gua ngasih fakta dan data otentik malah dibilang membodohkan. susah emang ngobrol sama pemakai koteka kayak elu.
--- In [email protected], "Sunny" <ambon@...> wrote: > > Mental biadab selalu komentarnya membodohkan apakah itu mengenai politik atau > agama Islam. > > From: johny_indon > Sent: Tuesday, October 11, 2011 10:32 AM > To: [email protected] > Subject: [proletar] Re: Emas Papua Terancam Habis > > > freeport bukannya ngga memberdayakan orang papua. > tapi budaya asli orang papua, yg didukung oleh > agama mayoritas di sanalah, yg bikin mereka selalu terbelakang. > temen gua yg gawe di papua bilang, karyawan freeport yg > asli papua kalo udah gajian bukannya nabung atau beli > sesuatu yg berguna, tapi malah mabok2an sama pesta2 ngga jelas. > boleh cek sendiri ke karyawan freeport di papua. > > pemerintah juga ngucurin duit otonomi rp 30 trilyun > per tahun, itu duit gratis dgn jumlah terbesar di seluruh indonesia. > tapi itu duit bukannya dipake membangun papua, malah dikorup > sama pejabat2 berkulit item (abu) dan berambut kriting. > http://hukum.kompasiana.com/2011/04/20/daftar-temuan-penyimpangan-dana-otonomi-khusus-papua-oleh-bpk/ > > mestinya para misionaris temen2 lu itu punya tanggung jawab untuk > memberadabkan orang papua, jangan cuman sekedar nyebarin > agama tapi budaya barbarnya terus dipiara. > jangan sampe kejadian lagi kayak di foto ini: > > http://politikana.com/images/medium/mungkin-biar-lebih-merakyat-si-teller-perlu-pakai-koteka-juga.jpg > > --- In mailto:proletar%40yahoogroups.com, "Sunny" <ambon@> wrote: > > > > Ref: Tidak dapat diragukan lagi bahwa emas di Grasbeg bukan saja terancam > > habis, tetapi akan habis. Masalahnya hanya soal waktu saja. Makin lama > > makin cepat habis, mengingat teknologi explotasi modern, maka mungkin saja > > sebentar lagi tambang ditutup karena emas, tembanga, perak dan molybdenum > > sudah habis dikeruk. Pertanyaannya apa saja yang diperoleh rakyat Papua > > dari tambang emas mereka. Pertanyaan yang sama juga pasti akan ditanya oleh > > orang Dayak yang hutang mereka digundul dan kekayaan alam mereka dikeruk. > > Pertanyaan demikian tentu juga bukan saja dipertanyakan oleh orang Papua > > atau Dayak, tetapi oleh rakyat di berbagai daerah yang melihat kekayaan > > alam mereka dikeruk habis, tak ada perbaikan hidup malah beban hidup yang > > kian hari makin bertambah, menuju kemsikinan abadi. Pendapat terakhir ialah > > Indonesia merdeka bukan meringankan kehidupan rakyat malah memberatkan, > > apakah ini hadiah istimewa yang harus dipikul? > > > > Seabgai cacatan dapat diberitahukan bahwa perusahaan PT Freeport Indonesia > > adalah pembayar pajak terbanyak ke kas NKRI. > > > > > > http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=3941 > > > > > > Senin, 10 Oktober 2011 , 08:10:00 > > > > Emas Papua Terancam Habis > > > > > > > > PIPA BOCOR - Pipa besi yang mengalirkan konsentrat milik PT Freeport > > Indonesia, mengalami kebocoran bocor di area Mile 31 Timika, Kamis (6/10) > > sekitar pukul 19.00 WIT. Meskipun kini pipa tersebut sudah diperbaiki, > > namun ratusan warga masih tampak menyerbu lokasi kebocoran untuk mengambil > > sisa lumpur yang meluber dari pipa yang diyakininya mengandung emas. > > JAKARTA - Masyarakat Indonesia merintih, sementara tambang emas Papua > > terancam habis. Ini jika Pemerintah Indonesia tak segera merenegosiasi > > kontrak karya dengan PT Freeport. Karena itu, keberanian Presiden Susilo > > Bambang Yudhoyono (SBY) jadi penentu keberhasilan renegosiasi ini. > > âÂÂâÂÂKalau presiden mampu bersikap tegas atas kontrak karya yang > > dinilai menyalahi aturan, maka akan berhasil,âÂÂâ terang Dr > > Kurtubi, Pengamat Pertambangan dan Perminyakan kepada INDOPOS (Cenderawasih > > Pos Group), Sabtu (8/10). > > Kurtubi menjelaskan, dalam UU 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis > > Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan > > Sumber Daya Mineral, ada ambang batas soal royalti yang harus diberikan > > kepada negara. > > Royalti emas di angka 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. > > Namun saat ini, royalti yang diterima pemerintah dari Freeport hanya di > > kisaran 1 persen untuk emas, 1,5âÂ"3,5 persen untuk tembaga dan 1,25 > > persen untuk perak. > > Padahal sebagai negara, terang Kurtubi, pemerintah terkesan diam saja > > dengan pelanggaran atas undang-undang yang berlaku di republik ini. > > âÂÂâÂÂSudah ada dasar hukumnya kok. Tapi kalau pemerintah gak berani, > > tetap saja akan seperti ini,âÂÂâ katanya. > > Apalagi, terang Kurtubi, penggunaan sistem flat dalam royalti yang disahkan > > dalam UU sama sekali tidak merugikan perusahaan