Hehehe... kalo gua ga tau apa agama si Miranda, apa anehnya? Sebaliknya lu ngaku auloh lu adalah tukang tipu. Tolol atau bukan tuh.
>________________________________ > From: johny_indon <[email protected]> >To: [email protected] >Sent: Tuesday, August 21, 2012 6:41 PM >Subject: [proletar] Re: Pejabat Koruptif > > > > > >dan elu menyangka miranda goeltom itu muslim. >tolol bener dah. >lol. > >--- In [email protected], item abu <itemabu@...> wrote: >> >> Korupsi itu bukan makin marak, krn dr dulu jg udah banyak, cuma ga begitu >> diomongin. >> >> >> >> >> >> >> >________________________________ >> > From: Sunny <ambon@...> >> >To: Undisclosed-Recipient@... >> >Sent: Tuesday, August 21, 2012 10:32 AM >> >Subject: [proletar] Pejabat Koruptif >> > >> > >> >Â >> >Ref: Kalau tidak ada pejabat koruptif, maka NKRI bukan Negara Kleptokratik >> >Republik Indonesia. >> > >> >http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/pejabat-koruptif/23317 >> >Pejabat Koruptif >> >Kamis, 9 Agustus 2012 | 14:34 >> > >> >Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi makin marak. Survei >> >terbaru yang dilakukan CSIS menunjukkan, sekitar 70 persen pejabat >> >menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampok uang negara. Data menunjukkan, >> >tak kurang dari 240 kepala daerah tersangkut korupsi. Jumlah itu belum >> >termasuk pejabat di kementerian dan dinas di daerah. >> > >> >Pejabat yang dimaksud mayoritas adalah yang berlatar belakang partai >> >politik (parpol). Banyaknya pejabat, terutama kepala daerah, yang >> >tersandung korupsi dianggap sebagai kegagalan parpol memajukan kandidat >> >yang berkualitas. Kegagalan terjadi sejak awal proses perekrutan. Sudah >> >menjadi rahasia umum, parpol selalu membuka pintu bagi mereka yang memiliki >> >modal finansial maupun yang memiliki akseptabilitas besar, untuk diberi >> >kesempatan maju sebagai calon kepala daerah dan calon anggota legislatif >> >(caleg). >> > >> >Dua syarat tersebut, yakni modal uang dan akseptabilitas, membuat parpol >> >mengabaikan dua syarat substansial dan krusial, yakni integritas dan >> >kapabilitas. Akibatnya, kandidat terbaik tak memperoleh peluang untuk maju >> >sebagai pejabat publik maupun caleg. Sebab, aturan perundangan mensyaratkan >> >bahwa parpol merupakan pintu masuk tunggal bagi seseorang untuk maju >> >menjadi calon kepala daerah. >> > >> >Kondisi inilah yang mengakibatkan proses perekrutan dan seleksi calon >> >menjadi ajang transaksi politik. Pimpinan parpol sebagian besar memilih >> >mereka yang memenuhi syarat finansial atau akseptabilitas. Mereka yang >> >memiliki modal finansial kuat, dengan mudah akan membeli jabatan melalui >> >parpol. Sedangkan, mereka yang memiliki daya akseptabilitas tinggi, dengan >> >mudah memperoleh dukungan sponsor finansial, yang lagi-lagi menjadi setoran >> >ke parpol. >> > >> >Praktik semacam ini disadari merupakan dampak dari pemilu yang begitu mahal >> >di negeri ini. Maju ke pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, >> >ibarat berinvestasi. Pada akhirnya, bagaimana cara mengembalikan modal >> >sudah terpatri sejak awal dan menjadi orientasi mereka yang terpilih >> >menduduki jabatan publik maupun di parlemen. >> > >> >Dalam proses pilkada di tingkat kabupaten/kota, misalnya, seorang calon >> >membutuhkan sedikitnya Rp 3 miliar. Jumlah itu mengacu pada nilai uang >> >dalam kasus dugaan suap Bupati Buol, Sulteng, yang konon digunakan sebagai >> >modal maju ke pilkada. >> > >> >Sesuai Keppres 68/2011, gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima seorang >> >bupati sekitar Rp 6 juta per bulan. Jumlah itu ditambah insentif pajak yang >> >jumlah per tahunnya mencapai maksimal 7 kali gaji bulanan. Dengan komposisi >> >itu, seorang bupati yang berprestasi dapat mengakumulasi pendapatan resmi >> >sekitar Rp 120 juta per tahun. Berarti dalam satu periode masa jabatan >> >selama lima tahun, dia mendapatkan Rp 600 juta. Jika dia mampu >> >memperpanjang masa jabatannya untuk lima tahun berikutnya, akumulasi >> >pendapatannya mencapai Rp 1,2 miliar. >> > >> >Pendapatan resmi seorang bupati yang mencapai Rp 1,2 miliar selama 10 tahun >> >mengabdi, jauh lebih kecil dibanding modal Rp 3 miliar yang diperlukannya >> >saat pilkada. Pertanyaannya, dari mana dia harus mengembalikan modal >> >pilkada itu? Satu-satunya jawaban adalah menyalahgunakan wewenang dengan >> >mengkorupsi APBD atau memberi kompensasi proyek yang menguntungkan para >> >penyokongnya. >> > >> >Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat >> >menjalankan fungsi perekrutan politik. Tak hanya merekrut calon pejabat >> >kepala daerah, parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut >> >caleg, calon pejabat publik melalui fit and proper test di parlemen, bahkan >> >capres dan cawapres. Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi >> >di Indonesia. Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa >> >parpol menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. >> > >> >Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah yang >> >berkuasa dan memperjuangkan kepentingan publik, malah bergeser fungsi >> >menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa >> >memperkaya orang-orang di dalamnya, atau dimanfaatkan sebagian oknum agar >> >bisa menduduki jabatan-jabatan publik. >> > >> >Parpol tidak mampu merekrut calon pejabat yang berjiwa negarawan. Sosok >> >negarawan yang dibutuhkan saat ini, adalah mereka yang mampu memberi >> >harapan, dengan menentukan arah tujuan bangsa melalui gagasan-gagasan besar >> >yang diyakininya akan membawa perbaikan, meskipun itu harus melawan arus >> >besar pemikiran bangsa ini. Kriteria penting yang melekat pada diri >> >negarawan adalah memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa dengan >> >bangsa atau bagi generasi mendatang. Hal itu bisa ditemukan jika parpol >> >mengedepankan syarat integritas dan kapabilitas, bukan sekadar modal >> >akseptabilitas apalagi modal finansial semata. >> > >> >Kenyataan tersebut menegaskan kinerja parpol sangat buruk. Dampaknya, jarak >> >para pemilih dengan partai semakin menjauh karena pudarnya kepercayaan. >> >Kehidupan demokrasi pun terancam bila parpol menghasilkan figur-figur >> >pejabat yang melakukan korupsi politik. >> > >> >[Non-text portions of this message have been removed] >> > >> > >> > >> > >> > >> >> [Non-text portions of this message have been removed] >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
