberikan vonis bebas kepada koruptor. Sementara korupsi sudah dikonsep dengan definisi yang sangat jelas, yakni "kejahatan kemanusiaan". Padahal kejahatan kemanusiaan punya efek destruktif yang sangat bagi kehidupan masyarakat. Korupsi membuat kualitas pembangunan rendah. Korupsi membuat mental bangsa ini rusak. Korupsi membuat anggaran pembangunan nihil, dan korupsi menghancurkan segala sendi kehidupan bangsa. Perilaku dan watak korupsi ini perlu dibasmi agar tidak menjadi sesuatu yang ganas dan membuat bangsa ini rapuh. Korupsi ikut mendorong bangsa kita menajdi bangsa yang sangat lemah. Di segala lini kita sudah diketahui korupsi. Departemen Agama yang seharusnya menjadi benteng moral bisa masuk Departemen yang korup. Ini sungguh tidak masuk akal. Tetapi jika kasus korupsi sudah dimajukan ke pengadilan. Hukuman bagi koruptor oleh hakim sungguh tidak masuk akal. Hakim seolah –olah tidak peduli bahwa putusan yang dia buat tidak akan pernah membuat jera pejabat dan DPR misalnya dalam melakukan korupsi. Tatkala citra hakim sedang dalam sorotan publik, muncul sebuah aspirasi yang tidak elegan menurut penulis. Mereka menuntut kesejahteraan supaya mereka bisa maksimal dalam bekerja. Kembali kepada topik yang sangat esensial, apakah etis menuntut kenaikan gaji ketika negara dalam sekarat? Dimana banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Sementara vonis yang diberikan hakim tidak berkorelasi positif dalam membangun bangsa ini. Sebagai benteng terakhir pencari keadilan seharusnya hakim harus berjuang bagaimana keadilan dalam masyarakat bisa tercipta. Ini tidak hakim banyak yang menerima suap. Akibatnya muncul vonis bebas dan vonis ringan yang membuat awan kelabu dalam penegakan hukum di negara kita. Kalau kita melihat kondisi masyarakat kita dewasa ini banyak yang tidak makan, putus sekolah, jatuh sakit karena tekanan ekonomi. Mengapa hakim tidak menjaga perasaan dan psikologis orang miskin sebagai rasa peduli kepada sesama warga negara? Di daerah pedalaman, anak-anaka bisa berjalan sekolah sampai 10 kilometer karena jalan rusak. Mereka belajar di tikar karena minim fasilitas. Banyak balita kekurangan gizi karena sulitnya mencari pekerjaan. Artinya masyarakat butuh perhatian serius untuk ditangani bagaimana supaya mereka keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Untuk itu, hakim harus tahu diri dan jangan sembarangan membuat tuntutan. Para hakim hakim ini harus instropeksi dulu sebelum membuat keputusan. Seharusnya hakim melakukan evaluasi diri terlebih dahulu apakah mereka sudah dapat dibilang seorang hakim yang sebanrnya menjaga keadilan dan kebenaran di negara ini? Arah pembangunan hukum negara kita makin kabur. Hukum kita rusak karena putusan hakim yang tidak bermartabat. Seharusnya supremasi hukum adalah jaminan untuk pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan pembangunan sosial budaya. Tanpa supremasi hukum yang tidak tegas appaun tidak akan bisa kita raih. Negara butuh aturan yang tegas untuk keberlangsungan hidupnya kedepan. Visi bernegara yang jauh kedepan harus dibarengi dengan hukum dan perangkat aturan yang tegas pula. Untuk itu hakim harus membuat terobosan dengan memvonis para koruptor seberat-beratnya. Memvonis koruptor dengan berat berarti menyelamatkan negara ini dari ancaman kebangkrutan karena koruptor. Koruptor adalah musuh rakyat yang harus dihentikan pergerakannya. Memang kesejahteraan hakim sangat penting agar mereka mampu bekerja dengan bagus dan menjaga integritas. Tetapi itu bukan jaminan. Pengalaman Gayus HP Tambunan dan Dhana Widyatmika pegawai Depkeu membuktikan bahwa gaji besar akan membuat moral makin rusak karena gaya hidup makin mewah pula. Ini harus menjadi pengalaman bagi hakim. Kinerja dulu ditingkatkan maka apapun yang mereka minta nantinya pada akhirnya rakyat tidak protes, bahkan mendukung. Kalau hakim bekerja dengan bagus maka masyarakat sebagai pencari keadilan akan mendukung kesejahteraan hakim. Sebaliknya, jika vonis bebas koruptor masih muncul maka tuntutan kesejahteraan hakim itu ditolak oleh masyarakat karena tidak layak dan tidak etis. Jadi, tuntutan kenaikan kesejahteraan hakim saat ini momentumnya tidak tepat dan kurang etis rasanya. Bagaimana masyarakat miskin yang terus bertahan dari penderitaannya harus menjadi masukan bagi hakim. Sekali lagi, tuntutan kenaikan kesejahteraan oleh hakim saat ini merupakan sebuah lelucon yang tidak lucu, terlebih banyaknya vonis bebas koruptor yang dilakukan hakim-hakim kita.*** Penulis adalah: Advocaat di Kota Medan/Alumni S2 USU Medan. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
