Cadiak tajua, binguang babali. Antah sajak bilo adaik maajakan 
marampok barang nan lah tagadai.

JD

>       Catatan:
> 
Apakah pengambil-alihan ini benar-benar cerminan dari keinginan 
masyarakat Sumbar? Saya sendiri koq nggak merasa begitu. 
Soalnya, harga semen tetap saja mahal. Kecenderungan 
semacam ini, mungkin, hanya terjadi di Sumbar. Sangat 
chauvinistik, kalau pertimbangannya "harga diri Minang". Kalau 
begitu, bagaimana dengan usaha orang Minang di daerah lain, 
misalnya, yang tiba-tiba diambil-alih oleh Pemda setempat? Koq 
seenaknya saja membuat aturan main, tanpa mempertimbangkan 
imlikasinya. 
> 
Sebaiknya keputusan ini ditinjau ulang. Dan harap keputusan ini 
tidak mengatas-namakan rakyat Sumbar. Tidak semua rakyat 
Sumbar berpikiran seperti ini. 
> 
>       Salam Heran,
> 
>       ijp 
>       ==========================
>      
> 
>         Semen Padang Dinyatakan Resmi Diambil Alih Pemda Sumbar
>         Kontributor: Ch. Roelmi 
>         detikcom - Padang, Tak sabar menunggu keputusan dari pusat, akhirnya Semen 
>Padang dinyatakan resmi diambil alih Pemda Sumatera Barat. Pengambilalihan itu 
>dihasilkan lewat sidang paripurna khusus DPRD Sumbar dan didukung sekitar 15 ribu 
>masyarakat Sumbar. 
> 
>         Sidang paripurna khusus itu digelar hari Kamis, 1 November 2001, di Gedung 
>DPRD Sumbar Jl. Khatib Sulaiman, Padang, mulai pukul 11.45 WIB. 
> 
>         Keputusan pengambilalihan itu dituangkan lewat surat DPRD dengan nomor 
>13/SB/2001, tentang persetujuan DPRD Sumbar terhadap maklumat rakyat Sumbar. Adapun 
>bunyi surat keputusan itu sbb; 
> 
> 
> 
>           Pertama: Terhitung sejak 1 November 2001, DPRD menyatakan bahwa untuk 
>sementara waktu Semen Padang berada di bawah penguasaan masyarakat Sumatera Barat dan 
>diserahkan kepada Pemda Sumatera Barat dan akan diawasi oleh DPRD sampai dilaksanakan 
>spin off oleh pemerintah RI. 
>           Kedua: Kepada direksi, komisaris, dan seluruh karyawan diminta menjalankan 
>operasional sebagaamana biasa dan melaporkan secara berkala kepada Pemda dan DPRD 
>Sumatera Barat. 
> 
>           Ketiga: Diminta kepada direksi untuk melaksanakan dan mensosialisasikan 
>maklumat kepada seluruh rekanan, bank, kreditor, dan instansi terkait, serta para 
>stake holder lainnya untuk menjamin perusahaan tetap beroperasi sebagaimana biasa. 
> 
>           Keempat: Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dan 
>diselenggerakan sebaik-sebaiknya sesuai ketentuan yang berlaku. 
> 
>           Padang, 1 November 2001 
> 
>           Tertanda 
> 
>           Ny Titi Nazif Lubuk
>           Wakil Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Barat
> 
>         Acara ini tidak dihadiri Ketua DPRD Arwan Kasri karena sakit. Namun, seluruh 
>wakil ketua 
DPRD seperti Mas par Rasid dan Syhrial TNI. Begitu juga seluruh anggota Muspida, 
termasuk Gubernur 
dan Pemda Sumbar pun hadir. 
> 
>         Sementara itu di luar, sekitar 15 ribu masyarakat dari berbagai elemen, 
>menunggu hasil si
dang paripurna khusus tersebut. Sidang ini tampaknya terpaksa digelar, karena selama 
beberapa hari 
ini, berbagai kelompok masyarakat telah melakukan desakan dengan demo ke DPRD untuk 
mendesak segera
 dilakukan spin off terhadap Semen Padang. Bahkan pada Rabu (31/10/2001) kemarin, 
sekitar 10 ribu m
asyarakat unjukrasa menekan DPR untuk segera menyatakan Semen Padang diambil alih 
rakyat Sumbar. 
> 
>         Semen Padang selama ini dikuasai oleh PT Semen Gresik, yang dalam sruktur 
>sahamnya dimili
ki pemerintah (51%), PT Cemex (25,5%), dan sisanya saham publik. Berkaitan dengan 
munculnya otonomi
 daerah, masyarakat Sumbar ingin ikut memiliki Semen Padang.(asa)
> 
> 
> 
>         Semen Padang Diambil Alih Pemda
>         Laks:Konstitusi Tak Bisa Dilabrak
>         Reporter: Anita Hendranugraha 
> 
>         detikcom - Jakarta, Menyusul keputusan rapat paripurna DPRD Sumbar yang 
>memutuskan mengam
bil alih Semen Padang dan diserahkan ke Pemda, Meneg BUMN Laksamana Sukardi menyatakan 
agar semua p
ihak bertindak secara bijaksana. Menurutnya, konstitusi tidak bisa dilabrak begitu 
saja. 
> 
>         "Kita harus menyadari semua pihak harus menyadari dan bertindak sebagai 
>orang yang bijaks
ana. Ada kepentingan kita dan ada kepentingan nasional, serta kepentingan hukum yang 
harus kita jun
jung tinggi. Konstitusi tidak bisa dilabrak begitu saja," kata Laksamana Sukardi di 
Gedung DPR RI, 
Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2001). 
> 
>         Ditambahkan lagi oleh Laks, bahwa semua pihak harus berkepala dingin 
>sehingga keputusan y
ang diambil dapat diperoleh secara bijaksana. "Kita harus berkepala dingin sehingga 
semua mengambil
 keputusan secara bijaksana agar tidak merusak citra Indoensia secara keseluruhan," 
terangnya. 
> 
>         Pada bagian lain, Laksamana menjelaskan soal tertundanya privatisasi Semen 
