|
Sinar
Harapan, 23-02-02 Ibukota
Baru, Sebuah Kebutuhan: Jawaban
Untuk Mahmudi Hairuddin Oleh Indra J. Piliang Mahmudi
Hairuddin, menanggapi tulisan saya (SH, 5/2) mengajukan pertanyaan menarik:
Apakah substansi kompleksitas permasalahan Jakarta yang sebenarnya sehingga
harus memindahkan Ibu Kota ini? Mahmudi pun mengajukan empat catatan penting.
Pertama,
gagasan upaya memindahkan Ibu Kota ini hendaknya berpijak pada kepentingan atau
kemaslahatan umat (baca: masyarakat), apalagi biaya pembangunan kini hanya
mengandalkan pinjaman luar negeri, sementara pemindahan Ibu Kota membutuhkan
biaya yang tinggi.
Kedua,
kompleksitas permasalahan Jakarta sebagai ibu kota negara -- sebagaimana
dijelaskan Indra Piliang, bukanlah substansi permasalahan itu
sendiri.
Ketiga,
oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan rekonstruksi
pembangunan tata ruang perkotaan dan rekonstruksi serta rehabilitasi mental para
penyelenggara negara sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Keempat,
permasalahan ini semakin kompleks karena tidak jelasnya paradigma ekonomi selama
ini. Terakhir, Mahmudi menyimpulkan bahwa pemindahan ibukota adalah gagasan
utopis. Saya
tertantang untuk kembali mendiskusikannya. Tantangan itu lebih kepada belum
jelasnya konsepsi yang ditawarkan Mahmudi, selain penolakan berdasarkan
pemahaman yang sudah banyak terdengar, tentang mentalitas bangsa dan manusianya.
Penjelasan itu belum tentu akurat, mengingat persoalan mentalitas bangsa dan
manusia Indonesia kalau dilihat dari bentangan sejarah, mengalami beragam
perubahan. Mulai dari Mpu Tantular, Ronggowarsito, Raja Ali Haji, sampai ke era
M. Yamin, Soedjatmoko, atau bahkan Dewi Lestari dan Ayu Utami, sudah menunjukkan
bagaimana caranya mengubah mentalitas bangsa dan manusia Indonesia. Ratusan
daftar nama berikut karyanya bisa dijadikan sebagai ukuran betapa bangsa dan
manusia Indonesia mampu menghasilkan sesuatu yang membanggakan, bukan hanya
berdimensi nasional, bahkan juga regional pada masanya masing-masing.
Apalagi
hanya untuk �sekedar� memindahkan ibukota. Memang, seperti diuraikan Sinar
Harapan (14/02), bahwa gagasan terbaik atau jalan kompromi yang bisa dilakukan
adalah mempertahankan ibukota Jakarta untuk sementara waktu, sembari
membenahinya. Tetapi, jalan kompromi itu toh tidak menutup kemungkinan untuk
mewujudkan gagasan utopis itu, mengingat semakin lama semakin terlihat betapa
Jakarta telah melanggengkan banyak nilai-nilai negatif bangsa dan manusia
Indonesia, sembari memperlemah nilai-nilai positifnya. Birokrasi telah berubah
menjadi kleptokrasi (pemerintahan para maling) baik di masa lalu, maupun dimasa
kini. Individualisme digantikan oleh hedonisme. Sedangkan perjuangan mengalami
degradasi, mengingat aktor-aktornya bisa berganti peran kapan saja, sekedar
hanya mengganti topeng yang ada di muka. Nilai-nilai itulah yang ditularkan
Jakarta keluar Jakarta, justru ketika Indonesia butuh nilai-nilai baru yang
lebih segar, nyaman dan humanis. Etos
Kerja Jakarta kini jarang mengeluarkan satu karyapun. Dalam panggung kebudayaan, tongkat estafet belum dialihkan kepada budayawan-budayawan muda. Tak terkecuali di panggung politik, orang-orang tua muncul dengan sebutan reformis. Padahal, tak mungkin reformasi dilahirkan dan dihadirkan oleh angkatan tua kita. Catatan biografi Prof. Dr. Emil Salim menyebutkan, � Revolusi Berakhir Hari Minggu�. Sedangkan, bagi kalangan muda, justru hari Minggu adalah hari mempersiapkan revolusi. Begitupun bagi Gunawan Muhammad yang menyatakan �Setelah Revolusi Tak Ada Lagi� yang terbaca sebagai sebuah sindiran, ketimbang kesimpulan. Sedangkan