‎​§σяяγ cm ♏äů meluruskan, bu miranda gultom bukti dia menyuap kaga ada. Itu 
cuma ∂ï paksakan, sebab yg menyuap sudah pasti bu nunun tapi bu miranda kaga 
ada bukti lgs 
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-----Original Message-----
From: Musik hari Ini <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Tue, 21 Aug 2012 06:07:13 
To: [email protected]<[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [proletar] Re: Pejabat Koruptif

pemakan babi yang satu ini
makin hari makin tolol

menjadi aneh kalau elu tiap hari bicara Agama disini

tapi elu kagak tahu Agama siMiranda maling itu.


________________________________
 From: item abu <[email protected]>
To: "[email protected]" <[email protected]> 
Sent: Tuesday, August 21, 2012 8:59 AM
Subject: Re: [proletar] Re: Pejabat Koruptif
 

  
Hehehe... kalo gua ga tau apa agama si Miranda, apa anehnya?

Sebaliknya lu ngaku auloh lu adalah tukang tipu. Tolol atau bukan tuh.

>________________________________
> From: johny_indon <[email protected]>
>To: [email protected] 
>Sent: Tuesday, August 21, 2012 6:41 PM
>Subject: [proletar] Re: Pejabat Koruptif
> 
>
>  
>
>
>dan elu menyangka miranda goeltom itu muslim. 
>tolol bener dah. 
>lol. 
>
>--- In [email protected], item abu <itemabu@...> wrote:
>>
>> Korupsi itu bukan makin marak, krn dr dulu jg udah banyak, cuma ga begitu 
>> diomongin.
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> >________________________________
>> > From: Sunny <ambon@...>
>> >To: Undisclosed-Recipient@... 
>> >Sent: Tuesday, August 21, 2012 10:32 AM
>> >Subject: [proletar] Pejabat Koruptif
>> > 
>> >
>> >  
>> >Ref: Kalau tidak ada pejabat koruptif, maka NKRI bukan Negara Kleptokratik 
>> >Republik Indonesia.
>> >
>> >http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/pejabat-koruptif/23317
>> >Pejabat Koruptif
>> >Kamis, 9 Agustus 2012 | 14:34
>> >
>> >Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi makin marak. Survei 
>> >terbaru yang dilakukan CSIS menunjukkan, sekitar 70 persen pejabat 
>> >menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampok uang negara. Data menunjukkan, 
>> >tak kurang dari 240 kepala daerah tersangkut korupsi. Jumlah itu belum 
>> >termasuk pejabat di kementerian dan dinas di daerah. 
>> >
>> >Pejabat yang dimaksud mayoritas adalah yang berlatar belakang partai 
>> >politik (parpol). Banyaknya pejabat, terutama kepala daerah, yang 
>> >tersandung korupsi dianggap sebagai kegagalan parpol memajukan kandidat 
>> >yang berkualitas. Kegagalan terjadi sejak awal proses perekrutan. Sudah 
>> >menjadi rahasia umum, parpol selalu membuka pintu bagi mereka yang memiliki 
>> >modal finansial maupun yang memiliki akseptabilitas besar, untuk diberi 
>> >kesempatan maju sebagai calon kepala daerah dan calon anggota legislatif 
>> >(caleg). 
>> >
>> >Dua syarat tersebut, yakni modal uang dan akseptabilitas, membuat parpol 
>> >mengabaikan dua syarat substansial dan krusial, yakni integritas dan 
>> >kapabilitas. Akibatnya, kandidat terbaik tak memperoleh peluang untuk maju 
>> >sebagai pejabat publik maupun caleg. Sebab, aturan perundangan mensyaratkan 
>> >bahwa parpol merupakan pintu masuk tunggal bagi seseorang untuk maju 
>> >menjadi calon kepala daerah. 
>> >
>> >Kondisi inilah yang mengakibatkan proses perekrutan dan seleksi calon 
>> >menjadi ajang transaksi politik. Pimpinan parpol sebagian besar memilih 
>> >mereka yang memenuhi syarat finansial atau akseptabilitas. Mereka yang 
>> >memiliki modal finansial kuat, dengan mudah akan membeli jabatan melalui 
>> >parpol. Sedangkan, mereka yang memiliki daya akseptabilitas tinggi, dengan 
>> >mudah memperoleh dukungan sponsor finansial, yang lagi-lagi menjadi setoran 
>> >ke parpol. 
>> >
