http://www.indomedia.com/poskup/2007/01/15/edisi15/opini.htm
Nasib jadi rakyat (Seraut kegelisahan buat Dewan Sumtim) Oleh Umbu TW Pariangu * RASA-RASANYA sepak terjang lembaga perwakilan rakyat kita mulai dari pusat-daerah di tahun 2006 lalu masih menyimpan luka yang dalam bagi perjalanan kedaulatan rakyat kita. Mulai dari perilaku Dewan yang kurang profesional, kritis, tak etis/amoral sampai insentivitas sosial yang kian mengakut. Paling tidak luka ini pun masih membawa aroma kepedihan bagi kita di permulaan tahun yang baru, 2007 ini. Rakyat terus tergerus dalam gelombang kecongkakan para elit kita termasuk Dewan yang selalu diwanti-wanti untuk memperhatikan aspirasi rakyat yang telah resmi diwakilinya semenjak pemilu kali lalu. Setidaknya kecongkakan itulah yang tergambar dari perilaku Dewan kita, misalnya, dalam menanggapi turunnya PP No.37 Tahun 2006 beberapa waktu lalu. DPRD Sumba Timur (Sumtim), dalam beberapa berita di surat kabar tampak amat bergairah menyambut 'berkah' peraturan pemerintah tersebut yang bakal membawa ke-25 orang wakil ini berfantasi ria dalam 'pesta uang'. Apalagi APBD Sumtim baru-baru ini sudah mengakomodir dana komunikasi intensif dan tunjangan operasional bagi pimpinan DPRD lewat penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD (Pos Kupang 8/1/2007). Setelah Dewan kita tidur di ruang sidang, kini mereka bakal tidur lagi di atas uang. Bayangkan saja, dengan diterapkannya PP No.37 Tahun 2006 tentang kenaikan tunjangan operasional dan komunikasi intensif, pimpinan Dewan Sumtim, misalnya, akan meraup penghasilan sekitar 20-25 juta/bulan di luar tunjangan rutin lainnya yang sudah diperolehnya selama ini. Dengan angka fantastik ini saja, sebenarnya Dewan kita sudah menikmati efek surga dunia dari balik kursi yang dibeli rakyat dengan susah payah. Betapa tidak, selama ini mereka sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas mentereng seperti mobil, rumah, biaya pemeliharaan kesehatan, dana perjalanan dinas - yang membuat mereka bisa pesiar atau melancong bebas dengan mengatasnamakan studi banding, biaya pakaian seragam yang kalau dikalkulasi semuanya bisa mencapai belasan/puluhan kali lipat dari penghasilan seorang petani, pedagang sayur mayur di Pasar Inpres Matawai yang dahulu pernah dirayu, digombali dengan aneka janji-janji politis-bombastis. Demikian pun dengan para anggota Dewan Sumtim yang juga tak kalah gembira keciprat tunjangan 'luks' representasi ini. Mereka pun bisa mempertebal kocek penghasilannya sampai 12-15 juta/orang (Timex,29/12/2006). Ironisnya, di tengah akumulasi kritisisme publik dan kontroversialisme kenaikan tunjangan ini, justeru kita membaca, seorang Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumtim AliOemar Fadag, yang sempat mempertanyakan kesenjangan realisasi tunjangan tersebut jika dibanding dengan jumlah yang diterima oleh pimpinan Dewan. Kita tahu figur ini semula sempat menolak realisasi PP No.37 Tahun 2006 dengan mengasumsikan pada realitas kehidupan rakyat Sumtim yang mayoritas masih dihimpit krisis ekonomi dan wabah kemiskinan pada pelbagai bidang (Pos Kupang, 27/12/2006). Bukankah ini mencerminkan secara kasar adanya sebuah akrobatik politik kasar yang lebih menunjukkan performa sandiwara ketimbang representativitas sebagai wakil agung, anak kandung rakyat yang terlahir dari rahim penderiataan rakyat kebanyakan? Nalar publik Sumtim pun pada umumnya tahu bahwa Pendapatan Asli Daerahnya masih jauh di bawah harapan. Masih banyak keluarga miskin yang hidup dengan pola makan sekali sehari, bahkan ada falsafah yang berkembang dalam masyarakat di sini bahwa seorang ayah/ibu rela makan sekali sehari demi keluarganya bisa makan tiga kali sehari. Kita juga sempat membaca di surat kabar ini (Pos Kupang, 29/12/2006) ketika pada Hari Raya Natal lalu, banyak keluarga miskin yang tidak bisa merayakannya sebagaimana lazimnya umat nasrani lainnya di Sumba, karena mereka harus bergulat penat di ladang pencarian nafkah demi asap dapur bisa terus mengepul. Di saat warga lain khusyuk beribadah di ruang gereja dan ketika ketika banyak keluarga saling kunjung-selamatan