Korupsi itu bukan makin marak, krn dr dulu jg udah banyak, cuma ga begitu diomongin.
>________________________________ > From: Sunny <[email protected]> >To: [email protected] >Sent: Tuesday, August 21, 2012 10:32 AM >Subject: [proletar] Pejabat Koruptif > > > >Ref: Kalau tidak ada pejabat koruptif, maka NKRI bukan Negara Kleptokratik >Republik Indonesia. > >http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/pejabat-koruptif/23317 >Pejabat Koruptif >Kamis, 9 Agustus 2012 | 14:34 > >Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi makin marak. Survei terbaru >yang dilakukan CSIS menunjukkan, sekitar 70 persen pejabat menyalahgunakan >kekuasaannya untuk merampok uang negara. Data menunjukkan, tak kurang dari 240 >kepala daerah tersangkut korupsi. Jumlah itu belum termasuk pejabat di >kementerian dan dinas di daerah. > >Pejabat yang dimaksud mayoritas adalah yang berlatar belakang partai politik >(parpol). Banyaknya pejabat, terutama kepala daerah, yang tersandung korupsi >dianggap sebagai kegagalan parpol memajukan kandidat yang berkualitas. >Kegagalan terjadi sejak awal proses perekrutan. Sudah menjadi rahasia umum, >parpol selalu membuka pintu bagi mereka yang memiliki modal finansial maupun >yang memiliki akseptabilitas besar, untuk diberi kesempatan maju sebagai calon >kepala daerah dan calon anggota legislatif (caleg). > >Dua syarat tersebut, yakni modal uang dan akseptabilitas, membuat parpol >mengabaikan dua syarat substansial dan krusial, yakni integritas dan >kapabilitas. Akibatnya, kandidat terbaik tak memperoleh peluang untuk maju >sebagai pejabat publik maupun caleg. Sebab, aturan perundangan mensyaratkan >bahwa parpol merupakan pintu masuk tunggal bagi seseorang untuk maju menjadi >calon kepala daerah. > >Kondisi inilah yang mengakibatkan proses perekrutan dan seleksi calon menjadi >ajang transaksi politik. Pimpinan parpol sebagian besar memilih mereka yang >memenuhi syarat finansial atau akseptabilitas. Mereka yang memiliki modal >finansial kuat, dengan mudah akan membeli jabatan melalui parpol. Sedangkan, >mereka yang memiliki daya akseptabilitas tinggi, dengan mudah memperoleh >dukungan sponsor finansial, yang lagi-lagi menjadi setoran ke parpol. > >Praktik semacam ini disadari merupakan dampak dari pemilu yang begitu mahal di >negeri ini. Maju ke pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, ibarat >berinvestasi. Pada akhirnya, bagaimana cara mengembalikan modal sudah terpatri >sejak awal dan menjadi orientasi mereka yang terpilih menduduki jabatan publik >maupun di parlemen. > >Dalam proses pilkada di tingkat kabupaten/kota, misalnya, seorang calon >membutuhkan sedikitnya Rp 3 miliar. Jumlah itu mengacu pada nilai uang dalam >kasus dugaan suap Bupati Buol, Sulteng, yang konon digunakan sebagai modal >maju ke pilkada. > >Sesuai Keppres 68/2011, gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima seorang >bupati sekitar Rp 6 juta per bulan. Jumlah itu ditambah insentif pajak yang >jumlah per tahunnya mencapai maksimal 7 kali gaji bulanan. Dengan komposisi >itu, seorang bupati yang berprestasi dapat mengakumulasi pendapatan resmi >sekitar Rp 120 juta per tahun. Berarti dalam satu periode masa jabatan selama >lima tahun, dia mendapatkan Rp 600 juta. Jika dia mampu memperpanjang masa >jabatannya untuk lima tahun berikutnya, akumulasi pendapatannya mencapai Rp >1,2 miliar. > >Pendapatan resmi seorang bupati yang mencapai Rp 1,2 miliar selama 10 tahun >mengabdi, jauh lebih kecil dibanding modal Rp 3 miliar yang diperlukannya saat >pilkada. Pertanyaannya, dari mana dia harus mengembalikan modal pilkada itu? >Satu-satunya jawaban adalah menyalahgunakan wewenang dengan mengkorupsi APBD >atau memberi kompensasi proyek yang menguntungkan para penyokongnya. > >Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat >menjalankan fungsi perekrutan politik. Tak hanya merekrut calon pejabat kepala >daerah, parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut caleg, calon >pejabat publik melalui fit and proper test di parlemen, bahkan capres dan >cawapres. Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi di Indonesia. >Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa parpol >menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. > >Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah yang >berkuasa dan memperjuangkan kepentingan publik, malah bergeser fungsi menjadi >suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa memperkaya >orang-orang di dalamnya, atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa menduduki >jabatan-jabatan publik. > >Parpol tidak mampu merekrut calon pejabat yang berjiwa negarawan. Sosok >negarawan yang dibutuhkan saat ini, adalah mereka yang mampu memberi harapan, >dengan menentukan arah tujuan bangsa melalui gagasan-gagasan besar yang >diyakininya akan membawa perbaikan, meskipun itu harus melawan arus besar >pemikiran bangsa ini. Kriteria penting yang melekat pada diri negarawan adalah >memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa dengan bangsa atau bagi >generasi mendatang. Hal itu bisa ditemukan jika parpol mengedepankan syarat >integritas dan kapabilitas, bukan sekadar modal akseptabilitas apalagi modal >finansial semata. > >Kenyataan tersebut menegaskan kinerja parpol sangat buruk. Dampaknya, jarak >para pemilih dengan partai semakin menjauh karena pudarnya kepercayaan. >Kehidupan demokrasi pun terancam bila parpol menghasilkan figur-figur pejabat >yang melakukan korupsi politik. > >[Non-text portions of this message have been removed] > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