bagi kalangan muda, revolusi justru nafas kehidupan. Pengertian revolusi ini tentu bukanlah perubahan struktural dan berdarah, melainkan lebih kepada revolusi di bidang pemikiran, juga revolusi generasi, dengan langkah-langkah damai, rujuk, atau ishlah, sebagaimana terlihat di Philipina dan Afrika Selatan. Urusan masa depan adalah urusan anak-anak muda. Makanya, agak mengherankan Mahmudi masih berpikir dalam kerangka konserfatif, berupa perubahan mentalitas pemimpin dan masyarakat, padahal terbukti gagal selama ini. Revolusi Indonesia adalah revolusi yang belum selesai, karena belum menemukan pijakan historisnya, baik dalam artian normatif, ataupun ideologis. Revolusi yang pernah digelar di Indonesia, baru bersifat mesianistik, bahkan paranoid � seperti jargon Bung Karno di usia tua --. Atau, kalaupun dilakukan oleh anak-anak muda dalam �Revolusi Mei 1998� baru bersifat jadi-jadian, instant, yang terlihat dari pro-kontra pengadilan HAM terhadap pelaku penembakan mahasiswa Trisakti oleh anak-anak muda yang menyebut diri sebagai �mantan aktifis 1998�. Padahal, kesamaan paradigma perjuangan adalah pintu untuk menuju sebuah perubahan. Sekalipun, perjuangan juga memperlihatkan sisi pengkhianatan dan atau kepahlawanan. Kebanyakan pahlawan mati menjadi martir, sedangkan pengkhianatan bertahan dalam perubahan rezim apapun. Nah, dalam kerangka revolusi itulah pemindahan ibukota bisa dijadikan sebagai patokan awal. Pemindahan ibukota, sekalipun masih dalam kerangka utopis, merupakan gagasan revolusioner yang akan mengubah banyak hal. Hal pertama dalam kerangka ini adalah pentingnya etos kerja. Etos kerja yang dilandasi pemikiran utopis akan berhadapan dengan banyak kendala. Dengan pemindahan ibukota, berarti akan banyak melibatkan pikiran ahli-ahli perencanaan kota, baik dalam kerangka fisik, maupun sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan untuk membangun sesuatu yang baru, diatas puing-puing dan belantara kota yang telah menunjukkan luka-luka zaman, akan melibatkan banyak energi pikiran, sumber daya manusia, juga kohesi sosial di kalangan perencananya. Kebanyakan manusia akan lebih mudah merusak sesuatu yang sudah ada, ketimbang membangun sesuatu yang baru. Dengan gagasan pemindahan ibukota, generasi baru Indonesia akan tertantang untuk membangun ibukota baru yang ideal bagi masa depan bangsa dan manusia Indonesia. Soal-soal ekonomi pasti dengan sendirinya juga disorot, dipikirkan, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan diperbaiki, dalam pola manajemen perkotaan. Tidak bisa sesuatu yang ideal itu ada dengan sendirinya, kalau tidak diusahakan dan diraih. Bahkan makanan yang terhidang di meja makan juga memerlukan tangan untuk memasukkannya ke mulut. Tetapi,
lagi-lagi, kebanyakan generasi muda sekarang lebih suka disuapi, lalu protes
kalau suapan itu tidak sesuai dengan porsi yang diinginkan. Stabilitas politik dan ekonomi Orde Baru telah
mewariskan kemanjaan psikis. Banyak contoh negara-negara yang tenggelam, akibat
kemanjaan psikis seperti ini, seperti yang terjadi dalam rezim komunis Rusia,
atau Roma dibawah Julius Caesar. Amerika, untuk membangkitkan kembali
perekonomian dan superioritasnya, menjadikan persoalan terorisme sebagai energi
sosial. Begitupun Jepang dan Jerman menjadikan kekalahan dalam perang untuk
membangun negerinya agar tetap berada dalam barisan negara-negara Dunia Pertama.
Jadi, gagasan pemindahan ibukota lebih merupakan masalah kebudayaan dan
mentalitas baru, serta bukan menjadikan mentalitas lama sebagai kambing hitam
atas terjadinya berbagai keterpurukan seperti yang terlihat di Jakarta.