eksplorasi tambang. Sebab, > > berapa pun kenaikan hasil tambang di pasaran, maka tidak ada lagi royalti > > yang harus dibayarkan pemerintah. Seperti saat ini, harga hasil tambang di > > pasaran naik sekitar 3- 4 persen. > > Dari kenaikan itu, pemerintah tidak mendapatkan untung dari harga pasar. > > Keuntungan murni milik para pengusaha tambang. âÂÂâÂÂJadi tidak ada > > alasan bagi pemerintah untuk tetap membiarkan ada pelanggaran undang-undang > > soal pembagian royalti,âÂÂâ cetus Kurtubi. > > > > Pertanyakan Dana CSR > > > > Kisruh soal pemberian royalti PT Freeport ke pemerintah terus melebar. > > Tidak hanya akan mengedepankan evaluasi pada kerjasama Freeport dan > > pemerintah. Komisi XI DPR RI juga berencana meminta penjelasan soal berapa > > besaran dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang sudah digelontorkan > > Freeport ke warga Papua dan sekitar. âÂÂâÂÂDalam evaluasi kami akan > > mempertanyakan berapa besar dana CSR yang diberikan PT > > Freeport,âÂÂâ kata Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. > > Soal dana CSR perlu diketahui mendetail. Sebab, keberadaan perusahaan asing > > juga harus memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu > > tidak hanya sebatas royalti yang diberikan pada pemerintah. Namun juga > > kesinambungan dengan warga yang ada di area sekitar penambangan. > > âÂÂâÂÂKami akan minta detail anggaran yang diterima negara dari > > Freeport. Termasuk juga CSR-nya. Karena kami (Komisi XI) konsen pada > > goverment income,âÂÂâ terangnya. > > Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, untuk mengetahui secara detail > > anggaran yang didapat dari Freeport ke pemerintah dan masyarakat Papua, > > sebelum masa sidang tahun ini berakhir, pihaknya mengagendakan pertemuan > > dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran. > > âÂÂâÂÂPertemuan tersebut akan membahas penerimaan bukan pajak bagi > > negara. Kami akan minta laporan secara detail soal berapa yang didapat dari > > Freeport. Kalau memang tidak sesuai, kami akan evaluasi,âÂÂâ > > terangnya. > > Sementara itu, tidak menguntungkannya kontrak karya PT Freeport Indonesia > > dengan pemerintah sudah berulangulang diprotes pengamat pertambangan. > > Kontrak karya itu dianggap terlalu menyesatkan dan menguntungkan pengelola > > saja. > > âÂÂâÂÂSudah sering diungkapkan kalau kontrak itu tak menguntungkan. > > Tapi terus saja dijalankan pemerintah,âÂÂâ ujar Pengamat > > Pertambangan ITB Pri Agung Rakhmanto kepada INDOPOS, kemarin. > > Diakuinya, kontrak karya yang dibuat secara nyata memberikan celah 80 > > persen keuntungan diambil pengelola. Sedangkan pemerintah hanya mendapatkan > > 20 persen dari nilai tersebut. Itu didapat melalui royalti dan pajak saja. > > Menurutnya, kontrak karya ini memang perlu ditinjau ulang. Meski peluangnya > > sangat kecil sekali bisa terjadi. Apalagi keberanian pemerintah untuk > > meninjau ulang kontrak tersebut juga diragukan. âÂÂâÂÂSaya lebih > > setuju menantang pemerintah untuk nasionalisasikan saja proyek itu. Biarkan > > semua pemerintah yang mengambil alih,âÂÂâ tegasnya. > > Tentunya, dia menerangkan nasionalisasi tidaklah mudah. Pemerintah harus > > berhadapan dengan berbagai tekanan politik Amerika dan sebagainya. Belum > > lagi terpaan protes dari banyak negara lain terhadap kebijakan tersebut. > > Namun, menurut alumnus Perminyakan ITB ini, langkah tersebut lebih rasional > > dan efektif. Dengan alasan evaluasi kontrak karya tidak mungkin disetujui > > pengelola, sehingga pemerintah harus mengamibil paksa kegiatan tersebut. > > âÂÂâÂÂBegini saja. Kan itu proyek ada di negara kita, aturan kita, > > kalau tidak nurut, paksa saja,âÂÂâ terangnya. > > Direktur Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi ini pun > > memastikan tekanan politik Amerika tidak bakal meluas. Sebab, secara umum > > memiliki ketergantungan terhadap proyek di Freeport tersebut. Artinya, kata > > dia, ada peluang pemerintah Amerika pun mengendur dengan tekanan dari > > pemerintah Indonesia. âÂÂâÂÂSekarang mau tidak pemerintah begitu. > > Jangan hanya gertakan,âÂÂâ ketusnya. > > Dia mengakui UU Pertambangan yang ada saat ini sudah cukup baik. Regulasi > > itu baru diberlaukan pada 2014. Sedangkan saat ini tentu belum bisa > > dilaksanakan. Regulasi tersebut, terang dia, telah menempatkan pemerintah > > sebagai penguasa penuh pertambangan di negerinya. Selanjutnya menunggu > > monitoring dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Jangan sampai hanya jadi > > macan di atas kertas,âÂÂâ ucap alumnus Colorado School of Mines, > > Amerika, ini. (kin/rko) > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
