Assalamu'alaikum Wr Wb
Dengan Hormat Sepuluh Jari
Sebelas Dengan Kepala
 
Sebagai rang rantau, ambo iyo maraso malu jo aka. Apa memang anggota DPRD tak punya lagi harga diri dan nurani? Apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Arwan Kasri ketika bersama saya menjadi pembicara di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia beberapa bulan lalu itu bohong semua? Pak Arwan, dengan senioritasnya, mengatakan sampai kini tak ada bukti anggota DPRD menyelewengkan aspirasi rakyat Sumbar. Bahkan, Pak Arwan mengatakan, selalu kedatangan delegasi masyarakat menyampaikan aspirasi. Lalu, di depan ratusan mahasiswa-civitas akademika UI, pak Arwan menyindir saya sebagai orang yang hanya mendengarkan berita miring soal Sumbar, tapi tak melihatnya sendiri.
 
Kini, kilek ladiang lah ka kapalo. Kilek pakak lah ka talingo. Kilek buto alah ka mato. Kilek kampih lah ka paruik. Apo lai nan harus dikatakan, kalau ladiang itu akan membelah seluruh kepala orang Minang, tanpa pernah bisa lagi tegak, selain menunduk seperti Burung Onta.
 
Sebagai rang rantau, ambo iyo janyo bisa memberikan petisi ketidak-percayaan kepada DPRD Sumatera Barat, lengkap dengan seluruh begundal-begundalnya di jajaran pers, kaum intelektual. Juga, hormat ambo kepada Zen M. Gomo yang memilih protes kepada rekan-rekannya, dengan tidak bekerja di DPRD.
 
Ibarat serangan pianggang, kini pucuk daunnya yang busuk. Busuk di pucuk daun, juga menularkan busuk pada batang dan akar pohon.  Pertanda bahaya kekeringan akan menyebar. kekeringan nurani, keimanan, juga pertanggungjawaban kepada publik dan Tuhan.
 
Ambo tak tahu, apalagi kata yang harus ditulis. Tapin yang jelas, kejadian ini bukan untuk pertama kalinya, dan sepertinya bukan untuk terakhir kalinya. Terima kasih atas segala kebohongan yang terjadi selama ini. Silakan dikatakan, berita REPUBLIKA ini hanya isapan jempol. Silakan. Hukum quantum kebohongan berbunyi: satu kebohongan, bisa ditutupi oleh sepuluh kebohongan. Sepuluh kebohongan, bisa ditutupi oleh seribu kebohongan. Seribu kebohongan berarti taiada hari tanpa kebohongan.
 
Republika Online, Rabu, 16 Oktober 2002  19:44:00
Anggota DPRD Sumbar Mempermalukan Indonesia di Malaysia


Kuala Lumpur-RoL--Kunjungan sejumlah anggota DPRD Sumbar ke Malaysia beberapa waktu lalu tidak saja dikecam di daerah sendiri, tapi juga dinilai sejumlah pejabat KBRI Kuala Lumpur sebagai tindakan yang memalukan bangsa dan negara di mata kalangan ekonom dan masyarakat Malaysia.

"Rombongan DPRD Sumbar itu tidak tahu aturan, tingkah laku mereka memuakan dan memalukan bangsa," ujar Kepala Devisi Perdagangan KBRI Kuala Lumpur, Drs Indra Yefitmon, di Kuala Lumpur, Rabu.

Rombongan DPRD Sumbar yang dipimpin ketuanya, H Arwan Kasri, mengunjungi Malaka, Seremban dan Kuala Lumpur dari 8 hingga 14 September 2002 dalam rangka kunjungan kerja sekaligus dan berupaya mencari peluang-peluang ekonomi bagi Sumbar. Keberangkatan mereka diprotes mahasiswa Sumbar melalui aksi demo saat keberangkatan di Bandara Tabing, Padang.

Menurut Indra, sejak pertama datang anggota DPRD sudah bikin masalah. "Awalnya mereka menyebutkan menginap di salah satu hotel di Seremban, tapi ketika pejabat KBRI mencek ke hotel itu ternyata mereka tidak ada, dihubungi ke telepon genggam mereka juga tak bisa," katanya.

Selanjutnya rombongan DPRD meminta pada KBRI untuk mengatur pertemuan dengan Dewan Perniagaan Melayu (DPM) Negeri Sembilan dan DPM Malaysia (sejenis KADIN). "KBRI lalu mengontak pihak DPM untuk pertemuan itu dan mereka setuju. Pertemuan dengan DPM Negeri Sembilan direncanakan (9/9) dan dengan DPM Malaysia (10/9).

Setelah rencana diatur, KBRI tidak bisa mengontak anggota dewan, karena ternyata akhirnya mereka diketahui menginap di Malaka, bukan di Seremban.

"Memang sebelumnya saya sempat kontak dengan Ketua DPRD Arwan Kasri, namun dia amat arogan dan sepertinya mereka tidak butuh bantuan KBRI, malah sebaliknya seolah-olah KBRI yang butuh DPRD," kata Indra Yefitmon.

Karena komunikasi yang "timpang" akhirnya rencana pertemuan dengan DPM Negeri Sembilan akhirnya batal, padahal pejabat dan kalangan pengusaha anggota DPM sudah siap bertemu, ujarnya.

Kasus serupa juga terjadi dalam rencana pertemuan dengan DPM Malaysia di Kuala Lumpur, yang kemudian menjadi terundur dan tanpa didampingi pejabat dari KBRI.

"Sebelum pertemuan, KBRI telah berkali-kali menghubungi mereka tapi tidak dijawab dan ternyata mereka langsung saja bertemu dengan DPM Malaysia tanpa didampingi KBRI," tambah Indra.

Menurut dia, apa yang dibicarakan pun KBRI tidak diberitahu, mereka sepertinya tidak tahu aturan di luar negeri, padahal sebelum berangkat mereka mengirim surat ke KBRI untuk dibantu, tapi kenyataannya jalan sendiri-sendiri.

Rombongan tersebut juga sempat datang ke KBRI dengan tujuan yang tidak jelas. "Mereka hanya numpang sholat dan rapat mendadak yang tidak tahu untuk apa. Tindakan mereka sangat arogan dan apa hasil kunjungan mereka ke Malaysia juga tidak jelas," ujarnya.

Kunjungan kerja anggota dewan tersebut, menurut Indra, membuat para pengusaha dan pejabat DPM menjadi tidak simpati pada Sumbar dan Indonesia pada umumnya, tambahnya.

"Kedubes RI dan pejabat KBRI jadi malu kepada lembaga-lembaga ekonomi maupun pejabat ekonomi Malaysia akibat tindakan para anggota DPRD Sumbar itu," kata Indra.

Ia menyimpulkan, kunjungan tersebut agaknya hanya kegiatan jalan-jalan para anggota wakil rakyat dan menghamburkan uang rakyat serta mereka meninggalkan "track record" yang buruk di negara orang sekaligus memalukan bangsa dan negara.

  Antara/aih
 
Wassalamu'alaikum Wr Wb
 
Indra J. Piliang
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Jln. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta 10160
Telp. (62-021) 38655 32 - 35
Fax   (62-021) 38475 17 or 38096 41
 
"Where liberty is, there is my country" (ubi libertas ibi patria)

Kirim email ke