|
ARGENTINA
Oleh: Revrisond Baswir
IMF kembali makan korban. Di tengah-tengah suasana
umat Islam se dunia masih merayakan Idul Fitri, dan umat Kristiani bersiap-siap
menyambut hari Natal, bangsa Argentina justru bersimpuh menangis di bawah
tatapan dingin IMF. Kerusuhan masal yang meledak Kamis (20/12) lalu, berakhir
menelan 24 orang korban jiwa dan sekitar dua ratus orang luka-luka. Pemerintahan
Presiden Fernando de la Rua terguling setelah memerintah selama dua tahun. Dan
bangsa Argentina gagal memenuhi kewajiban utang luar negerinya yang akan jatuh
tempo akhir bulan ini.
Seperti biasa, menanggapi tragedi yang memilukan
tersebut, sejumlah pejabat ekonomi dan ekonom neoliberal Indonesia, segera
angkat suara. Menurut mereka, situasi ekonomi Indonesia sangat berbeda dari
Argentina. Pemerintah Argentina menerapkan rezim kurs tetap, sementara
pemerintah Indonesia menerapkan rezim kurs mengambang bebas. Bahkan,
sebagaimana diprediksi oleh Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, ekonomi
Indonesia justru akan mengalami kebangkitan pada triwulan ketiga tahun
2002.
Bahwa situasi ekonomi Indonesia tidak sama dengan
Argentina, tentu tidak perlu ada keraguan mengenai hal itu. Tetapi tidak berarti
bahwa antara keduanya sama sekali tidak memiliki kesamaan. Pertama, Indonesia
dan Argentina adalah sama-sama negara penghutang terbesar di dunia. Utang luar
negeri Indonesia saat ini berjumlah sekitar 137 miliar dollar AS. Sementara
utang luar negeri Argentina berjumlah sekitar 132 miliar dollar AS.
Kedua, Indonesia dan Argentina sama-sama mengalami
kesulitan dalam membayar kewajiban utang luar negerinya. Sesuai dengan APBN
2002, pemerintah Indonesia tidak hanya berencana meminta penjadualan ulang
pembayaran angsuran pokok utang luar negeri, tetapi juga pembayaran bunganya.
Dan ketiga, ini yang paling penting, Indonesia dan
Argentina adalah sama-sama pasien IMF yang telah mengalami krisis selama empat
tahun berturut-turut. Kemarahan rakyat yang memicu kerusuhan masal Kamis lalu
jelas dipicu oleh pelaksanaan program pengencangan ikat pinggang yang
digariskan IMF. Bahkan, tekanan IMF untuk melaksanakan program
pengencangan ikat pinggang yang disertai dengan penundaan pencairan
pinjaman sebesar 1,2 milyar dollar pada 13 Desember lalu, patut dituduh sebagai
hal yang paling bertanggungjawab terhadap tragedi tersebut.
Tetapi jika dicermati situasi ekonomi dan politik
Indonesia secara keseluruhan, ancaman yang dihadapi Indonesia sesungguhnya jauh
lebih serius daripada Argentina.
Pertama, Argentina hanya sebuah negara kecil dengan
penduduk sebesar 37 juta jiwa. Jika jumlah pengangguran di Argentina pada tahun
2001 ini membengkak mencapai 18 persen, maka jumlah seluruh penganggur di
Argentina tidak lebih dari tiga juta angkatan kerja. Sementara Indonesia adalah
sebuah negara besar dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa. Dengan angka
pengangguran mencapai 40 persen, jumlah seluruh pencari kerja di Indonesia
hampir sama jumlahnya dengan jumlah seluruh penduduk Argentina.
Kedua, secara rata-rata nasional, Argentina adalah
sebuah negeri yang jauh lebih makmur daripada Indonesia. PDB perkapita Argentina
pada tahun 1999 sudah mencapai 7.600 dollar AS. Sementara Indonesia adalah
sebuah negeri super miskin dengan PDB perkapita pada tahun yang sama hanya
sekitar 600 dollar AS.
