Posted on Mei 10, 2009 by novanherfiyana Ketika Dr. Muchtar Pakpahan sempat divonis bebas murni oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Adi Andojo Soetjipto, SH pada kasasi pertamanya tanggal 29 September 1995, dunia hukum nasional dan masyarakat luas sempat memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap lembaga tertinggi peradilan di negara RI tersebut, karena hal itu dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun ketika Majelis Hakim MA yang dipimpin oleh mantan Ketua MA, Soerjono, SH pada tanggal 26 Oktober 1996, yang membatalkan putusan kasasi sebelumnya, benteng peradilan terakhir yang ada di negara kita itu kembali mendapat sorotan tajam. Dunia hukum nasional dan tentunya masyarakat luas menilai bahwa dibatalkannya putusan MA itu merupakan sesuatu yang kontroversial. Bahkan pengacara R.O. Tambunan dan Tumbu Saraswati menyatakan bahwa putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan MA terhadap kasus Muchtar Pakpahan itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan PK tersebut lebih merupakan putusan politik dan bukan putusan hukum. (Media Indonesia, 20 November 1996) Terlepas dari apakah putusan itu merupakan puitusan hukum atau putusan politik –yang dianggap sebagai tragedi hukum nasional karena dinyatakan melanggar hukum baku (KUHAP)– sepertinya bukan dalam kasus ini saja MA membatalkan putusannya sendiri. Misalnya tentang kasus Kedung Ombo yang memenangkan kepentingan rakyat dan adanya “surat sakti” yang berakibat eksekusi tanah rakyat di Irian Jaya (perkara Hanoch Ebeohe) tidak dapat dilaksanakan. Adanya beberapa kasus kontroversial tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan MA. Masyarakat merasa prihatin dengan praktik-praktik hukum yang ada di negara kita. Apalagi hal tersebut berada dalam lembaga peradilan tertinggi di negara kita. Meskipun masyarakat sempat memberikan penilaian tertinggi terhadap MA yang memvonis bebas murni Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchter Pakpahan, pada kasasi pertama tanggal 29 September 1995, serta membebaskan para terdakwa dalam kasus Marsinah, tidak secara otomatis beberapa kasus kontroversial MA lainnya seolah-olah beres. Memang jika kita berbicara tentang hukum, berarti kita tidak berbicara tentang mana yang menang dan mana yang kalah. Akan tetapi kita tentunya berbicara mengenai mana yang adil dan mana yang tidak adil. Kecenderungan masyarakat kita jika berbicara tentang hukum adalah membicarakan kemenangan dan kekalahan. Hal itu bisa dimengerti karena kenyataannya memang dalam menentukan keputusan selalu terlihat dengan nyata mana yang harus “dimenangkan” dan pada gilirannya terdapat pihak yang terpaksa “dikalahkan”. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar pepatah: “Biar langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan”. Hal itu berarti bahwa dalam keadaan yang bagaimana pun, keadilan tidak boleh surut oleh apapun dan oleh siapapun. Sangat beralasan jika masyarakat dalam usahanya untuk memperoleh keadilan harus mengandalkan hukum. Karena di dalam hukum itulah adanya keadilan. Selain itu, masyarakat pun mengetahui bahwa negara kita adalah negara hukum. Seperti dalam Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan UUD 1945, yang dimaksud negara berdasarkan hukum bukanlah sekadar sebagai negara berdasarkan hukum dalam arti formal, yang hanya berperan sebagai “penjaga malam”, untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum, atau mengutamakan “ketenteraman dan ketertiban” melainkan negara berdasarkan hukum dalam arti material, yang hendak menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya, sesuai dengan yang dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material itu antara lain adanya pembagian kekuasaan dalam negara, diakuinya hak asasi manusia dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan (asas legalitas), adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian jelaslah bahwa negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melainkan juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun kecenderungan akhir-akhir ini adalah dengan timbulnya permasalahan dalam bidang hukum. Banyak rakyat kecil yang menjadi korban tanpa perlindungan hukum, menyebarnya isu mafia peradilan dimana hukum bisa dibeli dengan uang sehingga menimbulkan keraguan akan keberadaan hukum itu sendiri. Beberapa kekhawatiran itu mencerminkan ketidakpercayaan dan ketidakberdayaan masyarakat terhadap dunia hukum yang ada. Hukum seolah-olah sudah bobrok, rusak, dan penguasa bisa memainkan hukum sekehendaknya sendiri. Jauh, jauh sekali memang dengan apa yang diharapkan masyarakat agar lembaga peradilan (lebih-lebih MA) dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal itu menimbulkan kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat akibat semakin menjauhnya keadilan dan kebenaran. Jika hal itu tidak dapat dikembalikan pada kondisi yang semestinya bukan tidak mungkin akan timbul suatu gejolak sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Pada gilirannya masyarakat akan menjauhkan diri dari norma-norma hukum yang ada. Sayangnya, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum justru diperbuat oleh aparat yang berkompeten terhadap masalah hukum. Bukan hanya kolusi hakim atau jaksa dan praktik suap terhadap mereka, tetapi juga tindak pidana penipuan atau penggelapan uang klien oleh sejumlah pengacara. Apapun yang terjadi itu merupakan kenyataan yang ada hingga saat ini. Kita pun tidak menginginkan jika kondisi pelaksanaan hukum di negara kita semakin bobrok, semakin terpuruk. Siapa pun dan dimana pun kita, citra hukum harus kita tegakkan. Apakah itu hakim, jaksa, polisi, atau pengacara (serta masyarakat). Semua orang mempunyai hati nurani. Jika ada yang tidak berkenan dengan hati nurani mengapa kita melakukannya. Jika semua pihak menyadari bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam suasana Orde Baru ini kita ingin melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila –sebagai sumber dari segala sumber hukum– secara murni dan konsekuen, mengapa kita tidak mengamalkannya. Dan jika kita menyadari bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita harus bertanya pada diri kita sendiri apakah segala sikap dan tindakan kita sudah sesuai dengan Pancasila? Memang kita tidak harus secara terus-menerus memvonis bahwa sistem peradilan di negara kita sudah bobrok, karena hal itu hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja yang hanya ingin merusak citra hukum. Kita pun tidak boleh menutup mata jika mengetahui adanya kolusi dan korupsi yang menghinggapi para pihak yang berkaitan dengan lembaga peradilan tersebut. Kita tentunya masih berharap bahwa citra hukum akan kembali pulih. Kita percaya bahwa kepastian hukum itu masih ada. Novan Herfiyana *) Tulisan ini dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi Rabu, 4 Desember 1996.
[Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
