Anggota DPR itu kan anggota dr badan terhormat, itu kata anggota DPR sendiri, hehehe....
>________________________________ >From: Sunny <[email protected]> >To: [email protected] >Sent: Wednesday, September 14, 2011 9:27 AM >Subject: [proletar] Wuiiih!.. Ada PNS Mangkir Kerja 6 Bulan, Tetep Terima Gaji >Utuh +Banyak PNS di Pemprov Kalbar Nganggur +Kinerja dan Produktivitas >Birokrasi Indonesia Buruk > > > >Refl: Seperti dikatakan dalam pepatah Melayu kuno :”Guru kencing berdiri, >murid kencing berlari”, jadi kalau anggota DPR sering mungkir dari tugas , >tetapi gaji dan berbagai tunjangan terus dibayar, maka tentu saja mereka ini >memberikan contoh gemilang cemerlang kepada para PNS. > >http://www.suarapembaruan.com/home/wuiiih-ada-pns-mangkir-kerja-6-bulan-tetep-terima-gaji-utuh/11119#Scene_1 > >Wuiiih!.. Ada PNS Mangkir Kerja 6 Bulan, Tetep Terima Gaji Utuh >Senin, 12 September 2011 | 15:45 > >[BENGKULU] Seorang PNS di jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) >Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tetap menerima gaji utuh meski >enam bulan terakhir bolos kerja. > >"PNS berinisial Ad itu tetap mendapat gaji termasuk saat dilakukan pemeriksaan >dokumennya pada Sabtu (10/9) terkait surat perintah pencairan gaji," kata >Kepala Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan Drs Yurdan Nil Senin (12/9). > >Ia mengatakan, Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Ad sudah disampaikan kepada >Bupati Bengkulu Selatan H Reskan Effendi, sesuai dengan pasal 3 ayat 4 PP >Nomor 53 Tahun 2010 kalau Ad bisa dikenakan sanksi berat karena sudah tidak >masuk kerja lebih dari 40 hari. > >Sanksi berat tersebut belum dijelaskan secara rinci, namun AD terancam dipecat >dari PNS karena sudah tidak masuk kerja selama enam bulan, informasinya kabur >bersama seorang mahasiswi akademi kebidanan setempat. > >"Ad sudah kita usulkan dikenakan sanksi berat karena bersangkutan tidak pernah >hadir menjalankan kewajibannya sebagai PNS selama 40 hari kerja," tandasnya. > >AD sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan tidak pernah datang, namun >demikian keputusannya ada di tangan bupati, sedangkan keberadaannya hingga >saat ini tidak bisa didetiksi. > >Sementara isteri dan anak-anaknya sudah tidak lagi menetap di Manna, Bengkulu >Selatan dan sudah pulang ke rumah orang tuanya di wilayah Palembang, sedangkan >rumahnya mereka tempati sudah dijual ke pihak lain. > >Sekretaris Inspektorat Bengkulu Selatan Asran mengatakan, sebelumnya pihaknya >juga memproses seorang PNS IR (27) perawat Puskesmas Tungkal Pino Raya, >terkait pelanggaran disiplin PNS tidak melaksanakan tugas diatas 40 hari. > >Pemanggilan dilakukan untuk mencocokkan data diperoleh tim di lapangan dengan >bersangkutan, hasilnya pedoman dalam memberikan gambaran item sanksi yang >bakal direkomendasikan tim kepada bupati. > >LHP sebelum diserahkan ke Bupati Bengkulu Selatan lebih dahulu diekspos di >tingkat internal, guna kelengkapan syarat regester menerangkan bahwa >pemeriksaan sudah rampung. > >"Dari cek silang data ke Puskesmas diketahui bersangkutan memang tidak >menjalankan tugas, dapat dilihat dari dokumen absensi," tambah Asran. > >Mengacu pada pasal 3 ayat 9 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, oknum >perawat IR terkena sanksi berat yakni sanksi pemberhentian dan pelepasan >jabatan dengan tidak hormat. > >Namun keputusan itu tetap wewenang bupati, bisa saja sanksi menjadi ringan >dengan beberapa catatan harus dipenuhi. > >"Kita hanya merekomendasikan LHP, finalnya ditangan bupati," ujar Asran. >[Ant/L-9] > >++++ > >http://www.suarapembaruan.com/home/banyak-pns-di-pemprov-kalbar-nganggur/11079 > >Banyak PNS di Pemprov Kalbar Nganggur >Senin, 12 September 2011 | 8:30 > >Ilustrasi > >[PONTIANAK] Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami kelebihan >pegawai negeri sipil. Ini terjadi terutama pada bidang tata usaha dan >administrasi umum. Akibatnya, banyak PNS yang menganggur karena beban kerja >yang sedikit, sementara jumlah PNS berlimpah. > >Hal itu dikatakan kepala badan kepegawaian Pemprov Kalbar Robert Isdus kepada >wartawan Senin (12/9). > >Ia mengatakan, sebenarnya jumlah PNS di Pemprov Kalbar sudah lebih jika >dibandingkan dengan beban kerja, khususnya pada bidang administrasi umum dan >tata usaha. Namun disisi lain Pemprov Kalbar juga masih kekurangan PNS, >khususnya dalam bidang teknis. > >Kekurangan PNS itu yaitu pada bidang pendidikan khususnya untuk tenaga guru, >tenaga medis dan bidang teknis lainnya. Tenaga teknis yang masih kurang >khususnya untuk daerah pedalaman dan perbatasan seperti guru dan tenaga medis >khususnya dokter dan bidan untuk daerah pedalaman masih kurang sebab sekarang >ini jumlahnya sangat minim. > >Sekarang ini pihaknya sedang melakukan penghitungan kekurangan dan kelebihan >PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Artinya akan dihitung beban kerja dan jumlah >PNS yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. > >Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan segera mengajukan >pelantikan terhadap tiga orang pejabat eselon II dan eselon III. Sebab mereka >sudah memasuki masa pensiun dan harus segera diisi sehingga tidak sempat >terjadi kekosongan. > >Hal ini penting sebab pada tahun 2012 yang akan datang Pemprov Kalbar akan >melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian pelaksanaan >roda pemerintahan di setiap SKPD atau bidang dapat berjalan seperti biasa dan >tidak terpengaruh terhadap masalah Pilkada. > >Pihaknya menghimbau kepada setiap PNS untuk tetap netral dalam rangka >menghadapi pelaksanaan Pilkada di Kalbar. Jika terbukti berpihak kepada salah >satu pasangan calon, pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan >peraturan.[146] > >++++ > >http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/kinerja-dan-produktivitas-birokrasi-indonesia-buruk/10863 > >Kinerja dan Produktivitas Birokrasi Indonesia Buruk >Selasa, 6 September 2011 | 8:59 > >[JAKARTA] Kinerja dan produktivitas birokrat Indonesia (Pegawai Negeri >Sipil-PNS) sangat rendah kalau dibandingkan dengan negara lain. Hal inilah >yang membuat daya saing Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi selalu >tertinggal dibanding negara-negara lain. > >Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, >dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang >Sulisto, kepada SP, Selasa (6/9). > >Djimanto mengatakan, keberadaan birokrat sangat penting dalam mendukung >perekonomian bangsa, karena birokrat merupakan pelayan publik. “Kalau pelayan >publiknya malas dan kompetensi rendah, jelas pembangunan ekonomi terhambat,” >tegas Djimanto. > >Menurut Djimanto, ada beberapa hal mengapa kinerja dan produktivitas PNS >Indonesia rendah. Pertama, sistem rekrutment PNS yang masih berkolusi, korupsi >dan nepotisme (KKN), bukan berdasarkan merit system atau berdasarkan >kompetensi. Kedua, kenaikan pangkat dan sistem penggajian PNS dilakukan secara >berkala bukan berdasarkan prestasi kerja. Ketiga, sistem pengawasan internal >PNS seperti adanya inspektorat jenderal tidak berjalan. “Inspektorat jenderal >hanya sebagai stempel saja,” kata dia. > >Karena ketiga hal di ataslah, kata Djimanto, jangan heran kalau kinerja PNS >Indonesia rendah seperti malas-malasan, sering bolos, tidak produktif dan >apalagi kalau liburan Lebaran seperti sekarang, si PNS masuk kerja tidak tepat >tanggal yang ditetapkan. > >Untuk itu, Djimanto meminta pemerintah dan DPR agar segera membuat >Undang-Undang yang mengatur penilaian dan sanksi bagi PNS. Salah satu yang >harus diatur adalah kenaikan pangkat dan sistem penggajian PNS berdasarkan >prestasi kerja. > >Menurut Djimanto, yang merusak etos kerja PNS adalah jaminan kenaikan pangkat >dan gaji secara berkala. “PNS yang malas dan rajin bekerja sama-sama naik gaji >dan pangkat . Inilah yang mem-buat mereka ogah-ogahan bekerja,” katanya. > >Senada dengan itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, >Suryo Bambang Sulisto, mengatakan, salah satu unsure penting dalam negara >adalah birokrat (PNS). Maka kalau PNS-nya tidak berbobot (kompetensi) maka >daya saing bangsa yang bersangkutan rendah. > >Oleh karena itu, kata dia, sudah saatnya melakukan perbaikan system perekrutan >PNS yakni harus berdasarkan kompetensi. Selain itu, system pemberian sanksi >kepada PNS yang berkinerja rendah harus tegas. “Ya, salah satunya dengan >system kenaikkan pangkat dan penggajian berdasarkan prestasi kerja,” kata dia. >[E-8] > >[Non-text portions of this message have been removed] > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
