Kembali ke Nagari Belum Maksimal By padangekspres, Jumat, 04-Juni-2004, 03:36:09 WIB
Padang, Padek-Meski telah hampir empat tahun berjalan, namun pemerintahan nagari dinilai belum memberikan dampak positif, terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan.Dibandingkan dengan konsep awal yang dilegalisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat (Sumbar) No 9 Tahun 2000 Tentang Kembali ke Pemerintahan Nagari sebagai implikasi otonomi daerah, realisasi pelaksanaannya masih jauh. Penilaian itu disampaikan anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sumbar Syamsul Bayan yang juga menjabat Ketua Pansus Perda Nagari, dalam percakapannya dengan koran ini, di ruang kerjanya, Rabu (2/6). Menurut Syamsul, persoalan utama yang terjadi di nagari (masih berlangsung), menyangkut kewenangan, dan sumber daya manusia (SDM) yang minim. "Pada prinsipnya, kembali kepemerintahan nagari, bertujuan mengembalikan kultur dan kebiasaan masyarakat Minangkabau, setelah lebih 30 tahun diobrak-abrik oleh pemerintah yang sentralistik. Cuma sekarang, pemerintah nagari itu belum maksimal, karena masih tertanam jiwa sentralistik di tingkat daerah. Sehingga asset yang seharusnya dikuasai dan dikelola nagari, masih dicampuri oleh kepala daerah. Akibatnya, nagari tetap saja akan bergantung pada daerah (kabupaten) melalui Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)," ungkap Syamsul. Seharusnya kata Syamsul, kembali ke pemerintahan nagri harus diiringi kemauan kepala daerah untuk memberikan kewenangan yang jelas. Sehingga, nagari yang idealnya punya praturan nagari untuk pembiayaan nagarinya, malah tidak bisa apa-apa. Sebab semuanya tetap saja di bawah kendali kabupaten. "Perkebunan, hutan, sarang walet, atau sumber daya alam (SDA) letaknya kan di nagari. Sudah seharusnya, pemerintah nagari diberi kewenangan mengatur hal itu. Daerah mungkin hanya bisa memungut pajak atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan tetap menguasai keseluruhan. Tegasnya, yang menyumbang itu bukan daerah ke nagari, tapi sebaliknya," jelas Syamsul. Persoalan itu diperparah pula minimnya SDM pemerintah nagari. Akibatnya, nyaris tidak ada inisiatif atau inovasi pemerintah nagari untuk membiayai pemerintahan, dan pembangunan di nagari. "Secara kelembagaan di nagari ada eksekutif (wali nagari), Badan Perwakilan Anak Nagari (legislatif), dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak (yudikatif). Namun sejauh ini, lembaga itu seakan tidak mampu menciptakan peraturan nagari, yang bisa menghasilkan. Karena memang, pada diri seorang wali nagari dibutuhkan kecerdasan untuk itu," ulasnya. Lebih jauh ia mengungkapkan, sudah seharusnya di pemerintahan nagari, duduk orang-orang muda yang punya pemikiran dan kemampuan, minimal berpendidikan setara sarjana. "Pemerintahan nagari sekarang, tidak bisa disamakan dengan pemerintahan nagari dulu. Semuanya harus disesuaikan dengan kemajuan, dan perkembangan zaman. Makanya, sarjana berpengetahuan mutlak ada di nagari. Selain itu, bila ingin nagari maju, harus ada kemauan yang jelas soal kewenangan kepala daerah. Bahwa pelayanan masyarakat, dan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, adalah pemerintahan nagari. Berikan kewenangan yang jelas," tegasnya. Senada dengan Syamsul Bayan, anggota Komisi C Bidang Perekonomian DPRD Sumbar Taslim, juga menyatakan nagari belum memberikan dampak positif pada masyarakat secara ekonomi, tidak terlepas dari kemauan kepala daerah yang masih kurang. Seharusnya menurut Taslim pemerintah daerah, memberikan pemberdayaan kepada unsur pemerintah nagari. "Bukan malah sebaliknya, memanfaatkan kondisi itu, untuk tetap menguasai asset di nagari. Jadi, kalau hal itu telah dilakukan, kita yakin nagari akan muncul sebagai sentra perekonomian masyarakat," kata Taslim. Selain itu, disebutkan juga perlu terus mengkaji kondisi-kondisi kekinian yang terjadi di nagari. Karena kata Tasli, Perda Nagari belum sepenuhnya menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. "Keadaan terus berubah, sehingga kondisinya akan selalu berbeda. Karena itulah, tidak mungkin kembali ke nagari seperti dulu dilakukan lagi. Sekarang kita butuh semangat itu, untuk membuat perubahan ke kondisi yang lebih baik. Secara terus-menerus, kondisi di nagari harus dikaji, dan perda juga mesti disesuaikan dengan keadaan itu," ungkapnya. (mon)Padang Ekspres Online : http://www.padangekspres.com/ Versi online: http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2770 3 ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
