Berita Dari Koran dan Milist tetangga

Hallo Kantor kejaksaan agung, bagaimana nih ada berita seperti ini..
Wah ya sangat memalukan jika Wakil Jaksa Agung jadi preman, alias jadi tukang 
peras, dan yang diperas adalah anggaran pendidikan...

Untuk itu, perlu langkah konkret dari Lembaga Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, 
BPK, Mahkamah Agung dan lembaga tinggi negara lainnya..
Untuk memeriksa masalah ini...
Masalah ini harus diusut tuntas, apalagi jika hasil print-out sms ancaman 
adalah dari HP menantu Wakil Jaksa Agung...
Jika tidak ada tindakan,
aduh... benar parah deh ....
karena sangat mudah sekali bukan menindaklanjuti laporan ini....


 Kepada: serikat mahasiswa <[EMAIL PROTECTED]>,
  seputar_iklan Moderator <[EMAIL PROTECTED]>,
  [EMAIL PROTECTED]
Dari: Komite Peduli Pendidikan <[EMAIL PROTECTED]>
Tanggal: Wed, 10 Sep 2008 13:28:18 -0700 (PDT)
Topik: [serbagratis] Terbukti Wakil Kepala Jaksa Agung Jadi Preman (Re):LIRA 
Bongkar Borok Dinas Pendidikan Jatim


                             Berdasar berita koran yang ada dibawah ini, 
terbukti bahwa Wakil Kepala Kejaksaan Agung (WakaJakgung) Jadi Preman.
 
 Kami pernah melaporkan ke berbagai instansi termasuk KPK dan BPK, agar segera 
mem-print sms dan segera merekam telpon dari HP milik menantu WakaJagung yang 
bernama BROTO dengan nomor HP: 081314496666
 Disana akan terekam berbagai ancaman kepada para Kepala Dinas Pendidikan agar 
pekerjaan peningkatan mutu pendidikan dalam program Dana Alokasi Khusus (DAK) 
tahun 2008, diberikan kepadanya. Jika tidak, maka kepala dinas akan direpotkan 
oleh berbagai masalah hukum, atau akan dicari kesalahan dan masalah baik dalam 
pelaksanaan program DAK atau dalam proyek pembangunan yang lainnya, yang bisa 
membuat pegawai dinas
  pendidikan dan atau pemerintah kabupaten/kota bermasalah dengan hukum.
 
 Jika yang disampaikan oleh LIRA adalah hanya yang di Jawa Timur, kami telah 
melaporkan perbuatan menantu Wakajagung itu dari berbagai propinsi.
 
 Karena diberbagai propinsi, ternyata menantu Wakajagung ini, selain mengancam 
via sms dan telpon, 
 juga mendatangi kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota dengan diantar oleh 
staf kejaksaan negeri setempat. Bahkan dibeberapa tempat, Kepala Kejaksaan 
Negeri menelpon Kepala dinas pendidikan agar datang ke kantor kejaksaan, dan 
disana dipertemukan dengan menantu Wakajagung ini, dengan pesan kepala 
kejaksaan negeri agar pekerjaan diberikan kepada pak Broto atau Group Aneka 
Ilmu.
 
 Tentu saja akhirnya banyak kepala dinas yang ngeri, otomatis mereka menyerah 
pada tekanan dari aparat hukum ini.
 padahal ini adalah ulah oknum!!!!
 hanya kebetulan oknum ini menduduki posisi Wakajagung....
 Para jaksa di Kejaksaan Negeri
  tentunya takut kepada Wakajagung, sehingga akhirnya mereka memenuhi arahan 
dan perintah dari pak Broto.
 
 problem muncul ketika ternyata pak Broto tidak punya barang yang kualitasnya 
ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK...
 Hal ini terungkap ketika dinas kabupaten dan kota menjalankan verifikasi/ 
penelitian barang dari suplier...
 dibeberapa kabupaten dan kota yang menjalankan verifikasi dengan benar, 
menemukan bahwa barangnya kualitasnya jauh dari apa yang dibutuhkan dunia 
pendidikan dan jumlahnya sangat kurang . Tentunya jika diloloskan verifikasi, 
secara hukum dinas akan terkena tuduhan hukum yakni mark-up harga. 
 
