Sanak dipalanta n.a.h

Untuk renungan.


Kenapa jalan tol yang prioritas, bukan jalan kereta api.

Jalan tol ini akan memancig jumlah  kendaran roda 2 dan 4 lebih banyak
lagi.

Sekarang ini saja Indonesia sudah megap-megap (ango-angok bawuang) dengan
bahan bakar, dengan bertambahnya kendaraan roda 2 dan 4 keadaan akan lebih
parah.



Lain menteri lain policynya dulu waktu pak Hatta Rajasa,  menggebu-gebu
gubenur se Sumatra rapat di Palembang membuat kesepakatan ingin membangun
jalan kereta api Tran Sumatra Railway dari Aceh ke Lampung.



Karena akan menghemat banyak bahan bakar malah ada yang mengatakan sebelum
tahun 2030 jalan kereta itu sudah rampung.



Sekarang dengan kehadiran pak Khairul Tanjung. policynya lain lagi, untuk
Sumatra  yang akan diperioritaskan adalah jalan tol. Sekarang yang
diprioritaskan  4 ruas jalan di Sumatra,  Sumbar tak masuk.



Kalau bagi saya sukurlah tak masuk kalau perlu tak masuk selamanya. Tak ada
gunanya kita wah-wah-an dengan punya jalan tol tapi mungkin  merusak tata
nilai di Sumbar.



Pandangan kita mungkin berbeda-beda, terlepas dari akan menaikkan pemakaian
dan harga bahan bakar yang sekaligus juga menaikkan harga barang, juga
jalan tol itu dibawahnya akan menjadi gudang penggiat pemurtadan dan
pelacuran.



Mereka yang dari segala arah adu nasib ke Sumbar yang tak bisa dibendung
daerah (daerah adalah kamar hotel di NKRI), apalagi dengan pengerahan,  yang
tak punya tanah dan rumah akan menggunakan ruang bawah tol ini untuk
hunian.



Walaupun ada RT/RW setempat, tak akan bisa menjangkau penghuni bawah tol
ini.



Mereka beralasan inikan  tanah Negara.



Ditambah lagi dengan pesanan tertentu,  penghuni liar ini aka ada
pelindungnya dari oknum yang masih bertugas atau oknum yang mungkin sengaja
dikirim ke Sumbar untuk maksud itu.



Inilah  kejadian sepanjang rel keraerta Api  Padang Panjang Bukittinggi,
mungkin juga menjalar Bukittinggi Payakumbuh. Apakah sekarang sudah
dibersihkan…



Kalau di jalan kereta api aktif mudah ditertibkan alasan keselamatan jiwa
mereka, tapi kalau dibawah tol alasan itu tak bisa. Kecuali bawah tol itu
dikrangkeng diiringi penegakan hukum yang tegas (seperti Ahok di Jakarta
sekarang ini). Kalau tidak, kerangkeng itu akan digergaji.



Bagi orang minang yang akan memelihara ABS SBK di Sumbar memang kita tak
mungkin mengikuti pola pembangunan ala Jakarta –Surabaya dsb. karena beda
kondisi daerah.



Dengan rencana tol di Sumbar sekarang ini  siap-siap sajalah dihimpit
naiknya harga, tol akan memancing banyaknya roda 2 dan 4 yang butuh BBM,
BBM naik semua ikut naik.



Untuk Padang – Payakumbuh bagi yang mampu,  untuk  membawa 400 orang perlu
100 Afanza/ kijang atau apalah namanya.

Seandainya ini bisa dengan kereta api, kendaraan yang 100 itu mungkin bisa
dihilangkan atau minimal dikurangi.



Kalau ada KA orang akan memilih KA, disamping tak ada kemacetan juga
terjamin sampai tujuan dengan waktu relative tepat. Otomatis minat membeli
mobil pribadi berkurang. Apalgi perantau Jakarta – Padang dsb. akan lebih
senang dengan KA dari pakai mobil sendiri yang BBM ny berharga selangit.



Tapi kenapa yang mau digalakkan oleh Mengko jalan tol. Memang tol awalnya
bebas hambatan, akhirnya akan macet juga, Tol  di Jakarta bisa dijadika
pelajaran.



Dengan digalakkannya jalan tol di Sumatra / Indonesia yang gembira adalah
pabrik mobil di China dan Jepang.



Kedepan dengan pemerintahan baru kemungkinan  import mobil Indonesia
terbesar  berasal dari China dengan segala alasanya,  meskipun Busway dari
China yang baru dibeli sudah bermasalah.



Kemungkinan Jasum juga akan tertunda, beda mengko beda kebijakan.

Faisal Basri ahli ekonomi, waktu mencalon jadi Gubenur DKI rombongan Jokowi
– Ahok juga tak setuju dengan Jasum, dia nampaknya lebih suka memperbanyak
RORO yang kesemuanya import.



Kalau jalan pikiran ekonom ini  diikuti oleh pak Khairul Tanjung, mungkin
rencana Jasum istirahat dulu, menunggu menko baru yang mau meneruskan Jasum.



Kita berharap untuk mengurangi pemakaian BBM yang sudah parah dan
penambahan impor roda 2 dan 4, sekarang ini pembangunan jalan Kereta Api
yang mestinya digalakkan. Kalau tidak sia-sialah rapat gubenur yang
menghabiskan mmiliran untuk biaya rapat di Palembang beberapa tahun yang
lalu itu.



Wass,

Maturidi (L/76)  Talang, Solok, Kutianyia, Duri Riau

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta 
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.

Kirim email ke