dengan pernak-pernik, hidangan istimewa Natal yang menarik, kita juga masih menyaksikan warga yang harus bermandi peluh, bersinggungan lumpur, dibasahi air hujan, ditemani lalat-lalat di bawah tenda rapuh sambil menjajakan barang dagangan dengan sepeser harapan kalau-kalau bisa membawa pulang hasil ke rumah untuk disantap bersama keluarga. Hari istimewa bagi mereka adalah ketika susu untuk anak-anak mereka bisa terbeli, dan mereka bisa terus hidup di tengah tantangan ekonomi yang semakin tidak bersahabat meski dengan siasat hidup yang serba memrihatinkan. Ketika banyak elit di daerah Sumtim sibuk-ria bermain judi, mengkalkulasi pendapatannya yang berupaya dicukup-cukupkan sampai terpenuhi nafsu serakah konsumtivismenya, ada warga yang harus bunuh diri lantaran stres tidak mampu bertahan menghadapi kesulitan hidup yang terus mencekik leher. Ketika kita menyaksikan betapa meruncingnya optimisme para pejabat menyambut 'hari esok' dengan gelimangan dan taburan uang dan mimpi yang diperoleh dari cara-cara yang tak beradab dan solider, serentak itu juga kita menyaksikan rakyat petani atau masyarakat periferial lainnya kian dikunci pesimisme. Mereka, rakyat kecil ini seperti berada dalam kiamat dunia dimana kehidupan wajar muskil digapai selain mujizat yang sekiranya datang menghampirinya. Rakyat Sumtim terus bersabung nyawa, bersimbah kemiskinan. Meski roda pemerintahan berjalan, namun sesungguhnya itu hanya sebuah simbol mati semata, sebuah kepura-puraan universal penadbiran yang menampakkan lakon tunggal mobilitas para pejabat tanpa agenda kerakyatan yang jelas dannyata. Kondisi miskin yang menggayuti wajah rakyat kebanyakan di Sumtim ini sesungguhnya merupakan realitas yang pernah dilalui oleh para wakil rakyatnya sebelum menuju ke kursi terhormat.Tetapi dominannya harapan dan nafsu wakil rakyat tersebut seakan sudah mengubur dalam-dalam idealisme, keberpihakan, solidaritas serta kepekaan terahadap nasib masyarakat luas. Demokrasi kata maupun perilaku mereka dalam kampanye-kampanye politik kali lalu cumalah fatamorgana politik yang menyilaukan hati nurani dan kekritisan baik secara personal maupun kelembagaan. Lalu rakyatkah yang patut disalahkan atas semua ini? Tidak. Rakyat sudah menjalankan kewajiban politiknya memilih para 'wakil kepercayaannya', hanya sistem dan mekanismelah yang salah yang kemudian memperalat rakyat di tengah kemiskinan, kebodohan akibat apatisme struktural pemerintah, untuk (rakyat) menjatuhkan pilihan yang fatamorganis pula. Rakyat tidak patut disalahkan dalam kondisi kesenjangan seperti ini. Wakil rakyatlah yang patut dimintai pertanggungjawabannya atas kepercayaan yang diperoleh secara mahal itu. Mereka tidak bisa tidak, untuk harus bersuara dalam ruang sidang, menggemakan kebenaran berdasarkan suara nurani karena kehadiran mereka membawa nama besar rakyat dan demokrasi. Mereka pun harus konsekuen dengan nasib rakyat, jangan habis manis lalu sepah dibuang, jangan menjadikan ruang sidang sebagai sarang peminta-minta bahkan penyamun. Mereka harus malu jika menggunakan uang (rakyat) berjuta-juta disaat rakyatnya sendiri sekarat, hidup kembang-kempis Tetapi atas tuntutan itu kita kadang harus menyesalinya, karena tidak sedikit Dewan misalnya yang selama sidang tidak pernah bersuara sepatah kata pun selain asyik baca koran, utak-atik sms, ataupun duduk sambil bengong-bengong. Itulah kualitas wakil rakyat yang tidak perlu dibuktikan lagi, dengan melihat track record karier dan hasil kerja mereka selama ini. Dan atas kenyataan itu mereka pantas untuk dipertimbangkan kembali kehadirannya di ruang Dewan terhormat periode berikutnya. Atau dengan kata lain, wakil rakyat yang sudah terbukti gagal mengemban amanah rakyat serta tidak konsekuen dalam menjalankan tugas mulianya, menjadi corong kepentingan masyarakat itu layak untuk tidak dipilih lagi oleh masyarakat pada periode selanjutnya. Apa hendak dikata, wakil rakyat Sumtim mungkin cumalah sekumpulan paduan suara yang gemar mengkoorkan berbagai seruan, senandung titipan kepentingan konspiratif legislatif-eksekutif, membela kekuasaan ketimbang menyuarakan