Assalamu ‘alaikum,
Ambo sagetek babeda mamandangnyo, ado alasan lain yang
lebih mendasar mengapa seorang pengamat politik spt Arbi Sanit melontarkan
pandangan demikian. Bahaso Indonesia raya ciek dulu nan lamak carito politik
ko, walau tidak secara keseluruhan tapi ada bagian2 yang saya setuju dengan
pandangan Arbi Sanit. Mungkin yang perlu dilakukan adalah me-recall anggota
DPR yang tidak kualified untuk menjadi wakil rakyat, nan binga2, yaitu
orang2 yang tidak bisa melihat/menyelesaikan permasalahan pokok dan hanya
bisa mencari kesalahan orang tanpa memiliki solusi yang lebih baik (duduak
di Metro TV lbh baik dari di DPR), tapi sekarang siapa yang mau mengatakan
utusan partainya tidak qualified? Hahaha sadonyo maraso santiang.
Menurut hemat saya negara ini hancur karena kebanyakan
kita terutama politisi dan penguasa bekerja asal2an, tidak menguasai
disiplin ilmu utama, tidak professional, egois, munafik; mementingkan
golongan dengan mengatas namakan rakyat, dan yang paling parah lagi adalah
KESALAHAN CARA BERPIKIR: DARI LUAR KE DALAM.
Karakter dan cara berpikir/memandang sesuatu sangatlah
menentukan dalam menyikapi conflict, crisis dll. Kini ko lawan politik
dijadikan musuh, sehingga beranggapan jika kita berhasil menggeser,
menggulingkan, menghilangkan ‘musuh’ maka hidup kita kan
selamat, demi kepentingan rakyat!!! Ternyata tidak, sudah banyak
‘musuh’ yang sudah dihancurkan, tapi progress report masih
sangat buruk, bahkan mundur dari keadaan semula. Cara piker ini ada miripnya
juga dg pengalaman Irlandia atau Israel yang bermusuhan dengan
lingkungannya, masing2 ingin saling menghancurkan musuh, Israel ingin
menghancurkan palestina, ternayata tidak bisa walau lawan mereka hanya
bermodalkan batu dan semangat (kutipan pandangan Simon Peres).
Jadi pada kesimpulannya saya setuju bila dilakukan
reformasi dan competency screening yang lebih ketat terhadap anggota
DPR/MPR, karena dengan system perwakilan, bila wakil kita tulalit, maka
negara ini akan hancur bukan oleh satu orang (presiden misalnya) tapi
dilengkapi oleh sekelompok orang binga yang ditempatkan oleh partai yg kita
pilih mewakili kita untuk melakukan kontrol dan membuat dan bertanggung
jawab atas konstitusi, peraturan perundang2an. Apo nan salah? System
perwakilan? Sia nan paliang bertanggung jawab atas system tu?
Sebagai contoh lain masalah korupsi, mengapa korupsi
sulit diberantas? Karena tidak ketat dan tidak detailnya peraturan yang ada,
apakah selesai masalahnya hanya dengan memenjarakan oknum yang tertangkap
tangan? Tidak, karena masalah awalnya KELEMAHAN badan yang paling
bertanggung jawab ttg aspek legal/hukum di negeri ini yaitu DPR (Mungkin
ahli hukum yang duduk disana mengalami monophouse dan impotensi dalam masalah hukum
sehingga kl perlu komisi untuk anti korupsi, peraturan dan perundang2an
lainnya akan lebih baik diduduki oleh para ‘mantan maling’ saja
yang lbh mengerti ttg lobang2 mencuri hukum, hehehe).
Dengan kata lain, terlepas dari kebobrokan pemerintah
yang sama2 kita ketahui, menurut hemat saya DPR/MPR sebagai satu badan juga
harus berusaha untuk merubah CARA BERPIKIR DARI DALAM KELUAR untuk
kepentingan rakyat banyak dengan bayak ‘berkaca’, berbenah diri
atau kalau perlu mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada yang
lebih baik.
Wassalam,
Rudy Gunawan Syarfi (30th)
Muhammad Rijal wrote:
Antahlah ....dari dulu inyo sibuk manyalahkan DPR/MPR sajo.....
Indak pernah dek nyo tampak salah presiden RI .....
Pokoknyo kalau ado apo-2 di indonesia ko...yang salah DPR seh dek nyo......
Kalau DPRD Sumbar iyo alun ado di kritiknyo lai.....antah indak tadanga dek
nyo kaba sumbar maminta sacaro resmi presiden mundur......antah sagan
inyo....
Indak pulo jaleh dek awak do.....
Untuang sajo inyo indak subalah rumah ambo tingga.....koq batetangga sajo
lah ambo jo inyo..ak mempu
nMengingat, anggota DPR otomatis adalah anggota MPR
juga.
Kondisi semacam itulah, kata Arbi, yang menyebabkan Megawati terpental
sebagai Presiden saat pemilihan Presiden di tahun 1999. Meskipun dia
berasal dari parrtai pemenang pemilu 1999. Begitu pun dengan nasib
Abdurrahman Wahid saat ini, dimana posisinya menjadi terpojok. Pada
kondisi itulah, Arbi berpendapat, dalam pemerintahan Indonesia tidak ada
check and balance akibat manipulasi kekuasaan.
Beranjak dari realitas itulah, dia menyarankan MPR harus dibubarkan.
Menurutnya, keberadaan MPR telah menggantikan kedaulatan rakyat yang
kerap kali dimanipulir hanya untuk kepentingan para elite politik. "Jadi
aksi guling menggfundamental," katanya. *** (rin)