>Gresik. Menuru
t Laks, hal itu terkait dengan target-target yang harus dipenuhi kementeriannya dalam 
APBN. "Harus 
dilihat dulu perkembangan jangan dipaksa. Targetnya tetap, akan tetapi kita harus 
hati-hati," ujarn
ya. 
> 
>         Ketika disinggung seandainya target tersebut tidak tercapai, Laks berkilah 
>harus ada jala
n keluar lain. "Kita harus mencari jalan keluar apakah pemotongan anggaran atau 
mencari pinjaman la
gi," imbuh Laks sambil meninggalkan wartawan.(san)
>      
> 
>   Pengambilalihan Semen Padang oleh Pemda Sumbar Memprihatinkan
> Reporter: Sapto Anggoro 
> detikcom - Jakarta, Pengambilalihan secara resmi PT Semen Padang oleh Pemda Sumatera 
>Barat yang d
ikukuhkan DPRD Sumbar, direspon PT Semen Gresik. Selaku pemegang saham mayoritas, 
manajemen Semen G
resik prihatin dengan kejadian itu. 
> 
> Namun demikian, Semen Gresik belum mengeluarkan sikap resmi atas tindakan yang bisa 
>dinilai sepih
ak itu. "Sampai saat ini pihak manajemen belum menentukan langkah. Kita baru menunggu 
evidence (buk
ti-bukti) di lapangan," kata Kahumas PT Semen Gresik Ir. Suwandi pada detikcom, Kamis 
(1/11/2001) s
ekitar pukul 15.15 WIB. 
> 
> "Sampai saat ini, kami sedang mencermati peristiwa tersebut. Sampai ada waktu cocok, 
>dengan menda
patkan dokumen resmi dari Pemda Sumbar atau DPRD, kami akan menentukan langkah," kata 
Suwandi yang 
tampak hati-hati. 
> 
> PT Semen Padang, seperti diketahui dinyatakan secara resmi diambil alih oleh Pemda 
>Sumbar melalui
 sidang paripurna khusus DPRD Tingkat I Sumatera Barat, di Padang, Kamis (1/11/2001). 
Kejadian ini 
memang mengagetkan. Tapi, sebenarnya pihak Semen Gresik dalam beberapa hari sebelumnya 
sudah menciu
m kemungkinan hal itu. 
> 
> Ketika ditanya apakah Semen Gresik melihat pengambilalihan itu sebagai tindakan 
>anarki, Suwandi t
idak berani memberikan komentar. Ia hanya menyatakan bahwa PT Semen Gresik sebagai 
badan hukum, keb
eradaannya dilindungi oleh undang-undang. Bila ada pihak yang kemudian mengambil alih 
milik, menuru
t dia bila memakai common sense merupakan pelanggaran hukum. "Tapi, sekali lagi, kami 
masih menungg
u bukti-bukti berupa dokumen resmi dari Pemda dan DPRD Sumbar," tukasnya.
> 
> Dokumen-dokumen resmi itu sangat diperlukan, karena menurut Suwandi PT Semen Gresik 
>sebagai perus
ahaan publik punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu yang penting yang terjadi di 
lingkungan per
usahaan. "Termasuk kejadian di Semen Padang ini," ujar dia. 
> 
> Semen Gresik tampak hati-hati menyikapi hal ini, karena ini pertama kalinya 
>masyarakat beserta Pe
mda dan DPRD bertindak seperti itu terhadap perusahaan publik. "Ini preseden baru," 
tambah lelaki a
sal Surabaya ini. Semua kejadian itu, kata Suwandi, sudah dilaporkan ke Direktur Utama 
PT Semen Gre
sik Urip Timuryono. 
> 
> Bukankah kejadian ini juga karena pemerintah lamban mengambil sikap? "Soal itu, 
>memang sulit," ka
ta Suwandi. Pemerintah, kata dia, dihadapkan dalam 2 pilihan sulit berkaitan dengan 
kasus Semen Pad
ang ini. Di satu sisi ada desakan spin off seperti yang diminta Pemda Sumbar, di sisi 
lain mendapat
 desakan untuk put option yang ditawarkan oleh Cemex selaku pemegang saham Semen 
Gresik yang mengua
sai Semen Padang. 
> 
> Ketika ditanya diantara dua pilihan itu Semen Gresik pilih mana, spin off atau put 
>option, Suwand
i menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pilihan pemerintah. Khusus untuk 
spin off, Suwand
i mengingatkan bahwa yang memiliki peluang besar mengambil keputusan justru pemegang 
saham independ
en yang menguasai 24% saham. 
> 
> Apakah ini tak mempengaruhi kinerja produksi, menurut Suwandi tidak. Sebab, selama 
>ini semua peke
rjaan berjalan seperti biasa. Tapi, yang dikhawatirkan dia adalah saham PT Semen 
Gresik di BEJ.(asa
)
> 
> 
> 
> Soal Semen Padang Diambil Pemda Sumbar
> Ekonom: Cermin Perilaku Sempit
> Reporter: A Krisna Maharani 
> 
> detikcom - Jakarta, Ekonom Indef (Institute for Development of Economic and Finance) 
>Didik J. Rac
hbini mengatakan pengambilalihan sepihak Semen Padang oleh pemerintah daerah (Pemda) 
dan masyarakat
 Sumatra Barat (Sumbar), merupakan cermin dari perilaku yang sempit. 
> 
> Menurutnya, pengambilalihan Semen Padang oleh Pemda dan DPRD, merupakan sikap 
>politik yang terbel
akang. 
> 
> "Dengan sikap seperti itu masyarakat Sumbar tidak akan maju, sikap seperti itu 
>mencerminkan peril
aku yang sempit. Sikap itu untuk meraih keuntungan politik dengan menindas ekonomi," 
kata Didik. 
> 
> Selain itu lanjut dia, kepemilikan tanah Sumbar mirip dengan sistem ekonomi sosialis 
>akan membuat
 semakin terbelakang. "Dan harusnya mereka tidak berfikir seperti itu. Semen Padang 
itu menjadi maj
u dibawah Semen Gresik, dan mestinya privatisasi tidak diikuti langkah-langkah 
politik," tukasnya. 