Dekontruksi Masa Lalu, Rekonstruksi Masa Depan Disamping persoalan mentalitas, Mahmudi juga menyebutkan pentingnya rekonstruksi tata ruang dan tata kota. Bagaimana bisa? Seorang nenek yang sudah berwajah keriput, apapun caranya, tetaplah nenek-nenek. Bopeng-bopeng di wajah Jakarta sulit sekali diobati, karena obatnya hanyalah satu, menunggu kematian. Pola rekonstruksi yang ditawarkan justru lebih makan banyak biaya, ketimbang membangun ibukota baru. Seorang nenek sampai kapanpun tak akan bisa melahirkan anak-anak, karena rahimnya sudah kering dan mengalami menopause. Menopause pembangunan itulah yang kita lihat di Jakarta, dalam banyak bidang, mengingat pemimpin-pemimpinnya yang tua atau anak-anak muda yang terjebak pemikiran kalangan tua. Memang, banyak orang tua yang berpikiran muda, seperti Pramudya Ananta Toer, tetapi pikiran-pikiran Toer akan sulit sekali untuk diterjemahkan dalam realitas sosial, apabila anak-anak muda menjadikan pikiran itu sebagai mummy masa lalu. Makanya, dekontruksi persoalan ekonomi, kebudayaan, sosial, juga terutama politik masa lalu menjadi penting. Kalau perlu, dengan cara membakar buku, seperti simbolisasi yang ditunjukan mahasiswa Bandung, tetapi dengan cara harfiah. Membakar buku dalam hal ini bukan dengan memasukkan karya-karya yang sudah tertulis kedalam api, tetapi lebih pada upaya menulis buku baru, dengan semangat dan pikiran baru. Inilah satu-satunya jalan untuk meraih masa depan. Sebab, dekonstruksi tanpa diiringi dengan rekonstruksi, sama saja dengan doktrin yang pernah dipuja di kalangan militer, �Politik Bumi Hangus�. Ketika Revolusi Bolsevik meletus di Rusia, misalnya, tak satu lampu jalananpun pecah. Rusia kini adalah Rusia yang dibangun berabad-abad, dengan gedung-gedungnya yang berusia tua, tetapi dengan pikiran orang-orang yang sudah berubah. Politik
bumi hangus ini juga yang kita lihat di Jakarta. Gedung-gedung kuno dirobohkan,
lalu dalam tanah yang sama, dibangun gedung baru, tanpa memikirkan tambahan
beban pada perut Jakarta. Jakarta yang dulunya daerah rawa, yang sampai tahun
1960-an � menurut cerita ayah saya � masih ditandai dengan pembangunan
kanal-kanal, agar air mengalir kelaut, lalu tanah mengeras. Tetapi, mengingat
begitu rendahnya tanah Jakarta, kini intrusi air laut sudah sampai ke kawasan
Menteng. Penyedotan air tanah yang berlebihan oleh gedung-gedung pencakar
langit, telah menghilangkan energi tanahnya. Air asin yang bercampur limbah
merkuri di laut Jakarta akibat terus dialiri sampah dan limbah dari
pabrik-pabrik di Jabotabek, kini kembali ke Jakarta dalam bentuk intrusi air
laut. Konsumsi merkury inilah yang menyerang otak manusia Jakarta, hingga
pelan-pelan mengurangi kecerdasan. Makanya, saya memandang bahwa ibukota baru mesti letaknya di kawasan dekat perbukitan. Sebab, air yang mengalir lebih murni dan belum tercemar. Sebagai contoh paling mutakhir, dua pertemuan untuk rekonsiliasi di Poso dan Ambon dilakukan di Malino yang merupakan dataran tinggi dekat Makasar. Hawa murni bumi, akan sangat berpengaruh kepada pikiran manusia. Memang, terdapat banyak perusahaan air minum, tetapi harga yang harus dibayar sedemikian mahalnya, bahkan lebih mahal dari minyak tanah, akikat pentingnya kemasan. Untuk itulah, pembangunan atau diskusi intensif untuk memindahkan ibukota menjadi relevan. Gedung-gedungnya, kalau perlu, tak perlu tinggi-tinggi. Gedung tinggi di Jakarta, terbukti hanya menunjukkan kepongahan manusia dengan membuat pilar-pilar mencapai Tuhan, tetapi lemah dalam hal keselamatan penghuni. Kita masih ingat, betapa kebakaran Gedung BI menelan korban, karena tiadanya alat-alat pemadam kebakaran yang bisa mencapai puncak gedung. Keadaan ini sungguh mengerikan, tetapi sekaligus menyebalkan, karena di Eropa saja, gedung-gedung yang dibangun tak setinggi Jakarta, kecuali satu-dua yang merupakan peninggalan masa lalu. Berpikir utopis, ditengah banyak sekali keruwetan hidup, setidaknya masih memberikan sedikit harapan tentang apa dan bagaimana bentuk dari masa depan yang kita inginkan. @2002 Indra J. Piliang, peneliti CSIS. |
