Acara pemancungan tki ini pasti udah berlangsung selama puluhan thn. Lalu, 
kenapa "pers" baru ngoceh sekarang?




>________________________________
>From: sunny <[email protected]>
>To: [email protected]
>Sent: Friday, July 8, 2011 2:43 AM
>Subject: [proletar] Tamparan' Pers, untuk Penanggulangan TKI 
>
>
>  
>http://www.jambiekspres.co.id/opini/19717-tamparan-pers-untuk-penanggulangan-tki.html
>
>Kamis, 30 Juni 2011 10:42 
>
>'Tamparan' Pers, untuk Penanggulangan TKI 
>
>ADA 368 orang tenaga kerja Indonesia lagi yang terancam hukuman pancung; 23 
>orang di Arab Saudi dan 345 orang di Malaysia.
>
>Lagi-lagi, banyak pihak meragukan, keseriusan pemerintah melalui kinerja empat 
>kementerian yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja di Indonesia yaitu, 
>Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM 
>(bagian keimigrasian), serta Duta Besar negara tempat TKI bekerja, dan PJTKI 
>yang menjaring tenaga kerja tersebut.
>
>Mereka khawatir, jika instansi pemerintahan ini, tidak dihebohkan, atau 
>'ditampar'. Kaki tangan Presiden ini akan terus lengah, dan tidak akan 
>terbangun karena sakit.
>
>Dikhawatirkan, kelengahan ini, akan bermuara lagi pada tragedi 'Ruyati-Ruyati' 
>baru, yang lepas dari pantauan pemerintah Indonesia.
>
>Tekanan pers, terhadap kinerja empat kementerian ini pasca hukuman pancung 
>Ruyati, Sabtu (18/6) di Saudi Arabia, memang pukulan cukup telak bagi 
>lingkaran pihak yang berwenang terhadap pahlawan devisa ini.
>
>Kematian Ruyati yang setidaknya juga memperlihatkan betapa karut-marutnya 
>penanggulangan serta kurangnya kepedulian pemerintah terhadap pahlawan devisa 
>ini sejak lama.
>
>Kasus Darsem yang melakukan pembunuhan karena melakukan pembelaan diri, justru 
>memancing banyak pihak simpatik dan membuka dompet amal untuk mengupayakan 
>penggalangan dana denda tadi.
>
>Semestinya, jika memang pemerintah berniat melindung warga negaranya, 
>persoalan yang dihadapi Darsem seharusnya dari awal sudah ada ketegasan 
>pemerintah, terutama soal ketersediaan dana tadi.
>
>Sayangnya, sikap pemerintah setenga-setengah, bahkan mereka dari awal 
>seolah-olah tarik ulur, dan seakan justru berharap, dana denda datang dari 
>bantuan pihak luar.
>
>Padahal deadline kompensasi pengampunan hukum pancung hanya menghitung hari 7 
>Juli mendatang. Lagi-lagi tekanan 'pers' memberikan tamparan ke departemen 
>yang berwenang itu, soal tanggung jawab tadi.
>
>Sehingga, entah karena tekanan pers, dan serangan publik yang begitu gencar, 
>akhirnya pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR RI memutuskan dana denda 
>Darsem akan segera dibayarkan.
>
>Tamparan pers,  sesekali memang diperlukan mengawal kelengahan pemerintah 
>untuk terus terjaga, bahwa di balik devisa yang dihasilkan TKI itu, mereka 
>juga punya hak mendapat perlindungan yang layak dari pemerintah Indonesia. 
>
>
>[Non-text portions of this message have been removed]
>
>
> 
>
>

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke