|
GAMMA 42-3: 11-12-2001
Soni: Hentikan
Privatisasi
Program privatisasi bakal mendatangkan
bencana di kemudian hari.
Di samping
liar, rakyat tak memperoleh apa-apa.
MENARI di atas kepedihan orang lain.
Itulah gambaran para
pemodal
internasional yang belakangan ingin menguasai beberapa BUMN. Seolah-olah,
kata Revrisond Baswir, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, semua ini telah mereka rencanakan sebelumnya. Krisis ekonomi
yang sudah berlangsung lebih empat tahun itu secara sistematis telah
membuka peluang bagi mereka untuk memborong perusahaan-perusahaan Indonesia
dengan harga sangat murah, merosot hingga
75%.
Pemerintah Indonesia juga terperangkap
utang, yang kini
jumlahnya
menembus angka Rp 1.400 trilyun. Itu sebabnya, pemerintah
terpaksa
menyisihkan anggaran negara untuk membayar utang dalam dan
luar
negeri sebesar rata-rata Rp 90 trilyun per tahun. Yang lebih menyedihkan
lagi, secara halus, pemerintah kemudian dipaksa untuk menjual BUMN dengan
harga
bantingan.
Lantas, sang juragan IMF datang,
menyediakan dana cadangan US$
43
milyar untuk menopang penguatan rupiah, dengan seabrek kewajiban yang
secara rinci tertuang dalam LOI (Letter of Intent). Salah satunya dengan
program penjualan atau privatisasi BUMN dengan target Rp 6,5 trilyun per
tahun.
Pemerintah panik. Meski tanpa payung
undang-undang (UU),
pelaksanaan
program privatisasi nekat digelar. Tidak seperti yang terjadi di negara
lain. Turki memayungi program serupa dengan UU No. 4046/1997. Yugoslavia
(Serbia) menggunakan UU Pengalihan Kepemilikan (Law of Ownership
Transformation). Sedangkan di Brazil, kegiatan itu dipayungi UU No.
13-IV/1990.
Karena itu, tak heran jika pelaksanaan
privatisasi seakan bergerak liar. Misalnya, privatisasi PT Semen Gresik
Group (SGG) pada 1998. "Sejak awal, ditandai praktik patgulipat (insider
trading). Sebagaimana terungkap secara terinci dalam laporan pengaduan
Bapepam kepada Kejaksaan Agung. Setidaknya, terdapat 14 perusahaan
yang tersebut yang berujung dengan pemecatan Ketua Bapepam Putu Ary
Suta. Entah apa yang terjadi, kasus itu hingga kini tenggelam begitu saja
seperti ditelan ombak," kata pria kelahiran Pekanbaru, 28 Februari 1958,
ini.
Peruntukan dana hasil pelaksanaan
privatisasi BUMN itu pun tidak jelas ujung pangkalnya. "Tidak seperti yang
terjadi di Yugoslavia, dananya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan
(50%), untuk Depnaker (25%), sisanya (25%) untuk membiayai pensiun dan
asuransi pegawai," papar
Revrisond.
Sementara, di Indonesia, sebut Sony,
begitu ia biasa disapa, dana hasil privatisasi BUMN itu cenderung digunakan
oleh penguasa seenak perutnya. Sony merisaukan, jangan-jangan yang
dilakukan pemerintah selama ini tidak lebih dari sekadar "rampokisasi"
dengan
kedok privatisasi.
Masalah put option saham pemerintah di
SGG maupun spin off
Semen Padang
(SP) dan Semen Tonasa (ST) dari SGG juga mendapat sorotan dari penyandang gelar
M.B.A. dalam bidang general business di Western Michigan University, AS,
ini. Berikut petikan
wawancaranya:
Tanggapan Anda tentang penundaan put
option 51% saham SGG
kepada
Cemex?
Inti persoalannya ada dua pertanyaan
besar. Pertanyaan pertama
yang
harus dijawab, apa alasan pemerintah menjual BUMN? Kalau kita analisis,
privatisasi itu bukan program baru. Sejak 1988, zaman Presiden Soeharto
juga sudah ada privatisasi. Waktu itu tujuannya menyehatkan BUMN dengan
menjual di pasar modal. Ketika krisis, tidak hanya pasar modal, tetapi
melalui mitra strategis. Lain lagi alasan pemerintah sekarang. Ternyata,
pemerintah butuh uang untuk
bayar utang.
Jadi, apakah patut meneruskan penjualan
itu? Kalau logika ini
yang
dipakai, berbahaya sekali. Nilai equity (kepemilikan pemerintah) tinggal Rp
250 trilyun. Dari total aset Rp 850 trilyun, Rp 400 trilyun berupa tabungan
masyarakat (utang pemerintah), Rp 200 trilyun utang jangka panjang
(obligasi), jadi nilai bersih tinggal Rp 250 trilyun. Kalau kita bisa bayar
bunga untuk 3 tahun,
tahun
ke-4 dan tahun ke-5, kan, masih terus punya kewajiban untuk
bayar
bunga.
Mestinya, yang dilakukan pemerintah
adalah mengupayakan pemotongan utang luar negeri. Tak perlu ada penjualan
BUMN. Kalaupun mau dijual, siapa yang mau beli harus jelas? Tidak sekadar
investor atau pemodal. Tapi, harus diusut karakternya, track record-nya,
dan dapat uang dari mana? Dari informasi yang saya dapat, Cemex itu
di negaranya adalah perusahaan monopoli yang menguasai 71% pasar.
Ini berbahaya
sekali.
Cemex akan melakukan praktik serupa ke
Indonesia. Selain itu,
Cemex
kena penalti di Amerika Serikat karena melakukan praktik dumping.
Di
Meksiko mereka jual semen 100 dolar/ton, di AS 31 dolar/ton. Cemex juga
dikenal sebagai perusahaan yang melakukan praktik money laundering. Dan
ketika masuk ke Indonesia tidak pakai uang
sendiri.
Mereka membuat perusahaan papan nama
yang anggotanya terdiri
atas
venture club, yaitu gabungan perusahaan pelepas uang (venture capital). Dan
dari sana mereka mendapat royalti. Ada 10 perusahaan (pelaku praktik money
laundering) di seluruh dunia yang terlibat. Antara lain, American Investment Group (AS), Government of
Singapore Investment Center (Singapura), CDPQ (Kanada), dan GIAM
(Belgia), sebuah perusahaan yang berpusat di Cayman Island. Ke-10
perusahaan ini juga buka cabang di Cayman
Island.
Apakah semua ini tidak berbahaya jika
dipraktikkan di
Indonesia?
Asal tahu saja, Cemex itu milik Loranzo
Zumbrano, seorang
pengusaha
sangat kaya yang merupakan Liem Sioe Liong-nya Meksiko.
Zumbrano
adalah pengusaha kroni yang dekat dengan PRI, partai pemerintah
yang berkuasa,
mirip Golkar di sini. Ia termasuk 100 pengusaha terkaya
di
dunia. Ketika aset perusahaan itu digabung dengan perusahaan keluarga,
Zumbrano tercatat sebagai orang ke-8 terkaya dengan harta senilai US$ 2,9
milyar.
Nah, kalau di sini kita memusuhi Liem,
Eka Tjipta, Prajogo, Bob Hasan, sekarang kita mengundang orang baru lagi
yang "mirip", dan telah menyebabkan krisis Meksiko. Orang yang membuat
hancur perekonomian Meksiko, yang membuat Meksiko mengalami
krisis berulang-ulang. Ini namanya bukan mitra strategis, melainkan
rampok strategis!
Apa makna di balik penundaan keputusan
pemerintah
ini?
Itu artinya, pemerintah memaksakan tetap
ingin bayar utang. Selain itu, walaupun ada praktik curang Cemex, masih ada
juga orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan ingin
melanjutkan terus. Jangan-jangan karena persekot mereka sudah masuk duluan
kepada orang-orang di sektor
kekuasaan.
Lalu apa yang harus kita
perbuat?
DPR harus menghentikan privatisasi
secara keseluruhan. Atur yang jelas soal privatisasi dalam UU, baru
lanjutkan lagi. Tak ada pilihan lain soal ini. Ini juga sesuai dengan
aspirasi
yang berkembang.
Tetapi, yang terjadi
bagaimana?
Janji spin off SGG diucapkan oleh tiga
orang presiden, mulai dari era Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati.
Tapi, tidak satu pun ditepati. Sebetulnya, enggak ada risiko (dari Cemex)
kalau kita memutuskan spin-off. Dalam perjanjian itu tidak diatur kita
akan menjual dengan harga tertentu. Tetapi, ketika berhasil membeli
14%, Cemex memang menginginkan mayoritas. Itu sebabnya Cemex
tampak bersemangat, hingga rela memasang iklan di sejumlah media dalam
dua
hari berturut-turut. Apa yang diperoleh pemerintah jika
meneruskan
penjualan?
Masyarakat tidak memperoleh manfaat
apa-apa dari hasil
privatisasi.
Malah, uangnya langsung menguap lagi untuk bayar bunga utang.
Apa pendapat Anda mengenai rencana
pemerintah untuk membeli
kembali
saham ST dan SP paska spin off dari
SGG?
Ada tiga kekuatan tarik menarik soal put
option. Cemex
yang
menginginkan put option 51%. Sementara, pemerintah sendiri
tetap
menghendaki agar dapat uang untuk membiayai APBN. Di sisi
lain,
masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan menginginkan
spin off.
Dengan keputusan ini, Cemex dan pemerintah jelas diuntungkan. Karena, pemerintah dapat uang dan saham
Cemex di Semen
Gresik
meningkat. Tetapi, masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi
Selatan
jelas dirugikan. Ini artinya, keputusan pemerintah itu berat sebelah, lebih
mementingkan Cemex dan pemerintah sendiri.
Dengan skenario pemerintah itu, ternyata
tidak hanya spin off. Soalnya, saham Cemex di Semen Padang dan Semen Tonasa
malah meningkat. Kepemilikan saham Cemex di SP dan ST yang dulunya
25,5% kini naik jadi 37,5%. Meski saham pemerintah juga naik.
Kalau begini, put option jelas sekali
dilakukan.
Dengan langkah itu, pemerintah mencoba
mencari optimalisasi. Keinginan Cemex terpenuhi, sahamnya di Semen Gresik
menjadi 76%. Sementara, saham pemerintah di SP dan ST juga meningkat.
Pemerintah dapat uang sekitar US$ 250 juta. Tetapi, SP dan ST
tetap dirugikan. Akan lebih menguntungkan bila kedua BUMN itu tetap
dengan status
quo.
Solusi terbaiknya
apa?
Meski tak dapat duit, pemerintah tidak
akan merugi bila menguasai
SP dan
ST 100%. Pemerintah jangan hanya membeli 51%, tapi membeli
100% saham SP
dan ST. Lebih baik pisah. Walau tak dapat duit, kita
masih
untung dapat perusahaan. SP dan ST menjadi milik kita. Silakan
saja
Cemex mengakuisisi SGG sampai habis. Dengan begitu, kan, pisah.
Biar
saja SGG lepas ke Cemex.
-Mohammad Rochiq dan Yudi Yusmili (Yogyakarta) GAMMA Digital News: Bersih,
Berani, Mandiri - Interaktif!
� Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang, 1999. - Webmaster info |
