JAKARTA -- Busra calon Gubernur Sumatera Barat jelang Pimilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015 terus bermunculan. Selain nama-nama yang sudah santer dibicarakan dan dimunculkan oleh daerah, dari Jakarta (kalangan perantau) pun mulai memunculkan sejumlah nama. Salah satunya adalah nama mantan Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan, MA, yang difavoritkan untuk memimpin Ranah Minang lima tahun ke depan.
Secara spontan, Gubernur Sumbar 1987-1997 dan Menteri Agraria/Kepala BPN Kabinet Reformasi, Drs. Hasan Basri Durin ketika dihubungi pekan lalu, menyebut nama Djohermansyah Djohan sebagai salah satu figur yang dianggap mampu menjawab persoalan Sumatera Barat terkini dalam pengelolaan tata pemerintahan, termasuk menghadapi tantangan masa depan dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Menurut Hasan, persoalan Sumbar saat ini adalah tata kelola pemerintahan yang mengalami kemunduran, soal kemasyarakatan dan budaya, termasuk hubungan ranah dengan rantau, dan tantangan global dengan akan diberlakukannya MEA 2015. Karena itu, Hasan menyebut tiga nama yang pantas didukung semua pihak untuk menjadi Gubernur, yaitu mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, atau dua nama lainnya, masing-masing mantan Walikota Padang Syahrul Udjud dan mantan Ketua Kadinda Sumbar H. Basril Djabar. “Dari nama-nama yang sudah mengapung, saya lebih melihat tiga figur itu yang akan mampu menjawab kondisi terkini dan tantangan Sumatera Barat. Tokoh Minang lainnya di Jakarta juga saya dengar begitu,” kata Hasan menegaskan. Ketika disebutkan bahwa partai lebih berperan dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon kepala daerah, Hasan tidak menampiknya. Namun mantan pamong karier ini mengingatkan ego partai jangan sampai mengorbankan kepentingan daerah. “Lihat kondisi Sumbar yang sedang terperosok jauh ketimbang daerah tetangga dan provinsi lain di Indonesia. Saya pikir, Sumbar sangat butuh seorang pemimpin yang memahami persoalan mendasar masyarakat saat ini dan tantangan Sumatera Barat ke depan, bukan sekedar omongan saja,” kata Gubernur yang berhasil menghantarkan Sumbar meraih penghargaan Prajojana Parasamnya Purnakarya Nugraha itu. Dimunculkannya nama Djohermansyah Djohan adalah karena beliau adalah seorang ahli pemerintahan yang diharapkan mampu menata kembali pemerintahan di Ranah Minang yang sedang terpuruk. Sedang nama Syahrul Udjud dan Basril Djabar, menurut Hasan Basri Durin adalah karena kedua tokoh ini lebih memahami kondisi masyarakat yang perlu kembali dibangkitkan untuk mampu menghadapi tantangan. “Saya tidak melihat dari sisi umur, karena mereka sudah di atas kepala enam, tetapi kita harus realistis melihat kebutuhan seorang pemimpin. Seorang Gubernur di Sumbar itu bukan hanya menjadi sekedar bisa menjadi pemimpin untuk orang Sumatera Barat, tetapi adalah presidennya orang Minang se dunia,” kata Hasan. *Arsitek Otonomi Daerah* Prof. DR. Djohermansyah Djohan, MA, bukan hanya seorang ahli pemerintahan sebagai menjadi guru besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sekaligus sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dan merupakan lulusan terbaik sarjana IIP tahun 1984. Akan tetapi, selain merupakan Ketua Tim sejumlah UU, seperti UU Pemda No.23 Tahun 2014, UU Pilkada, RUU Daerah Otonomi Baru, dan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Djohermansyah Djohan juga pernah menjadi Deputi Sekretaris Wapres Bidang Politik (2005-2010) dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2010-2014), dan saat ini masih menjadi Anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Dalam Negeri. Djo –demikian panggilan akrab Djohermasyah Djohan—merupakan salah seorang arsitek Otonomi Daerah. Putra Kelahiran Padang, 21 Desember 1954 ini, pernah ditunjuk oleh Mengadri Gamawan Fauzi menjadi Pejabat Gubernur Riau dan sukses menyelenggarakan pemilihan gubenur pada akhir 2013 silam. Sebelumnya, Djohermansyah Djohan pernah bertugas di Padangpanjang sebagai Kepala Seksi Perekonomian Desa (1978-1981), kemudian pengabdi di APDN Bukittingi selebum akhirnya diangkat menjadi Kepala Bagian Penerangan dan Pemberitaan, Biro Humas Kantor Gubernur Sumbar (1988-1989). (*) -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
