http://riaupos.co.id/news/2011/02/mengapa-harus-golput-oleh-hasrin-saily/
Mengapa Harus Golput Oleh: Hasrin Saily Posted by idris on February 19, 2011 Mengapa dan ada apa golongan putih (Golput). Pertanyaan tersebut susah untuk dijawab, karena berkaitan dengan luapa hati nurani dan kekecewaan perorangan, guna menentukan hak pilihnya dalam kehidupan berdemokrasi. Walaupun susah untuk dijawab, namun populasi keberadaan Golput secara bertahap akan dapat dikurangi, jika hasil penyelenggaraan demokrasi seperti Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada melahirkan pemimpin yang berniat akan mengemban amanah rakyat, dan bukan pemimpin yang membohongi rakyat, bukan pemimpin yang munafik. Pemimpin yang tahu pasti memprogramkan aspek pembangunan yang mampu mengentaskan kemiskinan, kemelaratan, pengangguran secara nyata dan bukan dengan angka-angka. Keberadaan Golput muncul di panggung demokrasi dan perpolitikan di Indonesia pada dekade 1970-1980 yang diawali dengan peristiwa Malari (Malapetaka Januari) tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta. Golput itu ada model legalitasnya, tiada karena tidak punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kelahiran dan perwujudan golongan putih sebagian besar disebabkan oleh karena kekecewaan setelah melihat dan mendengar serta mengalami praktik-praktik kebohongan dan kemunafikan para pemimpin dari penyelenggaraan demokrasi tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemimpin dipilih dan dipercaya untuk mengemban amanat penderitaan rakyat, tapi kadang-kadang pemimpin itu lupa dan terlena dengan tahta, harta dan wanita. Praktik KKN dan politik uang menjadi misi utama dalam kepemimpinan, selalu lupa daratan, senang pada puji-pujian, penghargaan, sanjungan, angka kemiskinan di tingkat nasional sampai ke daerah berkisar berkepanjangan antara 15-40 persen. Laju pembangunan yang mengarah kepada program pengentasan kemiskinan seperti deret hitung sementara angka kemiskinan seperti deret ukur, hal ini akibat dari program pembangunan yang direncanakan tidak berpihak kepada rakyat miskin, kadang-kadang hitungan makna pembangunan berdasarkan pada multiplier effect (efek ganda) sementara saji rakyat miskin berlumut dengan 4 tidak sehat 5 jauh dari sempurna. Dalam Pemilukada yang baru dilaksanakan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, terlihat Golput mencapai 34 persen lebih, dengan rincian sebagai berikut, jumlah pemilih di Kota Dumai 165.930 orang, yang menggunakan hak pilih 107.952 orang (65,06 persen) yang tidak hak pilih 57.978 orang (34,71 persen). Di Kabupaten Bengkalis jumlah pemilih 343.772 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 225.895 orang (65,71 persen), yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 117.877 orang (34,29 persen). Sedangkan dalam Pemilu Legislatif 2007 dinyatakan konstituen yang menggunakan hak pilih hanya sebesar 29,01 persen atau setara 49,6 juta jiwa. Berdasarkan laporan LP3S dalam Pilpres terdapat 28 persen yang tidak menggunakan hak plihnya dan Riau Pos tanggal 23 November 2008 memuat berita hasil Pilkada Gubernur Riau versi LSI terdapat 41 persen konstituen yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari berbagai tanda konstituen yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka diprediksi disebabkan oleh, pertama, apatis. Rasa kekecewaan yang mendalam di hati sanubari konstituen akibat dari munculnya pemimpin yang tidak amanah dari Pemilu dan pemimpin itu tidak ingat lagi dengan janji-janji pada masa kampanye, demikian terhadap tanggung jawab yang dipikulnya dalam menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat. Kedua, politis. Ini disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk jangan ikut memilih, terutama pada kantong-kantong domisili konstituen yang dianggap lawan politik. Ketiga, Administratif. Tidak tertibnya adminstrasi daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT), terutama saat merekrut konstituen dari rumah ke rumah, kemudian konstituen juga apatis terhadap daftar DPS dan DPT yang sudah diumumkan melalui tempat-tempat yang mudah dibaca oleh konstituen. Keempat, waktu. Pada saat penyelenggaraan hari pemungutan suara, konstituen lebih mementingkan urusan lain daripada menggunakan hak pilihnya, terutama urusan cari makan alias urusan 'kampung tengah'. Kelima, pendidikan. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan politik bagi konstituen, sehingga persentase pemilih tradisional melebihi angka 60 persen di seluruh Indonesia. Mengembalikan kepercayaan Golput atau mengurangi populasi Golput pada setiap helat penyelenggaraan demokrasi sangat erat kaitannya dengan fenomena lahirnya Golput itu sendiri. Introspeksi diri bagi pemangku demokrasi (legislatif, eksekutif) perlu dilakukan. Legislatif itu negarawan yang mengingatkan eksekutif agar bekerja sesuai aturan dan amanah. Kata Herman Saragih pada acara live Metro Tv, 18 Januari 2011 bahwa legislatif itu bukan pedagang, berkoalisi bukan berkomplot untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Legislatif itu rekan eksekutif dalam menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat begitu juga sebaliknya. Legislatif bukan alat eksekutif dalam mencari keuntungan ketika pengesahan APBN, APBD I, APBD II, idealnya dalanm semua aspek demokrasi dan pemerintahan legislatif harus berada beberapa tingkat melebihi eksekutif. Rakyat sangat merindukan pemimpin legislatif, eskekutif maupun yudikatif yang idealis demikian juga Parpol yang cukup dewasa dan objektif, sehingga perahunya ditumpangi oleh pemimpin yang berkualitas, tanpa ada eksploitasi di bidang modal. Dr Effendi Gazali pengamat perpolitikan Indonesia, mengatakan, bahwa politik di Indonesia bukanlah politik ratusan literatur yang dibaca untuk referensi disertasi S3 tidak menemukan keadaan politik di Indonesia. Pendidikan politik bagi masyarakat maupun pemangku sangat diperlukan. Undang-undang, peraturan pemerintah serta kaidah hukum lainnya harus konsekuen dilaksanakan, jangan ada persepsi di bidang hukum, bahwa semut di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Pada Februari-Mei 2011 adalah hari dan detik-detik bagi rakyat untuk mendengar, menyaksikan kampanye serta pemaparan visi dan misi sekaligus akan memilih kepala daerah untuk 5 tahun ke depan di 5 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Janji jangan hanya di mulut, jangan berpusi dengan visi dan misi, rakyat jangan dilukai dengan kelakuan pe-mimpin yang selalu mengambil kebijakan diluar jalur hak dan kewajibannya sebagai pemegang amanah Allah dan amanah rakyat, hindarilah sifat kebohongan, kemunafikan serta gaya mempesona, jadikan visi dan misi menjadi kenyataan yang dijabarkan melalui program pembangunan. Mudah-mudahan Pilkada bupati/wali kota 2011 di Provinsi Riau dapat melahirkan pe-mimpin yang berkualitas, berakhlak dan mampu menciptakan terobosan-terobosan baru, guna mengurangi dan menghapus kemiskinan, kemelaratan dan pengangguran di Bumi Lancang Kuning, lebih jauh dari itu kekecewaan rakyat terobati dan popularitas Golput semakin kecil di Negara Republik Indonesia tercinta dan Provinsi Riau yang disayang.*** Hasrin Saily, Mantan Kadisparsenibupora kabupaten Siak. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
