|
Asalamualaikum Wr,
Wb.
Tajuk
Rencana Kamis, 31-10-2002
Perjuangan Pengembalian Semen Padang Harus Bebas dari
Konflik Kepentingan
Upaya
memperjuangkan pengembalian PT Semen Padang menjadi BUMN yang berdiri sendiri
oleh masyarakat Sumatra Barat yang direpresentasikan oleh Gubernur (Pemerintah
Daerah), DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat, sesungguhnya mempunyai dasar-dasar
yang kuat dan rasional. Meskipun usaha tersebut sudah berlangsung sejak tahun
1995 (menolak akuisisi oleh PT Semen Gresik), dan hingga hari ini belum jelas
bentuk penyelesaiannya, bukan berarti usaha tersebut tidak mencapai kemajuan dan
keberhasilan.
Maklumat masyarakat Sumatra Barat tanggal 31 Oktober 2001
yang dikukuhkan dengan Keputusan DPRD No. 13/SB/2001 tanggal 1 November 2001,
serta diterima oleh Gubernur untuk dilaksanakan, paling tidak telah didengar
oleh pemerintah pusat dengan dibatalkannnya perjanjian put option (hak menjual)
51 persen saham pemerintah di PT Semen Gresik kepada Cemex SA de CV dari
Meksiko. Sebab, jika put option itu tidak batal, dan pemerintah tidak mendengar
tuntutan masyarakat Sumatra Barat, maka PT Semen Gresik bersama PT Semen Padang
dan PT Semen Tonasa sudah tamat riwayatnya karena sudah sepenuhnya dikuasai oleh
asing.
Kalau kita runtut ke belakangan, tuntutan masyarakat Sumatra
Barat untuk mempertahankan PT Semen Padang sebagai milik bangsa Indonesia,
sebenarnya adalah aspirasi yang murni dan rasional. Adalah hak dan kewajiban
masyarakat untuk mempertahankan aset negara yang dibanggakannya dan dapat
memberikan manfaat bagi negerinya. Apalagi, kalau kita pelajari
sejarahnya,
keberadaan pabrik semen di Indarung ini sangat berkaitan erat dengan sejarah
industri dan modernisasi kehidupan masyarakat Indonesia di Sumatra Barat.
Bersama dengan keberadaan kereta api, tambang batubara di Ombilin serta
pelabuhan Teluk Bayur, PT Semen Padang adalah empat serangkai yang mempunyai
peranan penting dalam perubahan sosial ekonomi
Minangkabau sejak awal abad
ke-20 yang lalu.
Sebagai pabrik semen tertua di Asia Tenggara (berdiri
tahun 1910), keberadaan pabrik semen Indarung mempunyai peranan yang penting di
dalam sejarah pembangunan Indonesia. Karena hingga pertengahan tahun 1950-an
Semen Padang adalah satu-satunya pabrik semen di Indonesia.
Kebijaksanaan
pemerintah yang menempatkan semen sebagai salah satu produk strategis (sesuai
pasal 33 UUD 1945), sampai akhir tahun 1990-an adalah sudah benar. Masalahnya
menjadi kacau-balau ketika politik ekonomi sejak era reformasi seolah-olah
terlepas dari dasar-dasar kehidupan bernegara yang ada di di dalam konstitusi.
Kebijkasanaan privatisasi -yang merupakan permintaan IMF, lembaga asing-telah
dilakukan secara sembarangan oleh pemerintah yang sedang kalap karena krisis
moneter. Sehingga aset-aset negara dijual begitu saja tenpa dilindungi oleh
undang-undang dan aturan yang memadai.
Pada awalnya, tuntutan
pengembalian PT Semen Padang menjadi BUMN yang berdiri sendiri hanyalah dipicu
oleh akuisisi tahun 1995. Sejak tahun 1998, tuntutan tersebut lebih dipicu oleh
sikap rasional menolak privatisasi yang dipraktekkan secara serampangan,
sehingga aset-aset negara (mau) dilego secara obral kepada bangsa asing tanpa
memperhitungkan kepentingan bangsa jangka panjang.
Kini terbukti pula
bahwa akuisisi PT Semen Padang oleh PT Semen Gresik tahun 1995 yang lalu
ternyata cacat hukum karena melanggar UU No. 9 tahun 1969 yang masih berlaku.
Ini ditemukakan oleh Bapak Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2001 yang lalu. Dengan
temuan ini, terbuka peluang untuk membatalkan akuisisi tersebut.
Jadi,
sebenarnya perjuangan menuntut spin off (pemisahan) PT Semen Padang dari PT
Semen Gresik mempunyai dasar-dasar yang sangat kuat. Hanya saja,
komponen-komponen perjuangan legal dan legitimate (Gubernur, DPRD, 15
bupati/walikota dan tokoh-tokoh masyarakat), harus lebih aktif dan kreatif lagi
mengkomunikasikan tujuan perjuangan tersebut ke masyarakat dan
juga kepada
pemerintah pusat. Soalnya, belakangan, persoalan yang menyangkut PT Semen Padang
ini sudah banyak dimasuki oleh konflik kepentingan, baik dari pihak yang ingin
menguasai Semen Padang (Cemex) dan juga dari pihak-pihak lain yang melihat bahwa
ada peluang di balik konflik ini.
Padahal, maksud perjuangan ini adalah
murni dan mulia, dan sama sekali tidak kedaerahan semisal ingin menjadikannya
sebagai BUMD.
Setelah setahun Maklumat, pernyataan sikap masyarakat Sumatra
Barat, maka perjuangan ini perlu direvitalisasi, dimurnikan dan dibersihkan dari
konflik-konflik kepentingan. Untuk itu, semua elemen (pemerintah daerah, DPRD,
para kepala daerah kota/kabupaten, dan para pemimpin masyarakat), perlu
merapatkan barisan lagi, memformulasi ulang langkah-langkah perjuangan, serta
mengkomunikasikannya lagi kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat.
Kalau dasarnya adalah ketulusan, tujuan yang baik, dan untuk kemaslahatan rakyat
banyak, mudah-mudahan perjuangan itu akan berhasil. ***
|
