http://www.tribun-timur.com/view.php?id=48701&jenis=Opini
Sabtu, 08-09-2007
Opini Tribun
Buta Aksara dan Ketidakadilan Ekonomi Global
Oleh: Rudi Hartono, Mahasiswa Semester Akhir Fakultas Hukum Unhas, Ketua
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
Dalam rangka memperingati hari buta aksara sedunia tanggal 8 September,
hari ini, bangsa-bangsa di seluruh dunia di perhadapkan dengan refleksi atas
situasi global yang diliputi begitu banyak permasalahan.
Yang paling pokok, sebenarnya, dalam persoalan buta aksara ini adalah
problema kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi global. Berdasarkan data dari
Bank Dunia, dari 1,2 milyar penduduk dunia yang dinyatakan miskin, 80 persen di
antaranya terdapat di 12 negara berkembang (Asia, sub Sahara Afrika, dan
Amerika Latin).
Demikian pula dengan persentase jumlah penduduk buta aksara, dari angka
885 juta, sebagian besar dari mereka tersebar di negara-negara Asia (meliputi
Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan lain-lain) serta beberapa negara di
Afrika.
Di Asia selatan, jumlah penduduk buta huruf mencapai 109 juta, dari
negara-negara Arab 98 juta orang, negara-negara Afrika sub Sahara merupakan
kawasan negara yang tingkat buta aksaranya paling tinggi berkisar 40 persen
hingga 50 persen, di Mali peringkat 175 hanya 19,0 persen yang melek huruf,
Nigeria 14,4 persen yang melek huruf, dan Burkina Faso (12,8 persen).
Data itu tentunya sangat pantas untuk kita bicarakan kembali, guna
melahirkan solidaritas internasional untuk melawan ketidakadilan ekonomi global
yang berdampak pada buta huruf (baca, imperialisme).
Sumber Ketidakadilan
Sejak kolonialisme dikukuhkan, dunia sudah terbagi dalam dua bagian yakni
bangsa maju (modern) yang kemudian menjadi kolonialis dan bangsa timur yang
dianggap terbelakang dan menjadi sasaran penjarahan kaum kolonialis. Tatanan
dunia ini terus berlanjut hingga pematangan sistem kapitalisme yang
menginginkan perluasan ekspansi modal.
Perang dunia pertama dan kedua bukan hanya perebutan dominasi, tetapi
juga perebutan daerah jajahan dan sumber-sumber bahan baku dan pasar yang baru.
Hasilnya, setelah perang dunia kedua usai, bangsa-bangsa Eropa dan
Amerika serikat mulai membenahi dan merekontruksi negerinya dari kehancuran.
Sedangkan di sisi lain, negara-negara jajahan masih bergelut dengan perjuangan
pembebasan nasionalnya untuk memperoleh kemerdekaan.
Negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memang
memperoleh kemerdekaan, tetapi tidak sanggup menghilangkan ketergantungan
mereka dengan negara penjajah (kolonialis).
Dalam kasus Indonesia, Richard Tanter, dalam makalahnya yang
dipersembahkan pada Universitas Monash, mengidentifikasi dua hal penting yang
berkaitan dengan hubungan ekonomi: "ketergantungan" pada ekspor minyak (dan
gas) dan pinjaman IGGI.
Tidak susah untuk melacak akar persoalan itu, pertama; setelah mengalami
kehancuran dalam perang dunia pertama dan kedua, negara-negara Eropa (minus Uni
Sovyet) dan Amerika utara memperoleh ceceran-ceceran anggaran dari program
Marshal Plan untuk membiayai dan memulihkan kondisi ekonominya.
Sedangkan mayoritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika latin yang
sudah kering kerontang karena kolonialisme selama ratusan tahun tidak
memperoleh apa-apa.
Memang pada tahun 1961 diluncurkan program Alliance For Progress yang
melibatkan AS dan 21 negara Amerika latin, namun program ini pun gagal dan
belakangan diketahui kepentingan utamanya untuk menggalang solidaritas melawan
komunisme.
Kedua; meskipun secara politik dinyatakan merdeka, namun karena tidak
memiliki modal dan kapasitas teknologi, negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika
latin terus menerus dihambat dan dibuat ketergantungan ekonominya terhadapa
negara-negara Imperialis. Kekayaan alam dan tenaga kerja negara-negara dunia
ketiga diperas dan dieksploitasi untuk kemakmuran negara dunia pertama.
Putus Sekolah
Buta huruf dan putus sekolah (drop out) lebih banyak terkonsentrasi di
negara -negara dunia ketiga, padahal mestinya, dengan kemerdekaan politik yang
di miliki mereka sanggup untuk memobilisasi sumber dayanya untuk memajukan
pendidikan nasional.
