Assalamu'alaikum wr.wb.

Sanak Irdham, boleh saya ikut mengomentari pendapat sanak...

Kita sepakat bahwa ada wilayah private dan ada wilayah public, dan kita
sepakat tidak akan menyentuh wilayah privat, karena ini adalah hak individu
dan belum tentu berdampak terhadap wilayah public.
Saya ambil contoh orang yang minum arak dengan orang yang menghalalkan arak,
dalam wilayah private maka yang minum arak tersebut dia cuma berurusan
dengan Allah dan belum tentu mengganggu wilayah public (kecuali....dia mabok
dijalan dan mengganggu orang...heheh...:), sedang yang menghalalkan arak,
ini sudah wilayah public..., karena dampaknya sudah jelas terhadap public.

Kalau kita kembali kepada topic semula antara "politisi busuk dan poligami"
maka sebenarnya dengan mengkategorikan orang yang poligami sebagai politisi
busuk, kita sudah menginjak wilayah private yang belum tentu berdampak
terhadap wilayah public.

Argumen yang mengatakan bahwa yang poligami akan kurang efektif atau
kinerjanya akan terganggu karena menghadapi masalah2 dalam rumah tangganya
(poligami) masih perlu diuji kebenarannya.

Kalau kita kembali kepada aturan dalam agama bahwa orang yang berpoligami
haruslah bisa berbuat adil, maka salah satu syarat yang dibutuhkan seorang
pemimpin / politikus adalah sifat adil..., maka seandainya kita dihadapkan
pada pilihan orang yang monogami atau yang poligami, mana yang lebih adil,
tentu saja yang poligami lebih bisa diuji daripada yang monogami.
Yang berpoligami sudah teruji kemampuannya dalam kehidupan sehari hari,
bagaimana agar dia bisa adil, bagaimana agar istri2nya bisa rukun....,
kesempatan yang tak dimiliki oleh yang monogami.

Jadi kalau diambil singkatnya, kita tidak bisa menghalangi seseorang untuk
punya kesempatan yang sama agar bisa dipilih hanya karena dia berpoligami.
Karena poligami bukanlah suatu pelanggaran, jauh berbeda dengan yang punya
the other woman.
Tentang capability, acceptability dan morality masih bisa diuji dengan cara
cara yang lebih fair misalnya dengan melihat darimana mata pencahariannya
untuk menghidupi keluarga poligaminya tersebut, apakah dia seorang pembayar
pajak yang baik. Apakah dia punya program2 yang doable yang bisa dijual ke
masyarakat, apakah dia mempunyai sifat2 seorang pemimpin yaitu adil, jujur,
dan memegang amanah.

wassalam
Adrisman




----- Original Message ----- 
From: "Irdam Syah" <[EMAIL PROTECTED]>
To: "Komunitas MINANGKABAU (Urang Awak) Pertama di Internet (sejak 1993)"
<[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Thursday, February 05, 2004 10:08 PM
Subject: RE: [EMAIL PROTECTED] Poligami adalah politisi busuk???



> Tidak.... tidak ada yang salah terhadap dua hal di atas...
> Kita berbicara impak atau efek dari berpoligami terhadap
> efektivitas atau kinerja pada jabatan yang disandangnya.
> Seperti argumen saya sebelumnya, besar kemungkinan dia
> tidak efektif atau kinerjanya tergerogoti oleh masalah2
> yang ditimbulkan oleh ke-poligami-annya sehingga dalam
> bahasa bpkp atau bpk dia telah menyebabkan "potential losses"
> terhadap negara yang bisa saja diterjemahkan ke dalam
> bentuk Rp. atau $$$.
> Kita tahu bahwa jabatan2 di legislatif atau eksekutif tersebut
> terbatas sedangkan jumlah rakyat yang punya potensi cukup banyak
> sehingga dia telah menghilangkan kesempatan2 akibat ketidak-
> efektifannya dibandingkan oleh orang2 yang tidak punya masalah
> karena poligami.
> Yang perlu diingat bahwa ini hanya salah satu kriteria saja
> dari beberapa kriteria lain yang bisa "menjebloskan" seseorang
> ke peringkat politisi "busuak".......
>
> salam - tg
> ____________________________________________________
> Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke:
> http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net
> ____________________________________________________

____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: 
http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net
____________________________________________________

Kirim email ke