http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=253743 Senin, 30 Okt 2006,
Akses TNI Terlalu Kuat dan Luas Berbahaya bila Diberi Hak Pilih JAKARTA - Wacana hak pilih TNI masih dalam koridor pro dan kontra. Suara untuk menghadang pemberian hak pilih bagi tentara itu menunjukkan tren menguat. Sejumlah politisi Senayan masih mempertanyakan positifnya bila hak di bilik suara itu juga diberikan ke militer. Anggota Komisi I DPR Effendi M.S. Simbolon, misalnya, meminta semua pihak untuk realistis. Dalam konteks negara demokrasi, kata politikus PDIP itu, tentu tidak dibenarkan dikotomi atau diskriminasi terhadap hak kaum sipil dan militer. "Tetapi, melihat anatomi dan karakteristik bangsa ini, kita memang harus lebih jernih untuk meletakkan keberadaan TNI di tengah konflik kepentingan bangsa," ujarnya. Dalam kondisi bangsa yang serbamajemuk, lanjut dia, perlu adanya kelompok yang menduduki posisi netral sebagai instrumen bangsa yang bisa menjadi penyatu di tengah konflik komunal. "Jika TNI-Polri ingin netral dan profesional, wilayah itu cukup tepat bagi mereka untuk mengapresiasikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara," katanya. Jika hak pilih TNI benar-benar diberikan, jelas Simbolon, bahaya akan mengancam stabilitas keamanan negara. Sebab, peluang intervensi kepentingan politik di internal korps TNI akan sulit dihindari. "Mereka (TNI) bisa membentuk kaukus kekuatan politik yang relatif besar, sebut saja 'Partai Babinsa' (TNI-Polri, Red)," tuturnya. Bagaimana tidak, lanjut dia, Partai Babinsa itu memiliki sekitar 700.000 personel yang terangkum dalam 120 batalyon TNI dan sekitar 50 batalyon di Polri. "Mereka tersebar di bawah, dengan dana yang cukup dari suplai negara, kewibawaan yang mantap, legitimasi, legalitas, dan power yang besar. Itu akan menjadi komoditas politik yang selalu diincar banyak kalangan," katanya. "Jangankan diberi hak pilih, sekarang pun tidak diberi hak pilih mereka bisa bergerak dalam ruang politik dengan leluasa," tuturnya. Karena itu, Simbolon mengimbau semua pihak supaya tidak bersembunyi di balik posisi TNI sekarang netral. "Siapa yang tahu kalau ternyata selama ini sikap komando itu tetap digunakan," sindirnya. Sebelumnya mantan Kepala Badan Intelijen Negara (Kabakin) Letjen TNI (pur) Moetojib berpandangan bahwa TNI memang tidak selayaknya diberi hak pilih. Sebab, hal itu akan menimbulkan efek politis berdampak negatif terhadap stabilitas negara. Purnawirawan yang pernah menjabat gubernur Lemhanas itu juga tidak terlalu percaya bahwa pemberian hak politik tersebut akan berjalan secara mekanis. Yakni, kemungkinan politisasi terhadap kekuatan TNI tidak akan terjadi. Padahal, dalam situasi tersebut, kesempatan bagi faksi-faksi militer dan politisi untuk main mata akan semakin terbuka. Selain itu, jelas Moetojib, partisipasi TNI dalam ruang politik juga berpeluang memunculkan perpecahan di internal korps. Situasi tersebut juga akan membawa konsekuensi logis bagi aspek profesionalitas TNI ke depan. "Akan ada kemungkinan para politisi melakukan intervensi ke kesatuan teknis TNI," tukasnya. Sikap lebih moderat dilontarkan Hilman Rosyad Syihab, anggota Komisi I DPR. Menurut dia, hak pilih itu tidak tepat jika diberikan pada Pemilu 2009. Sebab, hal itu akan memunculkan resistansi yang terlalu besar di kalangan sipil dan TNI sendiri. "Sebaiknya hak pilih TNI diberikan pada 2014," katanya. Kader PKS itu berpendapat bahwa tujuan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah untuk memperkecil peluang masuknya TNI ke pusaran politik. Aturan itu sengaja diarahkan pada upaya pembentukan TNI yang profesional, terlatih, terdidik, dan terjamin kesejahteraannya. "Jadi, tidak perlu lagi berpikir politik karena supremasi sipil sendiri belum berjalan baik," tuturnya. (aku [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
