Refl: Tidak sesuai dengan Pancasila, tetapi Demokrasi Indonesia menjadi model negara lain?
http://www.antaranews.com/berita/267198/demokrasi-di-indonesia-jadi-model-negara-lain Demokrasi Di Indonesia Jadi Model Negara Lain Rabu, 13 Juli 2011 23:31 WIB | 1786 Views London (ANTARA News) - Direktur Eksekutif "Institute for Peace and Democracy" (IPD) Dr I Ketut Putra Erawan menilai pengalaman Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan berpenduduk mayoritas Muslim dapat menjadi model bagi negara lain yang saat ini sedang menghadapi transisi. "Hal itu disampaikan direktur IPD dalam pertemuan tahunan `Crans Montana Forum` (Swiss) ke-22 di Brussel baru-baru ini," ujar `Minister Counsellor` Pensosbud and Diplik KBRI Brusel, Palupi S Mustajab kepada Antara London, Rabu. Ia mengatakan "Crans Montana Forum" (Swiss) yang berdiri sejak tahun 1989 adalah forum bidang Polkam, sementara forum bidang ekonomi adalah "World Economic Forum" (Davos). Pada pertemuan "Special One Day Program" bertema "Looking for Political Model" dalam forum itu dihadiri sekitar 600 peserta terseleksi dari wakil pemerintah, organisasi internasional serta kalangan dunia usaha tersebut. Dalam kesempatan itu, Ketut Putra Erawan memaparkan bahwa penguatan demokrasi Indonesia masih terus berjalan, sehingga dapat menjadi referensi menarik dalam debat terbuka yang mengangkat tema tantangan dunia menghadapi masa transisi di negara-negara kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah saat ini. Ia mengetengahkan pentingnya untuk melihat kembali dasar-dasar pembangunan dan konsolidasi institusi demorasi. Selain mendengarkan aspirasi dan suara/keinginan rakyat serta penyampaian demokrasi. Tidak dapat dipungkiri terkait adanya apresiasi dari berbagai pihak pada forum ini terhadap perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim. Hal itu merupakan suatu refleksi terkait pentingnya pengakuan dunia internasional atas peran IPD sebagai pelaksana Bali Democracy Forum dalam upaya pemajuan perdamaian dan demokrasi. Ia juga menyampaikan peranan Indonesia dalam mengatasi masa transisi di Afrika Utara melalui pelaksanaan "Workshop on Egypt-Indonesia Dialogue on Democratic Transition" di Jakarta pada Mei lalu yang mendapat tanggapan posistif dari berbagai pihak, termasuk Uni Eropa.(*) ++++ http://www.antaranews.com/berita/267509/peneliti-demokrasi-di-indonesia-tak-sesuai-pancasila Peneliti: Demokrasi di Indonesia Tak Sesuai Pancasila Jumat, 15 Juli 2011 21:33 WIB | 1118 Views Yogyakarta (ANTARA News) - Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara, kata peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Diasma Sandi Swandaru. "Demokrasi yang ada di Indonesia dianggap liberal dan kebablasan. Mekanisme demokrasi di Indonesia dipertanyakan banyak kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," katanya di Yogyakarta, Jumat. Menurut dia, praktik demokrasi menjadi perdebatan seru di Indonesia karena selama ini demokrasi memang menjadi isu yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling baik di antara sistem yang ada. "Yogyakarta saat ini sedang mengalami gempuran politik demokrasi modern. Hal tersebut terkait dengan tarik-ulur susbtansi RUU Keistimewaan (RUUK) DIY antara pemerintah pusat dengan masyarakat Yogyakarta," katanya. Dalam hal ini, menurut dia, pemerintah pusat berkeinginan menerapkan pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur DIY, sedangkan mayoritas masyarakat Yogyakarta tetap berkehendak adanya penetapan posisi tersebut. "Jika pemaksaan atas nama demokrasi dengan pilihan langsung, maka diperkirakan akan terjadi `genocide of democracy`, yakni demokrasi yang membunuh anak kandungnya sendiri," katanya. Ia mengatakan, demokrasi tanpa kebijaksanaan pasti mendatangkan bencana bagi rakyatnya. Kebijaksanaan dalam ini lebih mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. "Pemimpin kebijaksanaan tidak lain adalah asas trias politica dengan puncaknya Pancasila. Akibatnya, tanpa kebijaksanaan akan menimbulkan anarkisme atas demokrasi yang dipaksakan," katanya. Menurut dia, proses demokrasi Yogyakarta justru memiliki kekuatan dan nilai-nilai lokalitas yang berperan penting dalam kevakuman regional dan kultural dalam teori demokrasi. "Demokrasi yang terjadi bukan hanya untuk `menang-menang`-an atau suara terbanyak. Namun, ada hal lain yang lebih fundamental yakni kesejahteraan dan keadilan sosial," katanya. Ia mengatakan, di Yogyakarta, masyarakat cukup puas dengan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Semua proses demokrasi sudah dilaksanakan, mulai dari aspirasi rakyat, dukungan, elemen masyarakat, "civil society", dan DPRD di kabupaten/kota mendukung kepemimpinan yang mereka kehendaki yakni demokrasi terpimpin, di mana Sultan sekaligus sebagai gubernur DIY. "Jangan lupakan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam sebuah kebijaksanaan. Demokrasi tanpa kebijaksanaan tentu hanya akan mendatangkan bencana," katanya.(* [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