 Maka karena perusahaannya/ agennya mendapat penilaian seperti itu, pak Broto 
mengancam baik dengan telpon ataupun sms, mendesak agar sekolah2 di kabupaten/ 
kota yang bersangkutan, jika tidak membeli barang dari pak broto, maka kepala 
dinas atau pemerintah kota/ kabupaten yang bersangkutan bisa terancam penjara,
  karena pasti akan dicari kesalahannya oleh kejaksaan.
 
 padahal dinas tidak berwenang memerintahkan kepala sekolah untuk memesan 
kepada suplier, karena ini adalah dana hibah dan swakelola.
 Artinya sekolah bebas memilih suplier asalkan barang2nya sesuai dengan 
kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh petunjuk teknis(juknis) DAK, yang 
bertujuan agar sekolah memang benar2 mengalami peningkatan mutu.
 misalnya ditetapkan dalam juknis dengan dana yang disediakan diharap sekolah 
dapat membeli komputer terbaru dengan processor pentium 4 bahkan corto-duo, ya 
masa dipaksa membeli komputer jangkrik dengan processor pentium 1 dengan harga 
sama dengan komputer baru dengan pentium 4
 misalnya ditetapkan dalam juknis dengan dana yang ada bisa membeli 1000 buku, 
masa disuruh membeli hanya 500 buku dengan harga sama dengan 1000 buku.
 
 Tugas dinas dan pemerintah kabupaten/ kota hanya memverifikasi barang yang 
dibawa dan akan ditawarkan suplier ke
  sekolah, jadi suplier yang tidak punya barang sesuai jumlah dan mutu yang 
ditetapkan tentunya tidak bisa memaksa sekolah agar membeli kepada mereka....
 Ya masa dinas pendidikan kota/ kabupaten atau bupati/walikota harus memaksakan 
bahwa perusahaan pak broto harus diloloskan verifikasi dan sekolah harus 
membeli barang dari pak Broto
 bisa bermasalah dalam hukum jika dituruti paksaan oknum Wakajagung ini.
 
 tapi jika tidak dituruti dikuatirkan juga bisa bermasalah, karena yang memaksa 
orang yang punya kekuasaan super.. dimana para jaksa di kejaksaan negeri akan 
takut kariernya jeblok jika tidak menuruti.
 
 Maka akhirnya muncul 2 fenomena:
 
 1. Dinas pendidikan setempat, menuruti paksaan itu dengan hanya melakukan 
verifikasi formalitas, jadi kelayakan perusahaan serta barang tidak usah 
diperiksa, dan memaksa sekolah agar memakai produk dari pak broto,
 Dalam hal ini dinas maupun pemerintahan daerah yang bersangkutan tetap saja 
kuatir
  karena secara hukum jelas melanggar,
 
 2. Dinas pendidikan setempat menjalankan verifikasi apa adanya dan membebaskan 
sekolah memilih suplier, asal sekolah mematuhi apa yang ditetapkan dalam 
juknis, karena ini dana hibah swakelola. akibatnya terjadilah teror baik via 
telpon maupun sms.
 Jadinya tidak bisa tidur karena selalu dalam situasi ketakutan.
 
 Untuk itu HARAP SEGERA DITINDAKLANJUTI LAPORAN KAMI AGAR SEGERA MEM-PRINTOUT 
SMS DAN MEREKAM  HP bapak broto, 
 karena beberapa kepala dinas di Jambi dan Sulawesi Tengah sudah menunjukkan 
bukti sms ancaman dari pak Broto, tapi tentunya mereka takut tampil sendiri2, 
atau takut jika dianggap melaporkan.
 Bisa jadi masalah....
 
 From: alfaqirilmi <[EMAIL PROTECTED]>
 Subject: LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA) BONGKAR BOROK DISDIK
  JATIM
 
 Date: Friday, September 5, 2008, 2:05 AM
 
 HARIAN DUTA MASYARAKAT 
 
 Rabu, 03 September 2008
 
 Penegak Hukum Sudah 'Dibeli', Apa yang Bisa Diharapkan?
 
 Giliran Lira Bongkar Borok Disdik Jatim 
 
 Setelah Hipmi, kini giliran Wakil Gubernur Lira Jatim, Muhammad 
 
 Muljanto Akbar bersuara lantang soal 'borok' di Disdik Jatim. 
 
 Berikut kutipan wawancaranya.
 
 Apa yang mendasari Lira (Lumbung Informasi Rakyat) Jatim turut 
 
 berteriak lantang soal dugaan pat gulipat di Disdik Jatim? 
 
 Begini, Lira selama ini concern berupaya menciptakan good and clean 
 
 government. Nah, kasus Hotel Orchid Batu (pertemuan tripartit yang 
 
 melibatkan 3 institusi, Kejati Jatim, Disdik, dan PT Bintang Ilmu), 
 
 maka Lira patut mengkritisi karena tercium bau persekongkolan. 
 
 Apa fokus Lira dalam masalah ini?
 
 Fokus Lira Jatim adalah DAK, Dekon Pendidikan, dan dana-dana lainnya 
 
 yang dibiayai APBN dan APBD. Untuk diketahui Lira Jatim telah 
 
 melakukan investigasi masalah DAK Pendidikan dan kasus yang saya 
 
 sebutkan tadi.
 