> 
> Syarat untuk privatisasi itu diperlukan dukungan politik yang rasional, bukan 
>irasional seperti i
tu. Adanya gejala memobilasasi DPRD mencerminkan sikap politik yang terblakang dan 
sempit. 
> 
> Apalagi Semen Padang adalah bagian dari Semen Gresik yang juga dimiliki publik, jadi 
>itu melangga
r publik yang berlaku internasional. Seharusnya kata Didik, kalau memang masyarakat 
Sumbar menilai 
ada ketidakberesan pada proses transaksi dimasa lalu, sebaiknya pelakunya saja yang 
dituntut, janga
n pendudukan seperti ini. "Isu kedaerahan ini akan membuat Sumbar semakin 
terbelakang," ujarnya. 
> 
> Dia mengambil permisalan di Bali ada 100 hotel, dimana yang dua hotel punya orang 
>Bali dan sisany
a punya orang Jakarta, mana yang akan dipilih apakah punya dua hotel dengan 100 persen 
milik orang 
Bali atau tidak usah mempermasalahkan kepemilikan tapi ada 100 hotel. Dengan 100 hotel 
lanjut Didik
 mencontohkan, banyak lapangan kerja dan banyak pemasukkan. 
> 
> Tapi dia mengaku setuju jika ada pihak yang melakukan koreksi terhadap langkah 
>privatisasi pemeri
ntah, karena ia melihat privatisasi yang dilakukan banyak yang sembrono. (Ir)
> 
> 



RantauNet http://www.rantaunet.com

Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3
===============================================
Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3

ATAU Kirimkan email
Ke/To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama:
-mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda]
-berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda]
Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
===============================================

Kirim email ke