http://us.detiknews.com/read/2011/10/24/115630/1750891/159/tak-ada-harapan-dari-paradoks-presiden Senin, 24/10/2011 11:56 WIB
Bisakah Reshuffle Selamatkan SBY? Tak Ada Harapan dari Paradoks Presiden Deden Gunawan – detikNews Jakarta - Kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II benar-benar membuat kecewa Presiden SBY. Ia menyesal kepercayaan penuh yang diberikan kepada para menteri tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ketua DPP PD bidang Bappenas Kastorius Sinaga menuturkan, selama dua tahun pemerintahan periode kedua yang dipimpinnya, SBY telah memberikan kepercayaan penuh pada para menteri terutama yang berasal dari parpol koalisi. Kini SBY menyesalinya karena ternyata kinerja mereka tidak baik. Bahkan SBY secara terbuka menyesali adanya gesekan antar menterinya. Lewat reshuffle nanti, SBY akan mengambil alih tongkat komando yang diberikan kepada menteri dari parpol koalisi tersebut. "Kepada kami (PD) SBY secara langsung bilang akan mengambil alih tongkat komando di kementerian, terutama yang berhubungan langsung dengan rakyat, seperti Kemenkes, Kemendiknas, dan urusan alutsista," kata Kasto. Setelah reshuffle nanti, SBY juga akan berada di garis depan dalam mencegah terjadinya perampokan APBN. Pendek kata, setelah reshuffle nanti, SBY akan melakukan perubahan yang radikal demi melecut kinerja kabinetnya. Namun janji PD itu tidak bisa menghilangkan nada minor yang sudah lama beredar di kalangan masyarakat. Banyak kalangan justru tidak yakin reshuffle akan memberikan perubahan signifikan bagi perbaikan kinerja kabinet. SBY diprediksi tidak akan berani bersikap radikal melakukan perubahan. Ia bakal akomodatif dalam melakukan reshuffle. Ia tidak akan berani mencopot sejumlah menteri meskipun sang menteri berkinerja buruk. Mengapa? Karena SBY ingin mempertahankan dukungan dari banyak pihak dan tidak ingin memiliki musuh setelah reshuffle. "Sudah karakternya ingin menyenangkan semua pihak. Jadi sekalipun ada beberapa menteri yang kinerjanya buruk, SBY tidak bakal berani mencopotnya," analisa pengamat politik Maswadi Rauf saat berbincang-bincang dengan detik+. Indikasi SBY berupaya menyenangkan banyak pihak bisa terlihat dengan pengangkatan sejumlah wakil menteri di sejumlah kementerian. SBY tidak mencopot menteri yang kementeriannya tidak bekerja maksimal. SBY justru menempatkan wakil menteri. Padahal jika mau tegas, SBY sebenarnya punya kewenangan memecat menteri sesuai keinginannya seperti dijamin undang-undang. Partai koalisi akan menerima pemecatan itu asal didasarkan penilaian yang jelas. Sikap SBY yang berusaha hati-hati dalam mengganti menteri membuat proses reshuffle berjalan panjang dan menjadi gaduh. Bahkan untuk mencoret nama satu orang menteri saja SBY harus minta pendapat ke sejumlah pihak, terutama di lingkaran dekatnya. "Ada satu orang menteri di bidang ekonomi yang menurut penilaian UKP4 kurang maksimal. SBY sempat ingin menggantinya. Tapi ketika orang di ring-1 tidak sependapat SBY batal mencoretnya," jelas sumber detik+ di lingkungan istana. Namun sumber tersebut enggan menyebut nama menteri di bidang ekonomi yang sempat ingin didepak tapi kemudian 'diselamatkan' ring-1 Istana tersebut. "Tebak aja deh sendiri," begitu kata sang sumber. Gaya kepemimpinan SBY yang terlalu banyak meminta pertimbangan termasuk dalam menjalankan pemerintahan membuat banyak kalangan menyalahkan SBY atas buruknya kinerja KIB II. Janji SBY yang akan menyetop perampokan APBN lewat reshuffle juga disangsikan. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menganggap, pernyataan SBY paradoks dengan tindakannya. SBY mengatakan akan menyetop perampokan APBN, namun di satu sisi, ia justru mengangkat beberapa wakil menteri, yang tentunya akan menyedot dana APBN. "Apa yang diucapkan SBY selama ini selalu paradoks dengan apa yang dilakukannya. Sejak awal pemerintahan saja, pemerintahan SBY sudah melakukan pemborosan dengan membeli mobil-mobil mewah untuk para menteri di kabinetnya," kata Farhan. Jika SBY benar-benar ingin menyelamatkan APBN seharusnya dalam pergantian menteri, SBY berpatokan pada audit BPK terhadap sejumlah kementerian. Yuna mencontohkan, dari hasil audit BPK terhadap beberapa kementerian, seperti Kemenakertrans dan Kemendiknas berstatus disclaimer. Terutama soal biaya perjalanan dinas di kementerian itu yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Aneh jika SBY justru tidak mengganti menteri-menteri yang duduk di kementerian tersebut. "Harusnya SBY mengambil sikap tegas kepada menteri-menteri yang di kementeriannya bermasalah dalam hasil audit BPK. Ini kalau SBY benar-benar ingin menyelamatkan APBN dari perampokan," tegasnya. Karena ucapan SBY yang selalu paradoks dengan tindakannya, Fitra memprediksi perombakan menteri yang dilakukan SBY tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan 3 tahun mandatang. Tudingan karakter SBY sebagai penyebab buruknya pemerintahan tentu saja dibantah kubu presiden. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PD Ruhut Sitompul mengakui SBY memang ingin menyenangkan banyak pihak. Tapi, ia menegaskan bukan berarti karakter itu menyebabkan SBY tidak bisa bersikap tegas. Menurut Ruhut, SBY pasti dengan tegas akan mencopot menteri yang bermasalah. "Selama 2 tahun KIB II, bapak SBY punya gambaran bagaimana kerja menteri-menterinya. Dan saat ini akan ada perubahan mendasar dari sikap bapak terhadap menteri-menteri yang tidak bisa kerja," ujar Ruhut. (iy/vit) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