Dalam Washintong Consensus persoalan sektor pendidikan malah merupakan
salah satu sektor yang harus diserahkan ke swasta (swastanisasi), dan subsidi
pendidikan dari negara di cabut.
Di Indonesia misalnya, sejak penandatangan letter of intent (LoI) dengan
IMF, pemerintah Indonesia dengan begitu agresif mencabut subsidi pendidikan,
dan menyerahkan pendidikan dalam mekanisme pasar bebas. Akibatnya, mayoritas
rakyat Indonesia yang notabene orang miskin tidak dapat mengakses dunia
pendidikan.
Sungguh tidak adil! Negara dunia ketiga di paksakan melepaskan sektor
pendidikannya dalam mekanisme pasar bebas (free trade), sedangkan, di
negara-negara maju seperti AS dan negara Eropa dunia pendidikannya masih terus
menerus mendapat subsidi dan kompensasi.
Manipulasi Ketidakadilan
Kesenjangan ekonomi dan kondisi memprihatinkan di negara-negara dunia
ketiga (termasuk soal pendidikan dan buta huruf) mengundang keprihatinan dan
solidaritas global.
Kecaman dan aksi massa pun meluas dalam setiap pertemuan pejabat tinggi
dunia, dan fakta-fakta ini banyak dipublikasikan dalam pers barat.
Negara-negara maju dan lembaga internasional seperti PBB menyusun
sejumlah skenario antisipasi berupa; pertama; mendeklarasikan millenium
development goals (MDG's) adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk
pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara (termasuk
Indonesia).
MDG's mengusung delapan program pokok yang diharapkan dituntaskan 2015,
di antaranya penghapusan kemiskinan dan pemberantasan buta huruf.
Kedua; komitmen lain, misalnya dengan program debt swap (program koversi
utang) yang saat ini getol dilakukan oleh Jerman dan diikuti oleh negara-negara
G7 khusus untuk negara yang dikategorikan sangat miskin seperti Bangladesh,
Ethiopia, Kenya, dan Rwanda.
Tetapi, ini pun dinilai bohong, karena banyak proses konversi utang
tersebut dilakukan dalam bentuk proyek yang infrastrukturnya didatangkan dari
negara maju sehingga utang yang dibayarkan tersebut tetap dinikmati kapitalis
negara maju.
PBB sendiri lewat badan-badannya seperti Unicef, Unesco, dan FAO punya
begitu banyak program untuk mengatasi problem dunia ketiga ini.
Program pendidikan, yang salah satu iconnya adalah artis Hollywood,
Madonna, cukup gencar di kawasan negara-negara Afrika. Namun, program ini tidak
akan mampu menyelesaikan masalah ketidakadilan global karena persoalannya lebih
sistemik dan politis.
Organisasi-organisasi seperti WTO, IMF, dan Paris Club punya andil dalam
kemerosotan negara-negara dunia ketiga. AS harus bertanggung jawab dengan
kemiskinan missal dan perang mematikan yang terus berlanjut di Irak,
Afganistan, dan kawasan Afrika.
Pemberantasan
Van Hoof & Van Wieringen (1986) mengatakan dalam suatu konferensi
pendidikan tinggi Eropa, "Jika pemerintah suatu negara tidak secara serius
memerhatikan arah dan pengelolaan pendidikan tinggi di negaranya, dapat
dipastikan pembangunan ekonomi negara tersebut akan terhambat.
Pemberantasan buta huruf tidak bisa dipisahkan dengan pemberantasan
kemiskinan karena fakta menunjukkan masyarakat buta huruf tertinggi justru ada
di negara-negara miskin di Asia, Afrika, dan Amerika latin.
Pemberantas buta huruf juga terkait dengan aspek politik dan kebijakan
ekonomi suatu negara. Indonesia misalnya, tidak akan sanggup menyelesaikan
pemberantasan buta aksara ketika lembaga pendidikannya diserahkan dalam
mekanisme pasar bebas. Negara miskin tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan
buta aksara jika mayoritas penduduknya yang miskin tidak di bukakan akses
seluas-luasnya dalam mengenyam pendidikan.
Program swastanisasi dan pencabutan subsidi pendidikan yang agresif
dilakukan oleh pemerintahan negara-negara berkembang harus dihentikan.
Sebaliknya, negara harus dipaksa bertanggung jawab dan memobilisasi anggaran
dan sumber daya (resources) untuk membenahi sektor pendidikan. (***)
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