rintihan dan keluh kesah rakyatnya. Atau seperti kata Ketua DPC PDIP Sumtim, John David, wakil rakyat Sumtim ibarat penyanyi yang lebih banyak koor ketimbang solo (Timex,19/12/2006). Mungkin artinya, wakil rakyat didaerah itu lebih suka tenggelam dalam uniformitas sikap yang mengalibikan idealisme, kekritisan personal. Suara mereka melengking dalam koor tetapi bisu dalam solo.Padahal sikap kolektif dalam budaya politik kita sudah lama menampilkan seduktivitas yang menyembunyikan motivasi orisinal di balik mayoritas suara. Mungkin itulah yang sedang ditunjukkan oleh wakil 'kondang' rakyat Sumtim Ali Oemar Fadag itu. Mereka, tanpa malu dan enggan bermain sandiwara yang lucu sekaligus memuakkan mata di panggung-panggung politik yang rapuh. Tetapi waktu terus bergulir, anjing menggonggong kafilah berlalu, bagai angin lalu, wakil rakyat kita ini sudah berhadap-hadapan dengan dunia fantasi realisasi PP.37/2006 itu. Pesta pora dan kemenangan mereka dalam memperjuangkan penerapan utuh peraturan pemerintah itu akan menjadi sejarah ornamental yang mengeksplisitasi semakin membusuknya dunia parlemen kita di tengah guliran zaman dan terpaan dinamika kepentingan memajukan kesejahteraan rakyat. Dalam perjalanan waktu setelahnya, kita sendirilah yang akan melihat sendiri bagaimana skenario korelasi peningkatan gaji itu dengan prestasi politik mereka. Akankah ada berita pelipur lara yang menghibur publik dengan sepak terjang mereka nantinya atau sebaliknya terus memperlihatkan perilaku demagogis mereka dalam menikmati surga dunia kekuasaan tak terperikan? Memang disayangkan seluruh dinamika demokrasi di Sumtim sepertinya sedang mengalami mati muda. Kita tidak melihat gerakan oposan dari rakyat yang pro terhadap perjuangan dan penegakan demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi wong cilik dibalik 'bahaya' PP.37/2006 tersebut. Gerakan mahasiswa, LSM, organisasi kepemudaaan seakan sunyi senyap dilanda sindrom kemapanan. Padahal kelompok ini dikenal rakyat dengan cuatan idealisme yang indah dan penuh nasionalik. Lalu kita pun bertanya,dimana idealisme dan elanitas mereka dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat kecil sebagaimana yang sempat ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Flores? Apakah tak terhentak sedikitpun kepekaan kita melihat kesenjangan dan kontradiksionalitas pemerintahan yang berlangsung di bumi matawai amahu pada anjara hammu itu? Kehidupan demokrasi kita memang senyatanya sedang sekarat. Sebuah pertandingan politis menjaringkan bola kepentingan/goal pribadi maupun kelompok atas nama konstitusi dan kepentingan publik tengah tergelar tanpa wasit. Sesungguhnya inilah anasir arogansi, vandalisme, kekerasan, brutalisme dan kapitalisasi politik yang menghabok-habok hak-hak rakyat. Rakyat kehilangan sandaran proteksi sosial-politisnya dan stimulans sebagai kekuatan sosial politik pendobrak tembok kepemimpinan koruptif yang sedang dibangun oleh emperiumitas wakil-wakilnya sendiri bersama pemerintah setempat sebagai pengelola daerah lewat berbagai perangkat konstitusi antah berantah. Apa hendak dikata, tahun baru ini kita masih mengawalinya dengan perih sayatan luka lama legislatif dan pemerintahan yang semakin buta dan tuli terhadap kondisi tragis rakyatnya. Sebuah kepedihan sosial yang bermuara dari perangai dasarwakil-wakil rakyat kita yang semakin tergilas mesin imoralitas. Ini adalah pekerjaan besar buat seluruh rakyat, khususnya warga Sumtim, yang sejatinya sudah lama kekenyangan preseden buruk citra Dewan yang selalu naif di 'kandangnya' sendiri, untuk selanjutnya bersatu dan bangkit melawan kelakuan politik busuk mereka tanpa segan. Segenap kekuatan demokrasi di masyarakat ini tidak boleh terlena dengan berbagai pesona yang ditawarkan kepadanya. Visi politik kepentingan jangka panjang masyarakatlah yang harus diutamakan daripada sekadar sebuah agenda rutinitas murahan. Hanya dengan itu, wacana kesejahtaraan rakyat Sumtim bisa diperbincangkan kembali dalam kesadaran rasionalitas dan optimisme menyeluruh. Nasib, nasib....jadi rakyat! [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
