Barangkali karano alah maraso santiang bana kinitu , atau karano 
     rambuiknyo nan talalu panjang (co artis), mangkonyo caro mangecek jo 
     bapikianyo alah agak lain.
     Kalau buliah diusulkan, angku Arbi kito suruah pulang kampuang agak 
     sabanta,untuak maranuang ditapi lauik dakek kampuangnyo ,atau ambun 
     pagi di Maninjau atau di tapi ngarai di Bukiktinggi, supayo agak 
     janiah caro bapikia dan jan asa mangecek sajo, bantuak urang tele....
     
     RY
     
     
      


______________________________ Reply Separator _________________________________
Subject: Re: [RantauNet] Kaba dari Berpolitik.com
Author:  [EMAIL PROTECTED] at Internet
Date:    4/25/01 8:35 AM


bara nyo bayie dek gus dur angku pangamat politik kito ko... 
----- Original Message -----
From: Muhammad Rijal <[EMAIL PROTECTED]> 
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Wednesday, April 25, 2001 10:29 AM 
Subject: [RantauNet] Kaba dari Berpolitik.com
     
     
Iko urang awak nan sibuk ka mambubarkan DPR/MPR sajo dari dulu....... 
Antah apo pulo pertimbangannyo......
     
     
Arbi Sanit: MPR Harus Dibubarkan
Selasa, 24 April 2001, @14:04 WIB
     
Jakarta -- Pengamat politik UI Arbi Sanit membeberkan penyebab mandegnya 
agenda reformasi. Menurutnya, karena para elite politik saat ini tidak 
sanggup mengorganisir pemerintahannya. Hal itu terjadi karena para elit 
yang berkuasa saat ini tidak mempunyai pengalaman dan tidak 
mempersiapkan diri baik secara ilmu dan politik untuk mengatur 
Indonesia. Akibatnya mereka memainkan politiknya secara try and error. 
Sehingga terjadi benturan-benturan diantara mereka. Jalan keluarnya, 
"MPR Harus dibubarkan."
     
"Saya yakin elite sekarang tidak mempunyai rencana terhadap negara ini. 
Mereka menjalankan dengan metode coba-coba," ujarnya dalam Round Table 
Discussion bertajuk "Agenda Reformasi Tahap-II: Penataan Bangsa ke 
Depan" yang diselenggarakan Research Institute for Democracy and Peace 
(RID�P) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) di Cengkeh Ballroom Lt 1, 
Hotel Menara Peninsula, Jl. Jenderal S. Parman Kav.78, Slipi, Jakarta 
Barat, hari ini.
     
     
Arbi menjelaskan, penyebab kedua adalah sistem kenegaraan Indonesia yang 
tidak mengkondisikan menjalankan negaranya secara demokrasi yang 
produktif. Hal itu terlihat dari pemusatan kekuasaan yang berada 
ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Itu pulalah, kata dia, 
yang menyebabkan terjadinya manipulasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) terhadap MPR. Mengingat, anggota DPR otomatis adalah anggota MPR 
juga.
     
     
Kondisi semacam itulah, kata Arbi, yang menyebabkan Megawati terpental 
sebagai Presiden saat pemilihan Presiden di tahun 1999. Meskipun dia 
berasal dari parrtai pemenang pemilu 1999. Begitu pun dengan nasib 
Abdurrahman Wahid saat ini, dimana posisinya menjadi terpojok. Pada 
kondisi itulah, Arbi berpendapat, dalam pemerintahan Indonesia tidak ada 
check and balance akibat manipulasi kekuasaan.
     
     
Beranjak dari realitas itulah, dia menyarankan MPR harus dibubarkan. 
Menurutnya, keberadaan MPR telah menggantikan kedaulatan rakyat yang kerap 
kali dimanipulir hanya untuk kepentingan para elite politik. "Jadi aksi 
guling menggulingkan Presiden bukan permainan politik rakyat tetapi 
permainan politik MPR," ujarnya.
     
     
Selain itu, lanjutnya, sampai saat ini belum jelas siapa pelaku 
perubahan yang dapat diharapkan membawa bangsa Indonesia ke kondisi yang 
lebih bermartabat. Mencermati kenyataan itulah, Arbi menilai perlu 
dibentuk pembagian kekuasaan secara horizontal yang terdiri dari 
eksekutif, legislatif dan yudikatif tanpa ada MPR sebagai kekuasaan 
vertikal. Lebih dari itu, dimasa mendatang perlu dilaksanakannya pemilu 
langsung sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi.
     
     
Bersamaan dengan itu perlu dilakukannya hak-hak khusus seperti hak veto 
pada eksekutif, impeachment pada DPR dan judicial review pada yudikatif. 
"Diharapkan melalui cara itu nantinya terwujud demokrasi yang produkktif 
bagi Indonesia," ujar Arbi.
     
     
Sementara itu, di tempat yang sama, peneliti LIPI -yang juga Direktur 
RIDeP, Hermawan Sulistyo, menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari 
agenda reformasi pertama adalah tidak adanya kerangka waktu bagi 
perubahan yang dikehendaki segala sektor. "Yang ada hanya jadwal kerja 
yang bersifat teknis dan parsial pada sektor-sektor yang kurang bersifat 
fundamental," katanya. *** (rin)
     
     
     
     
RantauNet http://www.rantaunet.com
================================================= 
Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di 
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3
     
ATAU Kirimkan email
Ke / To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email / Messages, ketik pada baris/kolom pertama: 
- mendaftar: subscribe rantau-net [email_anda]
- berhenti: unsubscribe rantau-net [email_anda]
Ket: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung 
=================================================
WebPage RantauNet dan Mailing List RantauNet adalah 
servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA 
=================================================

RantauNet http://www.rantaunet.com
================================================Mendaftar atau berhenti menerima 
RantauNet Mailing List di
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3

ATAU Kirimkan email
Ke / To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email / Messages, ketik pada baris/kolom pertama:
- mendaftar: subscribe rantau-net [email_anda]
- berhenti: unsubscribe rantau-net [email_anda]
Ket: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
================================================WebPage RantauNet dan Mailing List 
RantauNet adalah
servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA
================================================

Kirim email ke