Korupsi itu bukan makin marak, krn dr dulu jg udah banyak, cuma ga begitu 
diomongin.






>________________________________
> From: Sunny <[email protected]>
>To: [email protected] 
>Sent: Tuesday, August 21, 2012 10:32 AM
>Subject: [proletar] Pejabat Koruptif
> 
>
>  
>Ref: Kalau tidak ada pejabat koruptif, maka NKRI bukan Negara Kleptokratik 
>Republik Indonesia.
>
>http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/pejabat-koruptif/23317
>Pejabat Koruptif
>Kamis, 9 Agustus 2012 | 14:34
>
>Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi makin marak. Survei terbaru 
>yang dilakukan CSIS menunjukkan, sekitar 70 persen pejabat menyalahgunakan 
>kekuasaannya untuk merampok uang negara. Data menunjukkan, tak kurang dari 240 
>kepala daerah tersangkut korupsi. Jumlah itu belum termasuk pejabat di 
>kementerian dan dinas di daerah. 
>
>Pejabat yang dimaksud mayoritas adalah yang berlatar belakang partai politik 
>(parpol). Banyaknya pejabat, terutama kepala daerah, yang tersandung korupsi 
>dianggap sebagai kegagalan parpol memajukan kandidat yang berkualitas. 
>Kegagalan terjadi sejak awal proses perekrutan. Sudah menjadi rahasia umum, 
>parpol selalu membuka pintu bagi mereka yang memiliki modal finansial maupun 
>yang memiliki akseptabilitas besar, untuk diberi kesempatan maju sebagai calon 
>kepala daerah dan calon anggota legislatif (caleg). 
>
>Dua syarat tersebut, yakni modal uang dan akseptabilitas, membuat parpol 
>mengabaikan dua syarat substansial dan krusial, yakni integritas dan 
>kapabilitas. Akibatnya, kandidat terbaik tak memperoleh peluang untuk maju 
>sebagai pejabat publik maupun caleg. Sebab, aturan perundangan mensyaratkan 
>bahwa parpol merupakan pintu masuk tunggal bagi seseorang untuk maju menjadi 
>calon kepala daerah. 
>
>Kondisi inilah yang mengakibatkan proses perekrutan dan seleksi calon menjadi 
>ajang transaksi politik. Pimpinan parpol sebagian besar memilih mereka yang 
>memenuhi syarat finansial atau akseptabilitas. Mereka yang memiliki modal 
>finansial kuat, dengan mudah akan membeli jabatan melalui parpol. Sedangkan, 
>mereka yang memiliki daya akseptabilitas tinggi, dengan mudah memperoleh 
>dukungan sponsor finansial, yang lagi-lagi menjadi setoran ke parpol. 
>
>Praktik semacam ini disadari merupakan dampak dari pemilu yang begitu mahal di 
>negeri ini. Maju ke pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, ibarat 
>berinvestasi. Pada akhirnya, bagaimana cara mengembalikan modal sudah terpatri 
>sejak awal dan menjadi orientasi mereka yang terpilih menduduki jabatan publik 
>maupun di parlemen. 
>
>Dalam proses pilkada di tingkat kabupaten/kota, misalnya, seorang calon 
>membutuhkan sedikitnya Rp 3 miliar. Jumlah itu mengacu pada nilai uang dalam 
>kasus dugaan suap Bupati Buol, Sulteng, yang konon digunakan sebagai modal 
>maju ke pilkada. 
>
>Sesuai Keppres 68/2011, gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima seorang 
>bupati sekitar Rp 6 juta per bulan. Jumlah itu ditambah insentif pajak yang 
>jumlah per tahunnya mencapai maksimal 7 kali gaji bulanan. Dengan komposisi 
>itu, seorang bupati yang berprestasi dapat mengakumulasi pendapatan resmi 
>sekitar Rp 120 juta per tahun. Berarti dalam satu periode masa jabatan selama 
>lima tahun, dia mendapatkan Rp 600 juta. Jika dia mampu memperpanjang masa 
>jabatannya untuk lima tahun berikutnya, akumulasi pendapatannya mencapai Rp 
>1,2 miliar. 
>
>Pendapatan resmi seorang bupati yang mencapai Rp 1,2 miliar selama 10 tahun 
>mengabdi, jauh lebih kecil dibanding modal Rp 3 miliar yang diperlukannya saat 
>pilkada. Pertanyaannya, dari mana dia harus mengembalikan modal pilkada itu? 
>Satu-satunya jawaban adalah menyalahgunakan wewenang dengan mengkorupsi APBD 
>atau memberi kompensasi proyek yang menguntungkan para penyokongnya. 
>
>Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat 
>menjalankan fungsi perekrutan politik. Tak hanya merekrut calon pejabat kepala 
>daerah, parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut caleg, calon 
>pejabat publik melalui fit and proper test di parlemen, bahkan capres dan 
>cawapres. Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi di Indonesia. 
>Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa parpol 
>menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. 
>
>Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah yang 
>berkuasa dan memperjuangkan kepentingan publik, malah bergeser fungsi menjadi 
>suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa memperkaya 
>orang-orang di dalamnya, atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa menduduki 
>jabatan-jabatan publik. 
>
>Parpol tidak mampu merekrut calon pejabat yang berjiwa negarawan. Sosok 
>negarawan yang dibutuhkan saat ini, adalah mereka yang mampu memberi harapan, 
>dengan menentukan arah tujuan bangsa melalui gagasan-gagasan besar yang 
>diyakininya akan membawa perbaikan, meskipun itu harus melawan arus besar 
>pemikiran bangsa ini. Kriteria penting yang melekat pada diri negarawan adalah 
>memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa dengan bangsa atau bagi 
>generasi mendatang. Hal itu bisa ditemukan jika parpol mengedepankan syarat 
>integritas dan kapabilitas, bukan sekadar modal akseptabilitas apalagi modal 
>finansial semata. 
>
>Kenyataan tersebut menegaskan kinerja parpol sangat buruk. Dampaknya, jarak 
>para pemilih dengan partai semakin menjauh karena pudarnya kepercayaan. 
>Kehidupan demokrasi pun terancam bila parpol menghasilkan figur-figur pejabat 
>yang melakukan korupsi politik. 
>
>[Non-text portions of this message have been removed]
>
>
> 
>
>

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke