Ambo indak bisa mangomentarinyo mak, muluik ambo cuma mangango. Disiko awak bakurekak pakaro jilbab, pakaro sun pipi, pakaro apo lai yo, pakaro Masdar ah lain sabagainya. Sekali lagi mulutku cuma menganga, hatiku beku, mataku perih, kakiku gemetar, telingaku berdenging., lidahku kelu, tenagaku melorot.
Wassama wr wb Isna H
Z Chaniago wrote:
Petani Nunggak Rp81 M * Sumbar Terbesar di Indonesia By padangekspres Kamis, 25-Maret-2004, 04:04:32 WIB10 klik
Padang, Padek—Dari Rp83.969.454.000 dana bergulir Kredit Usaha Tani (KUT) untuk petani yang diluncurkan pemerintah, Rp81.758.998.000 di antaranya belum dikembalikan petani (tunggakan). Dari angka tersebut 97,37 persen dikucurkan pada petani Sumatera Barat.
”Sejak Tahun 1995-2000 pemerintah pusat mengucurkan dana bergulir sebanyak Rp125 M, ternyata Rp83 miliar atau 66 persen di antaranya tidak bisa dikembalikan. Dari Rp83 M lebih tersebut 97,37 persen berada pada petani Sumatera Barat,” jelas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Djafri Gewang didampingi Kasubdin Koperasi Wismardi dalam perbincangannya dengan Padang Ekspres di ruang kerjanya, kemarin.
Dikatakannya, dana bergulir tersebut disalurkan pemerintah pusat dengan delapan kali musim tanam (MT), yakni dari tahun 1995-2000. Sejak tahun 2000 dana tersebut tidak lagi disalurkan pemerintah pusat, mengingat banyaknya tunggakan.
Dijelaskannya, tunggakkan Rp83 M dengan jumlah petani 7.749 orang, kelompok tani nunggak Rp1.176.411.000 dengan 44 kelompok tani atau 1,40 persen, pengurus KUD Rp821.153.000 dengan 22 koperasi atau 0,97 persen, pengurus LSM dengan dua buah LSM sebesar Rp14.700.000 atau 0,02 persen, aparat desa Rp30.699.000 atau 0,04 persen, Dinas Perindag Kabupaten Pasaman Rp13 juta atau 0,02 persen, delapan orang PPL Rp27.264.000 atau 0,03 persen dan PNS Rp127.742.000 atau 0,15 persen.
Tunggakkan ini, lanjut Djafri Gewang sudah diserahkan pada Kementerian yang bersangkutan. Bahkan, Menteri Perindag pun telah menyampaikan alternatif-alternatif untuk pengembalian dana bergulir tersebut. Tapi, sudah satu tahun alternatif tersebut diserahkan pada DPR, namun sampai sekarang belum mendapat respon yang positif.
Adapun alternatif-alternatif yang ditawarkan untuk pengembalian dana bergulir itu ada adalah, pertama, ditagih dan diserahkan kembali pada pemerintah pusat seluruhnya, kedua, 50 persen diserahkan ke pusat dan 50 persen lainnya diserahkan ke daerah, ketiga 2/3 bagian diserahkan ke pusat dan 1/3 diserahkan ke Pemda, keempat dijadikan dana bergulir di daerah dan kelima dipakai selama sepuluh tahun di daerah, kemudian diserahkan ke pemerintah pusat kembali.
”Namun semua opsi yang ditawarkan ini belum ada jawaban dari DPR, meski ini sudah diajukan sejak satu tahun silam. Tapi, kita komit tidak akan diputihkan,” tegas Djafri Gewang.
Sementara itu, Djafri Gewang menegaskan bahwa dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dana bergulir yang diserahkan pemerintah pusat tunggakannya bukan berada pada sektor koperasi, tapi lebih banyak berada pada petaninya.
Lantas bagaimana kondisi koperasi Sumbar sekarang ini? Menurut Djafri Gewang, secara kuantitaif koperasi di Sumbar naik. Dimana tahun 2003 jumlah koperasi di Sumbar 2.878 buah dengan anggota 588.211 orang, tahun 2002 sebanyak 2.758 buah dengan anggota 544.064 orang dan tahun 2001 sebanyak 2.427 koperasi dengan anggota 519.078 orang. Dengan penyerapan tenaga kerjanya untuk manajer 569 orang dan karyawan 447.000 orang.
Rp20 M untuk Koperasi
Di sisi lain, pada tahun 2003 lalu Koperasi di Sumatera Barat mendapat kucuran dana sekitar Rp20 miliar lebih dengan rincian, pendirian pabrik sawit di Sawahlunto Sijunjung Rp10 miliar, ternak di Sawahlunto Sijunjung yang dikelola oleh koperasi peternak sapi Mana Lagi dengan kucuran dana Rp3,1 M atau 600 ekor sapi, ternak sapi di Kabupaten Padangpariaman yang dikelola koperasi Sumber Rezki juga Rp3,1 M atau 600 ekor sapi, pendirian pabrik gambir di 50 Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,3 M, pendirian pabrik proses sabut kelapa di di Sicincin Rp106 juta lebih, perikanan yang dikelola KUD Mina Gates di Bungus Teluk Kabung Padang Rp80 juta dan pola syariah koperasi ringan Rp150 juta untuk tiga koperasi.
”Pelaksanaan perkembangan koperasi ini berada pada kabupaten/kota, sementara kita di provinsi hanya sebagai pendorong atau memotivasi dan memfasilitasinya ke pemerintah pusat. Ini sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang undang. Namun, kita berharap agar koperasi agar lebih meningkatkan keprofesionalannya,” harap Djafri. (slr)
Z Chaniago - Palai Rinuak -http://photos.yahoo.com/bada_masiak/
====================================================================== Alam Takambang Jadi Guru ======================================================================
From: "hdmessa" <[EMAIL PROTECTED]>
Bila kita berjalan dari bukittinggi ke payakumbuh, sepanjang jalan dari pinggiran kota sampai Baso /simpang canduang, kita akan banyak menemukan para pengusaha kecil ; pedagang makanan ringan , pengusaha mebeul dll.
Mungkin banyak kita yg tidak tahu, bahwa karena kesulitan pembiayaan usaha, banyak dari mereka yg terjebak pada pinjaman berbunga berat dari para renternir yg meminjamkan uang dg kedok julo julo atau koperasi simpan pinjam.
_________________________________________________________________
MSN Toolbar provides one-click access to Hotmail from any Web page – FREE download! http://toolbar.msn.com/go/onm00200413ave/direct/01/
____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net
____________________________________________________
____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net
____________________________________________________