Kamis, 30 Januari 2003 16:22:00
Meski Ditolak FPK, APBD Sumbar 2003 Disahkan
Padang -RoL-- Dalam Sidang Paripurna DPRD Sumatera Barat di Padang, Kamis,
mensahkan APBD Sumbar tahun 2003 sebesar Rp533 miliar, meski Fraksi Partai
Keadilan (FPK), menyatakan menolak APBD tersebut.
APBD Sumbar 2003 yang disahkan melalui Keputusan DPRD Sumbar No. 6/SB/2003
tanggal 30 Januari 2003 itu lebih besar dibanding APBD tahun sebelumnya
yang hanya sebesar Rp453 miliar, sementara sumbangan PAD terhadap APBD
tersebut tercatat sebesar Rp164 miliar atau mencapai 30,77 persen.
Menurut Marfendi, Sekretaris FPK, fraksinya menolak APBD itu karena
alokasi dana untuk kepentingan publik dalam APBD tidak sampai dari 20
persen, sementara anggaran untuk adminsitrasi umum sangat besar dan
mencapai Rp300 miliar lebih.
"Biaya modal dan operasional untuk aparatur juga puluhan miliar. APBD ini
benar-benar sudah salah kaprah sejak awal," katanya. Selain itu, FPK juga
menolak karena pembahasan APBD tidak sesuai dengan Kepmendagri No 29/2002
tentang Penyusunan APBD.
Menurut Kepmen itu, jelas Marfendi, panitia anggaran harus dilibatkan
sejak sebelum pra penyusunan anggaran, sementara kenyataannya panitia
anggaran hanya dilibatkan sekali saja sampai pembahasan tahap III,
sehingga pembahasan dinilai tidak maksimal.
"Akibatnya bisa dilihat, anggaran untuk publik sangat minim, itu pun untuk
infra struktur, sementara dana untuk peningkatan ekonomi rakyat nyaris
tidak ada. Selain itu, APBD yang disahkan itu juga tidak banyak berubah
dibanding usulan pihak eksekutif. Jadi, pembahasannya memang benar-benar
tidak maksimal," katanya.
Proses pengesahan APBD kali ini juga berjalan cukup alot, karena anggota
dewan melihat berbagai kelemahan dalam APBD. Seperti diungkapkan anggota
FPDI-P, Nursal Hasan, ia melihat banyak pos-pos yang tidak pantas dalam
APBD, namun ia tidak merinci apa-apa saja pos yang tidak pantas tersebut.
Marfendi sendiri juga menyorot pemotongan anggaran untuk Pusat Pengkajian
Islam dan Kebudayaan Minangkabau (PPIKM) sebagai sebuah penyimpangan dalam
APBD itu.
Pada awalnya PPIKM mendapat alokasi dana sebesar Rp1,7 miliar, yang
kemudian dipotong Rp500 juta untuk alokasi dana partai politik. Pemotongan
anggaran untuk PPIKM itu dinilai tidak pada tempatnya.
"Saya menyesalkan pemotongan itu," kata Sekretaris PPIKM, Najmuddin
Muhamad Rasul, kepada wartawan di DPRD Sumbar. Namun begitu, ia berjanji
tetap akan menggerakkan lembaga PPIKM sebagaimana seharusnya, meski dana
untuk itu sangat minim. ant/rambe
=====
***************
DISCLAIMER:
Privileged/Confidential information may be contained within this message. If you are not the intended recipient, you must not use, copy, retain, distribute, or disclose any of its content to others. Instead, please notify the sender immediately and then delete this e-mail entirely. We have checked this e-mail for any viruses and harmful components however; we cannot guarantee it to be secured or virus free. PT Perusahaan Pelayaran EQUINOX does not accept any responsibility for any damages or any consequences therefrom.
