Refleksi : Koruptor sebagai kepala daerah sangat menguntungkan kaum dinasti rezim berkuasa, sebab upeti mudah mengalir kepada mereka yang memegang kunci kekuasaan.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/07/193856/3/1/-Biaya-Politik-Mahal-Jadi-Sumber-Bencana-Pemerintahan Biaya Politik Mahal Jadi Sumber Bencana Pemerintahan Jumat, 07 Januari 2011 23:58 WIB Penulis : Nurulia Juwita Sari JAKARTA--MICOM: Biaya politik saat ini yang begitu mahal tidak hanya menjadi sumber bencana politik, tetapi juga bagi hukum dan pemerintahan. Hal itu disampaikan pengamat politik Yudi Latief saat menjadi pembicara dalam Evaluasi Kinerja Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, di Jakarta, Jumat (7/1). "Pembiayaan politik yang mahal itu menjadi sumber segala macam bencana. Kita tahu ongkos politik yang mahal, menjadi penyebab kurang dari lima persen kepala daerah yang dinyatakan berprestasi. Di samping itu, sekitar 250 kepala daerah terancam korupsi," keluhnya. Mahalnya ongkos politik ini, sambung dia, juga menjadikan partai-partai yang berhasil duduk di parlemen bersikap serakah, dan berupaya melakukan segala cara untuk menutup jalan partai-partai baru menuju parlemen. "Partai-partai yang berada di parlemen jadi bermental serakah. Salah satu contohnya dengan menghambat arus peserta baru dalam politik," ujarnya. Upaya menghambat antara lain terlihat melalui undang-undang parpol. Langkah ini, menurut dia, beresiko besar. Ketidakpuasan nantinya tidak hanya datang dari kalangan partai baru, tetapi masyarakat secara luas. "Kalau syaratnya setiap partai baru harus punya kantor di seluruh provinsi, 75% kabupaten dan 50% kecamatan, artinya partai baru harus mengeluarkan triliunan rupiah Arus ini akan menimbulkan frustasi luar biasa dari kalangan-kalangan yang punya aspirasi masuk ke politik tetapi diakali," urainya. Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengaku khawatir, jika politik uang tidak bisa ditekan maka tahun 2011 menjadi kiamat politik. Apalagi, selama ini masyarakat tidak mengawasi keuangan partai politik. "Masyarakat berhak curiga bahwa setiap proses politik terdapat permainan politik uang. Karena masyarakat tidak bisa mengontrol berapa uang partai, berapa dana kampanye, berapa uang-uang yang terjebak untuk politik ini. Semua tidak bisa diaudit, tidak transparan. Saya kira ini kiamat," cetusnya. Proses politik yang mengandung politik uang ini, menurut Kristiadi, ikut menghancurkan birokrasi. "Penetrasi politik sangat kuat sekali dan susah dibuktikan. Tapi kita semua melihat bagaimana birokrasi diacak-acak untuk kepentingan politik," ujarnya. Ia mencontohkan penyusunan undang-undang yang tidak terintegrasi. Setiap proses pembuatan undang-undang erat dengan kepentingan politik sehingga program legislasi nasional (prolegnas) pun kacau balau. Ia mengeluhkan, saat ini tidak ada kesamaan politik yang menjadi arahan dalam pembuatan undang-undang. "Tidak ada pemikiran yang mendalam mengenai undang-undang. Apalagi yang saling berkaitan sehingga regulasinya bisa dilaksankan dengan baik. Tidak ada yang peduli dengan prolegnas." Di sinilah, sambung dia, dibutuhkan peran penting Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). "Ini tugas paling berat Menko Polhukam. Di Indonesia koordinasi menjadi hal yang sangat susah dilakukan. Diperlukan penataan struktur kekuasan dan bagaimana minimalisir politik uang," ujarnya. Langkah ini dapat dilakukan, tidak hanya dapat dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi, tetapi juga dengan mereformasi partai-partai politik. Diantaranya dengan membuat aturan yang memberi akses kepada publik untuk mengawasi keuangan partai politik. (Wta/OL-3) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
