Saya sangat setuju pendapat anda, Depkes harus jelas dan tegas dulu, seperti apa desain upaya peningkatan kesehatan masyarakat (artinya, keputusan/ peraturan menkes tentang Standar Pelayanan Minimal juga harus "membumi")
===> Pendapat saya adalah bahwa setiap individu masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ilmu dan teknologi kedokteran Indonesia masa kini (SITKIMI) dan pemerintah berkewajiban mendorong dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai SITKMI itu. SITKMI ini sangat fleksibel mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran di Indonesia. Kalau masyarakat kedokteran Indonesia sudah mampu melakukan diagnostik dengan menggunakan peralatan canggih baik imaging dan laboratorium maupun instrumentasi lainnya saya kira setiap masyarakat Indonesia baik yang miskin maupun tidak miskin berhak memperoleh pelayanan itu. Demikian pula dalam hal terapi, kalau masyarakat kedokteran Indonesia sudah mampu melakukan terapi dengan metode yang canggih maka masyarakat Indonesia baik yang miskin maupun yang tidak miskinpun berhak mendapatkan pelayanan itu. Saya ambil contoh satu kasus yang baru bulan lalu saya tangani di salah satu rumah sakit umum di jakarta. Pasien seorang anak umur 6 tahun yang dirujuk dari medan dengan spondylitis tbc (infeksi tulang belakang) yang sudah diderita selama 4 tahun. Pasien ini selama 2 tahun pertama berobat ke dukun yang menurut orang tuanya sudah menghabiskan uang kurang lebih 5 juta (selama 2 tahun). Beruntung ada tetangga yang memperkenalka jps sehingga pasien ini diobati selama kurang lebih 2 tahun (2 tahun kedua) di salah satu rumah sakit umum di medan. Penderita ini mendapatkan pengobatan dari bagian anak, dan bagian ortopedi. Di Bagian ortopedi rumah sakit umum di medan pasien ini didiagnosis sebagai spondylitis TBC dengan komplikasi bongkok setinggi dada (dengan derajat kebongkokan 100 derajat). Oleh dr ahli ortopedinya penderita ini direncanakan dilakukan operasi dan pasien setuju. Masalah yang berikutnya muncul adalah masalah biaya dan fasilitas yang tidak memungkinkan dilakukan operasi di RSUD di Medan. Beruntung dr ahli ortopedinya kenal dengan salah satu yayasan yang mau memberangkatkan penderita ini ke jakarta atas biaya yayasan. Dan dikirimlah penderita ini di RSUP di jakarta. Pasien ini saya terima di Jakarta dan saya melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan imaging, dan laboratorium sesuai dengan standar pelayanan diagnostik tertinggi di jakarta. Sebagian besar biaya di tanggung askeskin dan sebagian lagi ditanggung oleh yayasan dan sebagian kecil ditanggung oleh tim dokter yang menangani. Pasien ini kemudian kita rencanakan operasi. Dalam diskusi kami dibagian ortopedi di putuskan memakai suatu implant buatan luar negeri (setahu saya di Indonesia belum ada) dan harganya kurang lebih 14 jt (implantnya saja). Pertimbangan dan argumentasinya adalah implant ini yang paling baik diketahui untuk mencapai koreksi yang optimal. Implant lain masih dibawahnya termasuk implant buatan dalam negeri seperti PSSW (pedicle screw sublaminary wire, patent prof Subroto Sapardan). Masalah muncul dalam pendanaan implant ini. Pada saat itu askeskin tidak mau membiayai implant ini dengan alasan macam versi mereka sendiri, yayasan (yang memberangkatkan) juga tidak mau membiayai dengan alasan tidak punya biaya. Lantas bagaimana???? Awalnya pasien ini akan saya pulangkan saja kembali ke medan dengan alasan apa adanya, namun sayang juga. Kemudian saya pikir apa kita layani sesuai dengan alat yang ada saja yang kita sudah tahu capaiannya tidak optimal. Atau dioperasi dengan konsekwensi alat tidak ada yang mau bayar, dokter di kejar tukang kredit dsb. Pasien ini akhirnya kami putuskan (dengan pertimbangan yang memusingkan kepala) tetap dioperasi sesuai dengan alat yang kami yakini mencapai hasil yang optimal. Sesuai dengan perkiraan awal, masalah yang akhirnya timbula adalah masalah pembiayaan alat dan operasi. Masalah pembiayaan sampai sekarang sedang dilakukan lobi antara dokter ortopedi, rumah sakit, dan yang punya alat. Sedang in progress.....(belum tau akhirnya seperti apa). Yang penting saat saat ini adalah bahwa penderita ini sudah mendapatkan pelayanan yang optimal dengan koreksi bongkok yang memuaskan (yang abalnya sudut bongkoknya 100 derajat akhirnya menjadi 5 derajat). Saya kira di bidang lain pun penyakit jantung, penyakit dalam, anak, bedah, dsb fenomena ini sama dimana Indonesia mempunyai ilmu dan teknologi kedokteran yang sudah cukup maju (saya optimis sudah menyamai australia, singapore, taiwan, bahkan jepang). Yang jadi persoalan kan masyarakat kita ini belum mampu menyentuh pelayanan SITKMI itu. Disinilah peran pemerintah mendorong, membantu agar masayarakat mampu menyentuhnya. Satu-satunya cara pemerintah menurut saya (dan ini sangat saya rekomendasikan) adalah membuat regulasi bagaimana masayarakat bisa menikmati pelayanan itu; tidak dengan melakukan terobosan menurunkan standar pelayanan, membuat alat kes atau obat dengan cara memanfaatkan kelebihan kapasitas. Untuk obat pun saya kira demikian, para praktisi kedokteran dan praktisi farmasi diberikan kebebasan berinovasi, berkompetisi, dan berimprovisasi menuju kepada suatu pelayanan kesehatan SITKMI. Pemerintah seharusnya tidak ikut2an beriklan obat dan memaksakan sesuatu kepada para praktisi kedokteran dan praktisi farmasi. Saya kira adanya program obat serba rp 1000 tidak mengacu kepada konsep pelayanan seperti ini. Ada kesan karena kondisi ekonomi maka standar pelayanan ideal di turunkan. Konsep ini jelas tidak berpihak kepada rakyat. Sekali lagi saya katakan program ini memiliki landasan yang rapuh dan tidak mempunyai argumentasi yang kuat untuk membantu masyarakat menengah kebawah di bidang kesehatan (apatah lagi untuk meningkatkan taraf kesehatan masayarakat menengah ke bawah). Masih jauh panggang dari api. Nah, "Program Obat Rakyat Murah dan Berkualitas" ini merupakan cerita tersendiri. Kalaupun ada kaitannya dengan program peningkatan kesehatan masyarakat, share nya mungkin minim. Tujuannya - kata Menkes - untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat murah dan berkualitas bagi masyarakat," dan "untuk mencegah peredaran obat palsu dan obat substandar yang dapat membahayakan ksehatan masyarakat di pasaran; (Kalau obatnya dibuat murah, keuntungan pelaku pemalsuan obat kian sedikit sehingga lama-lama mereka akan menghilang). Kalau yang saya tangkap, prinsipnya adalah menyediakan produk (obat bebas) dengan harga yang lebih murah. ===> Slogan ”Program obat rakyat murah dan berkualitas” adalah mirip slogan jualan baju di tanah abang. Tidak mendidik dan cenderung membodohi. Pendapat saya persoalan kesehatan harus dilihat dari kacamata kesehatan tidak dilihat dari kaca mata ekonomi. Pelayanan kesehatan memiliki aturan yang ketat. Konsepnya pun jelas. Kebijakan-kebijakan ekonomi di bidang kedokteran seharusnya tidak mengintervensi sampai pada konsep2 ideal dalam pelayanan kesehatan yang akan terus berkembang. Konsekwensi dari perkembangan pelayanan itu sudah pasti berpengaruh kepada ekonomi (high cost). Tinggal kita menyikapi dan memilih mau pelayanan seperti apa.... Siapakah yang diuntungkan? Yang jelas pengguna yang yakin bahwa obat murah itu sama khasiatnya dengan obat bermerk "besar". Harganya murah bukan karena isinya beda, tapi karena banyak biaya2 yang terpangkas dengan program ini. Yang juga beruntung adalah pabrikan (sekarang baru 1 BUMN) yang memanfaatkan kelebihan kapasitas produksinya. Keuntungan pemerintah, daya beli masyarakat untuk obat tersebut meningkat. Dan seperti kata Menkes, membuat pemalsu "malas". ===> Pernyataan ini masih dalam asumsi-asumsi ekonomi. Dan masih perlu evaluasi.. Pemerintah tidak perlu takut rugi karena tidak punya database (lagi2, ini dalam konteks program obat murah, bukan konteks peningkatan kesehatan masyarakat), karena itu urusan pengusaha untuk mencari tahu sendiri, berapa tingkat produksi yang diperlukan dan bagaimana jalur distribusinya. ===> Database yang akurat adalah suatu hal yang sangat penting dan mutlak harus ada. Kalau Depkes tidak memiliki database yang akurat maka semua program yang diluncurkan adalah program bualan belaka. Bagaimana kita melakukan evaluasi kalau kita tidak memiliki data base. Bagaimana kita mau mengatakan program ini berjalan dengan baik atau macet kalau kita tidak memiliki dababase. Dua tahun yang lalu saya pernah melakukan penelitian mengenai angka spondylitis TBC di Indonesia. Karena saya menemukan penderita spondylitis TBC ini cukup tinggi di Jakarta. Saya mencoba mencari ke Depkes, dan beberapa sumber yang saya anggap punya ternyata tidak ada yang punya. Akhirnya saya menggunakan rujukan dari negara lain yang sudah memiliki data itu. Bisa dibayangkan kalau saya menggunakan angka orang lain (data orang lain) dalam mengevaluasi suatu fenomena di negeri ini. Kalau kita mengandalkan pengusaha.... saya sangat pesimis dan skeptis...... Usul saya sebagai praktisi terhadap program obat serba rp 1000 ini adalah 1. kaji ulang dan buat database kesehatan dan kesakitan masyarakat Indonesia yang akurat 2. program obat serba rp 1000 sebaiknya di tunda saja 3. Optimalkan RSUP, RSUD sampai kepada puskesmas di daerah. 4. Dorong farmasi dan pengusaha alkes untuk memperkecil pengambilan untungnya (ngambil untung yang wajar) 5. Berikan kesempatan kepada praktisi kedokteran melakukan upaya deteksi penyakit sampai kepada peralatan canggih 6. Berikan kesempatan kepada praktisi kedokteran melakukan upaya pengobatan sampai pada pelayanan dengan capaian yang paling baik yang dapat dilakukan di Indonesia. 7. Dorong masyarakat untuk mau menggunakan pelayanan kesehatan SITKMI Demikian. Banyak maaf. Segala kesalahan datang dari saya dan saya bersedia untuk diperbaiki dan memperbaiki. Kebenaran datangnya dari Allah SWT Rahyussalim No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.8/800 - Release Date: 5/11/2007 7:34 PM --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ Berhenti (unsubscribe), kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] Konfigurasi dan Webmail Mailing List: http://groups.google.com/group/RantauNet Tapi harus mendaftar dulu di: https://www.google.com/accounts/NewAccount dengan email yang terdaftar di mailing list ini. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