 Di Sampang, ada dugaan korupsi di pengadaan barang DAK Pendidikan 
 
 2007. Di beberapa daerah lain kami masih terus melakukan 
 
 investigasi, seperti Kediri kasus DAK Pendidikan yang telah terbukti 
 
 bahwa spesifikasi computernya under spec, yang konon sudah masuk 
 
 dalam penyidikan Kejati Jatim ternyata sampai dengan hari ini belum 
 
 jelas.
 
 Apa artinya? 
 
 Ini menjadikan preseden buruk karena pihak yang terlibat dalam 
 
 penyimpangan DAK Pendidikan bisa mengulangi, dan atau melakukan hal 
 
 serupa untuk pengadaan hal yang sama di proyek yang sama yakni DAK 
 
 dan Dekon Pendidikan 2008.
 
 Apakah aparat penegak hukum sudah bergerak?
 
 Menurut saya kurang maksimal. Kasus ini kelihatannya sudah tercium 
 
 oleh Polda Jatim. Konon, kabarnya Bapak Ardo dari Disdik Jatim telah 
 
 dimintai keterangan Polda Jatim, karena beliau memang yang memegang 
 
 proyek dekon pendidikan SMP, SMA tahun 2007.
 
 Apa anda menilai penegak hukum di Jatim lembek?
 
 Bukan lembek. Tetapi, ketika penegak hukum sudah dirangkul, seperti 
 
 dalam kasus Hotel Orchid Batu, Apalagi yang bisa kita harapkan agar 
 
 hukum bisa ditegakkan.
 
 Terkait sikap Hipmi Jatim yang menyoal kasus ini, komentar anda? 
 
 Kami mendukung penuh. Lira Jatim sepakat dengan pendapat dari BPD 
 
 Hipmi Jatim, bahwa dugaan persekongkolan tripartit itu menciptakan 
 
 praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, korupsi, ketakutan 
 
 karena adanya pemaksaan kehendak oleh atasan dan tata kelola 
 
 pemerintahan yang korup. Kami akan terjun langsung.
 
 Untuk terjun, tentu Lira sudah menggenggam data penyimpangan di 
 
 Disdik?
 
 Sangat banyak. Di Nganjuk, pengadaan proyek telah di kondisikan oleh 
 
 Disdik Jatim yang membuat Kadisdik dan kepala sekolah tidak bisa 
 
 memilih rekanan.
 
 Selain di Hotel Orchid Batu untuk DAK 2008 dan Hotel Purnama untuk 
 
 Dana Dekon, ternyata mereka juga di tekan oleh kelompok lain yang 
 
 mengatasnamakan grup menantu Wakajagung. Data kami cukup banyak. 
 
 Kejati dan Polda harusnya sudah bergerak.
 
 Soal pelibatan instansi pemerintah dalam Pilgub, apakah itu termasuk 
 
 penyimpangan?
 
 Jelas sekali itu penyimpangan. Kepala Disdik Jatim, Ir Rasiyo sering 
 
 mengundang Kepala Disdik kota/kabupaten dan Kepala Depag untuk 
 
 sebuah acara yang dikondisikan untuk mendukung Cagub Soekarwo.
 
 Dengan fakta itu semua, apa yang akan dilakukan Lira?
 
 Kami akan memproses ini hingga ke meja hijau. Segala praktik ilegal 
 
 di Disdik Jatim akan kami bongkar sampai ke akar-akarnya. Lihat saja.
 
 Bisa diberitahu langkah konkritnya? 
 
 Kami akan mendesak KPK, BPK, Kejagung, Mabes Polri untuk segera 
 
 melakukan penyelidikan untuk permasalahan tersebut dengan batas 
 
 waktu sampai 60 hari kerja.(aya)
 
 Change settings via the Web (Yahoo! ID required) 
 
 Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to 
Traditional 
 
 Visit Your Group 
        |
       
         Yahoo! Groups Terms of Use       |
       
         Unsubscribe       
          
    
 
      
      
          Recent Activity
   
           
        15
       New Members
     
   
       
       
       
       
       
   
               
   Visit Your Group       
       
                  
      
                 
               
                       Food Lovers 
 Real Food Group 
 on Yahoo! Groups 
 find out more.                  
                     
                       Move More 
 on Yahoo! Groups 
 This is your life 
 not a phys-ed class.                  
                     
                       Y! Groups blog 
 The place to go 
 to stay informed 
 on Groups news!                  
           
      
        
    .
        
 
  
  
  
   
  
  
 
  
 
  
  
 
 [Non-text portions of this message have been removed]
 
 
     
                                       
 
       
---------------------------------
  Nama baru untuk Anda!  
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. 
Cepat sebelum diambil orang lain!

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke