[RantauNet] Kaba dari Berpolitik.com

[Muhammad Rijal]

Iko urang awak nan sibuk ka mambubarkan DPR/MPR sajo dari dulu....... Antah apo pulo pertimbangannyo......     Arbi Sanit: MPR Harus Dibubarkan Selasa, 24 April 2001, @14:04 WIB Jakarta -- Pengamat politik UI Arbi Sanit membeberkan penyebab mandegnya agenda reformasi. Menurutnya, karena para elite politik saat ini tidak sanggup mengorganisir pemerintahannya. Hal itu terjadi karena para elit yang berkuasa saat ini tidak mempunyai pengalaman dan tidak mempersiapkan diri baik secara ilmu dan politik untuk mengatur Indonesia. Akibatnya mereka memainkan politiknya secara try and error. Sehingga terjadi benturan-benturan diantara mereka. Jalan keluarnya, “MPR Harus dibubarkan.” “Saya yakin elite sekarang tidak mempunyai rencana terhadap negara ini. Mereka menjalankan dengan metode coba-coba,” ujarnya dalam Round Table Discussion bertajuk “Agenda Reformasi Tahap-II: Penataan Bangsa ke Depan” yang diselenggarakan Research Institute for Democracy and Peace (RIDèP) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) di Cengkeh Ballroom Lt 1, Hotel Menara Peninsula, Jl. Jenderal S. Parman Kav.78, Slipi, Jakarta Barat, hari ini. Arbi menjelaskan, penyebab kedua adalah sistem kenegaraan Indonesia yang tidak mengkondisikan menjalankan negaranya secara demokrasi yang produktif. Hal itu terlihat dari pemusatan kekuasaan yang berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Itu pulalah, kata dia, yang menyebabkan terjadinya manipulasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap MPR. Mengingat, anggota DPR otomatis adalah anggota MPR juga. Kondisi semacam itulah, kata Arbi, yang menyebabkan Megawati terpental sebagai Presiden saat pemilihan Presiden di tahun 1999. Meskipun dia berasal dari parrtai pemenang pemilu 1999. Begitu pun dengan nasib Abdurrahman Wahid saat ini, dimana posisinya menjadi terpojok. Pada kondisi itulah, Arbi berpendapat, dalam pemerintahan Indonesia tidak ada check and balance akibat manipulasi kekuasaan. Beranjak dari realitas itulah, dia menyarankan MPR harus dibubarkan. Menurutnya, keberadaan MPR telah menggantikan kedaulatan rakyat yang kerap kali dimanipulir hanya untuk kepentingan para elite politik. “Jadi aksi guling menggulingkan Presiden bukan permainan politik rakyat tetapi permainan politik MPR,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, sampai saat ini belum jelas siapa pelaku perubahan yang dapat diharapkan membawa bangsa Indonesia ke kondisi yang lebih bermartabat. Mencermati kenyataan itulah, Arbi menilai perlu dibentuk pembagian kekuasaan secara horizontal yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif tanpa ada MPR sebagai kekuasaan vertikal. Lebih dari itu, dimasa mendatang perlu dilaksanakannya pemilu langsung sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi. Bersamaan dengan itu perlu dilakukannya hak-hak khusus seperti hak veto pada eksekutif, impeachment pada DPR dan judicial review pada yudikatif. “Diharapkan melalui cara itu nantinya terwujud demokrasi yang produkktif bagi Indonesia,” ujar Arbi. Sementara itu, di tempat yang sama, peneliti LIPI –yang juga Direktur RIDeP, Hermawan Sulistyo, menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari agenda reformasi pertama adalah tidak adanya kerangka waktu bagi perubahan yang dikehendaki segala sektor. “Yang ada hanya jadwal kerja yang bersifat teknis dan parsial pada sektor-sektor yang kurang bersifat fundamental,” katanya. *** (rin)