Dan ketiga, Argentina sama sekali tidak menghadapi
ancaman disintegrasi bangsa. Selain hanya berpenduduk 37 juta jiwa, dengan
keragaman etnis yang terbatas, benih-benih disintegrasi bangsa memang tidak
terdapat di Argentina. Sebaliknya dengan Indonesia, jauh sebelum krisis, ancaman
disintegrasi bangsa telah terus menerus menyertai negeri ini. Bahkan, setelah
selama empat tahun di bawah perawatan IMF, ancaman disintegrasi bangsa yang
dihadapi Indonesia justru cenderung meluas. Menyusul Aceh dan Papua, kekecewaan
terhadap Jakarta kini juga merebak di Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat,
dan Sulawesi Selatan.
Mencermati keseluruhan situasi ekonomi-politik
tersebut, rasanya sama sekali tidak ada alasan bagi siapa pun di Indonesia untuk
begitu saja mengabaikan tragedi Argentina. Sebaliknya, kegagalan IMF dalam
menyelamatkan perekonomian negeri itu, sepatutnya dipetik sebagai pelajaran
berharga untuk tidak begitu saja menyerahkan masa depan perekonomian negeri ini
kepada lembaga keuangan multilateral tersebut. Bukti-bukti kegagalan IMF
terbentang di seluruh penjuru dunia. Menjadi sangat aneh jika para pejabat
ekonomi dan para ekonom neoliberal Indonesia masih tetap berkeras kepala
memandang 'jalan IMF' sebagai jalan yang tidak penuh bahaya.
Dari sekian banyak pelajaran penting yang dapat
ditarik dari tangisan Argentina, di antaranya adalah soal batas kesabaran
rakyat. Rakyat Indonesia yang terbiasa hidup menderita mungkin memiliki daya
tahan yang lebih baik daripada kelas menengah Argentina. Tetapi itu sama
sekali tidak berarti bahwa rakyat Indonesia tidak memiliki batas kesabaran.
Ketiadan kerja dan peningkatan biaya hidup yang berlangsung terus menerus, pasti
ada batasnya. Sebab itu, kesetiaan pada IMF yang bermuara pada permintaan
penjadualan ulang utang luar negeri, sepatutnya diimbangi secara sungguh-sungguh
dengan penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Kemudian, soalnya perlunya keseimbangan antara
pemulihan kepercayaan investor asing dengan upaya membangun dukungan rakyat.
Sehubungan dengan itu, kordinasi kebijakan harus diupayakan agar benar-benar
mampu memperkuat pasar domestik secara optimal. Kebijakan fiskal yang membebani
rakyat, yang disertai dengan kebijakan moneter yang ketat, jelas konterproduktif
bagi pergerakan sektor riil. Lebih-lebih bila hal itu diperparah oleh ketiadaan
kepastian hukum dan birokrasi yang korup. Jangankan penguatan pasar domestik,
investor asing pun akan berpikir tiga kali untuk berinvestasi di
sini.
Akhirnya, sebagaimana telah kita alami pada tahun
1998, cara kekerasan sama sekali bukan jalan keluar untuk meredam kemarahan
rakyat. Baik dalam menangani ancaman disintegrasi, pemogokan buruh, kemarahan
petani, dan kekecewaan kaum miskin kota, pikiran untuk menggunakan cara
kekerasan harus dibuang jauh-jauh. Defisit anggaran memang perlu dicari
jalan keluarnya, tetapi semata-mata membebankannya kepada rakyat banyak jelas
memancing perkara. Sebab itu, siapa pun yang memerintah di Jakarta, harus
belajar untuk berempati terhadap aspirasi kelompok-kelompok yang
terpinggirkan.
Untuk itu, mumpung bulan Syawal masih terbentang
dihadapan kita, marilah kita coba membangun kebersamaan dan saling pengertian
dalam arti seluas-luasnya. Situasi Indonesia memang tidak sama dengan
Argentina. Tetapi Indonesia bisa sama-sama menangis seperti dialami
Argentina. Ah, jangan menangis Indonesia!
@Republika, 24 Desember 2001.
|