>> >Praktik semacam ini disadari merupakan dampak dari pemilu yang begitu mahal 
>> >di negeri ini. Maju ke pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, 
>> >ibarat berinvestasi. Pada akhirnya, bagaimana cara mengembalikan modal 
>> >sudah terpatri sejak awal dan menjadi orientasi mereka yang terpilih 
>> >menduduki jabatan publik maupun di parlemen. 
>> >
>> >Dalam proses pilkada di tingkat kabupaten/kota, misalnya, seorang calon 
>> >membutuhkan sedikitnya Rp 3 miliar. Jumlah itu mengacu pada nilai uang 
>> >dalam kasus dugaan suap Bupati Buol, Sulteng, yang konon digunakan sebagai 
>> >modal maju ke pilkada. 
>> >
>> >Sesuai Keppres 68/2011, gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima seorang 
>> >bupati sekitar Rp 6 juta per bulan. Jumlah itu ditambah insentif pajak yang 
>> >jumlah per tahunnya mencapai maksimal 7 kali gaji bulanan. Dengan komposisi 
>> >itu, seorang bupati yang berprestasi dapat mengakumulasi pendapatan resmi 
>> >sekitar Rp 120 juta per tahun. Berarti dalam satu periode masa jabatan 
>> >selama lima tahun, dia mendapatkan Rp 600 juta. Jika dia mampu 
>> >memperpanjang masa jabatannya untuk lima tahun berikutnya, akumulasi 
>> >pendapatannya mencapai Rp 1,2 miliar. 
>> >
>> >Pendapatan resmi seorang bupati yang mencapai Rp 1,2 miliar selama 10 tahun 
>> >mengabdi, jauh lebih kecil dibanding modal Rp 3 miliar yang diperlukannya 
>> >saat pilkada. Pertanyaannya, dari mana dia harus mengembalikan modal 
>> >pilkada itu? Satu-satunya jawaban adalah menyalahgunakan wewenang dengan 
>> >mengkorupsi APBD atau memberi kompensasi proyek yang menguntungkan para 
>> >penyokongnya. 
>> >
>> >Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat 
>> >menjalankan fungsi perekrutan politik. Tak hanya merekrut calon pejabat 
>> >kepala daerah, parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut 
>> >caleg, calon pejabat publik melalui fit and proper test di parlemen, bahkan 
>> >capres dan cawapres. Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi 
>> >di Indonesia. Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa 
>> >parpol menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. 
>> >
>> >Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah yang 
>> >berkuasa dan memperjuangkan kepentingan publik, malah bergeser fungsi 
>> >menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa 
>> >memperkaya orang-orang di dalamnya, atau dimanfaatkan sebagian oknum agar 
>> >bisa menduduki jabatan-jabatan publik. 
>> >
>> >Parpol tidak mampu merekrut calon pejabat yang berjiwa negarawan. Sosok 
>> >negarawan yang dibutuhkan saat ini, adalah mereka yang mampu memberi 
>> >harapan, dengan menentukan arah tujuan bangsa melalui gagasan-gagasan besar 
>> >yang diyakininya akan membawa perbaikan, meskipun itu harus melawan arus 
>> >besar pemikiran bangsa ini. Kriteria penting yang melekat pada diri 
>> >negarawan adalah memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa dengan 
>> >bangsa atau bagi generasi mendatang. Hal itu bisa ditemukan jika parpol 
>> >mengedepankan syarat integritas dan kapabilitas, bukan sekadar modal 
>> >akseptabilitas apalagi modal finansial semata. 
>> >
>> >Kenyataan tersebut menegaskan kinerja parpol sangat buruk. Dampaknya, jarak 
>> >para pemilih dengan partai semakin menjauh karena pudarnya kepercayaan. 
>> >Kehidupan demokrasi pun terancam bila parpol menghasilkan figur-figur 
>> >pejabat yang melakukan korupsi politik. 
>> >
>> >[Non-text portions of this message have been removed]
>> >
>> >
>> > 
>> >
>> >
>> 
>> [Non-text portions of this message have been removed]
>>
>
>
> 
>
>

[Non-text portions of this message have been removed]


 

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke