Refleksi : Rezim SBY mau moratorium bulang Agustus, tetapi Arab Saudia larang mulai 2 Juli. Pihak mana yang lebih berwewenang dalam menentukan waktu? Insyaaalloh TKI yang berada di tanah Arab Saudia dilindungi Allah terhadap perbuatan jahat atas diri mereka .
Bagaimana kalau NKRI dan MUI memutuskan untuk tidak akan mengirim jemah haji dan umroh ke Arab Saudia. Apakah hal ini akan mungkin dan apakah bila dilakukan tidak menyebabkan Allah menjadi murka kepada rakyat Indonesia? http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=126872 Dendam, mulai 2 Juli Arab Saudi larang TKI Tanggal : 30 Jun 2011 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Seperti 'balas dendam' atas kebijakan penghentian sementara tenaga kerja (moratorium) ke Arab Saudi, ternyata Saudi melakukan hal sama. Mulai 2 Juli, semua TKI dilarak masuk dan bekerja di negeri itu. Untuk itu, mulai Rabu 28 Juni 2011 waktu setempat, pemerintah mengumumkan, akan menghentikan pemberian izin kerja untuk tenaga kerja sektor domestik dari dua negara ini. Seperti dimuat Straits Times, Kamis 30 Juni 2011, Kementerian Tenaga Kerja Arab mengatakan, penghentian pemberian visa kerja akan berlaku efektif mulai Sabtu, 2 Juli 2011. Alasannya, ini terkait tuntutan yang diajukan RI dan Filipina. "Kementerian Tenaga Kerja akan menghentikan penerbitan bisa kerja bagi tenaga kerja domestik dari Indonesia mulai Sabtu, 2 Juli 2011," kata juru bicara kementerian, Hattab Bin Saleh Al-Anzi, seperti dimuat Arab News. Ditambahkan Al-Anzi, sebagai gantinya, Arab Saudi akan merekrut pekerja domestik termasuk pembantu dari negara lain. Keputusan tersebut dibuat setelah beberapa negara pengekspor tenaga kerja menyampaikan minatnya untuk mengisi posisi pembantu rumah tangga RI dan Filipina. Ditambahkan dia, larangan perekrutan akan dilakukan secara ketat. Jubir Kepresidenen urusan Luar Negeri, T Faizasyah dihubungi terpisah mengatakan dia belum bisa mengomentari kebijakan Arab Saudi tersebut karena masih menunggu sikap Kemenlu. "Ini menyangkut urusan diplomatik, jadi kita tunggu dulu sikap kemenlu sebagai lembaga resmi pemerintah," tambahnya. Sementara, Arif Jamal, agen perekrutan yang kembali dari Indonesia minggu lalu, mengatakan keputusan Saudi untuk menghentikan pemberian visa bagi pekerja migran perempuan Indonesia akhirnya akan menutup semua pintu perundingan dengan pemerintah. Untuk diketahui, minggu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk eksekusi mati tenaga kerja wanita Ruyati binti Satubi dan menuduh pemerintah Arab merusak norma dan tatanan hubungan internasional, dengan tidak memberikan informasi apapun pada pihak Indonesia. Tragedi Ruyati juga membuat pemerintah memutuskan menghentikan sementara, atau moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi, sampai ada nota kesepakatan terbaru dengan pihak Saudi. Arab Saudi juga berkonflik dengan Filipina. Seperti dimuat The National, Filipina Mei lalu menolak permintaan Arab Saudi yang berniat memotong gaji minimum bulanan para pekerjanya, dari US$400 ke US$200. Sebaliknya tuntutan untuk asuransi pekerja dan informasi latar belakang majikan yang diminta, ditolak Saudi. Filipina lantas mengumumkan moratorium, sampai ada kesepakatan baru. Sementara itu Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya Kamis, dalam eksekusi terhadap PRT Royati pemerintah Arab Saudi jelas melanggar konvensi Jenewa tentang kekonseleran karena tidak memberitahukan pemerintah Indonesia menjelang eksekusi dilaksanakan. "Kita menghormati hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi, tapi sebagai warga dunia, Arab Saudi juga harus mengghormati Konvensi Jenewa yang sudah menjadi komitmen dunia internasional," tambahnya. Tapi kenyataannya pemerintah Arab Saudi bukan minta maaf malah lebih galak dari Indonesia. "Kalau Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman TKI mulai Agustus, pemerintah Arab Saudi justru lebih dulu menyetop izin TKI mulai 2 Juli mendatang." Menurut Tantowi, kurangnya respek Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia tak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia selama ini hanya mampu mengekspor PRT- yang mungkin dianggap budak- oleh Arab Saudi. Dihubungi terpisah, Wahyu Susilo dari Migrant Care mengharapkan kebijakan tersebut dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mencari pasar ekspor TKI yang baru dan melindungi tenaga kerja asing di negaranya seperti Korea Selatan. Untuk jangka panjang tentu saja harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. "Pemerintah sendiri mengatakan setiap pertumbuhan rkonomi 1 persen akan menciptakan lapangan kerja baru 400 ribu orang. Tapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi kita disebut-sebut sampai 6 persen, namun orang tetap saja sulit cari kerja. Lalu di mana kesalahannya?" tegas Wahyu. (wilam/negara) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
