Sanak sapalanta Rantau Net n a h Ass ww
Sisi gelap ekonomi kita Dalam 7 (tujuh) point kritik atau masukan SBY yang disampaikan pada tanggal `10 Juni 2016 yang lalu kepada Presiden Jokowi terdapat hal yang mengkhawatirkan tentang social ekonomi rakyat. .Ada tujuh isu yang disampaikan sebagai kritik kepada Pemerintahan Jokowi-Jk. Dalam isu kedua dikemukakan tentang kondisi sosial-ekonomi rakyat, terutama kalangan bawah, atas lemahnya perekomian saat ini. Dikemukan oleh SBY : “Dari apa yang kita lihat di kalangan masyarakat, kelompok ekonomi lemah saat ini memang memiliki kesulitan dalam mencukup kebutuhan sehari-harinya, karena daya beli yang menurun. Secara statistik, terjadi penurunan pendapatan per orang dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000. Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat (household consumption). Itulah sebabnya ketika terjadi lonjakan harga daging sapi dan gula, rakyat menjerit karena memang berat bagi mereka. Disamping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan tidak membuka lapangan-kerja-baru”. Kita tahu bahwa pendapatan per orang atau pendapatan per capitan itu adalah cerminan pendapatan rakyat Indonesia rata rata dalam setahun. Angka itu adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia secara rata pada tahun yang bersangkutan. Ditambahkan oleh SBY bahwa kecendrungan pada tahun 2016 juga akan terjadi penurunan lagi. Itu artinya kalau tahun 2916 pendapatan percapita turun lagi, maka dalam dua tahun pemerintahan Jokowi rakyat Indonesia semakin tergerus penghasilannya. Rakyat bukannya bertambah kaya melainkan bertambah miskin. SBY tentu tidak sembarang berbicara, pernyataannya tentu saja didukung data. Pemerintahan Jokowi mulai memegang kemudi Pemerintahan RI pada tahun 2014, setelah memenangkan pertarungan Pilpres berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jelas kalau penurunan pendapatan perkapita itu terjadi dalam era pemerintahannya. Ada masalah lain yang sering kurang disadari , bahwa angka pendapatan perkapita itu bukanlah cerminan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat. Karena distribusi pendapatan yang nyata di republic tercinta ini amat timpang. PDB per kapita bukanlah alat ukur yang riil untuk Indonesia karena penduduk Indonesia memiliki karakteristik ketidak setaraan yang tinggi dalam distribusi pendapatan. Berdasarkan data tahun 2015 ada kesenjangan antara statistik dan kenyataan karena kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (yang mewakili hanya 0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia. Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB (yang merupakan jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik kelompok 60 juta orang termiskin di Indonesia). Angka-angka ini mengindikasikan konsentrasi kekayaan yang besar untuk kelompok elit yang kecil. Terlebih lagi,kesenjangan distribusi pendapatan ini diperkirakan akan semakin timpang atau semakin tinggi atau dengan kata lain, jurang antara yang kaya dengan yang miskin akan semakin lebar di masa mendatang. Pada awalnya, Bank Dunia memproyeksikan Indonesia akan mencapai batasan 3.000 dollar AS pada tahun 2020 namun negara ini telah mencapai level ini satu dekade lebih awal. Pertumbuhan PDB yang tinggi di zaman Rezim Orde Baru, selama Suharto berkuasa mencapai rata rata pertumbuhan hamper 7 % selama 32 tahun telah mempercepat peningkatan pendapatan per kapita Indonesia sehingga Indonesia melompat masuk kategori kelompok negara dengan pendapatan perkapita US$ 3.000 (kelompok negara dengan pendapatan menengah bawah). Angka pertumbuhan 7 % itu tidak pernah tercapai lagi semenjak Suharto berhentri menjadi Presiden. Sebabnya bukan semata mata karena pengelolaan dalam negeri, ada pengaruh resesi dan gejolak di tingkat global juga. PDB per kapita Indonesia telah meningkat secara stabil pada tahun 2000-an dan setelahnya dengan pertumbuhan rata rata sebesar 4,8 % pertahun. Posisi PDB perkapita terakhir sbb : PDB per Kapita (dalam USD) 2014 : 3,492 dan tahun 2015 : 3.3.71 Jokowi tampaknya amat gencar dalam membangun infra struktur dimana mana. Tentu dengan harapan infra struktur itu akan memancing . investasi, dan investasi akan meningkatkan PDB dan ekonomi akan tumbuh lebih baik. Itu memang harapan yang logis. Tapi siapakan nanti yang lebih diuntungkan oleh infra strukturb yang dibangun itu ? Pada tingkat pertama tentu saja adalah para elit yang berpendapatan tinggi itu. Merekalah yang punya uang dan merekalah yang akan ber inestasi dan merekalah nanti yang akan lebih meningkat penghasilannya. Berikutnya adalah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesua, terutama yang menilai bahwa investasi di Indonesia menguntungkan karena infra strukturnya mendukung. Setelah itu tentu saja Negara juga diuntungkan dengan peningkatan pajak yang diperoleh sebagai akibat keuntungan perusahaan perusahaan yang berinvestasi tersebut. Baru terakhir , tenaga kerja yang terlibat dalam proses pelaksanaan pada industry/manufaktur sebagai tenaga kerja pada usaha usaha yang dibuat oleh para investor itu. Dan biasanya tenaga kerja lah yang memperoleh porsi paling kecil dari kue investasi itu. Saking kecilnya banyak kalangan yang menganggap mereka hanya sebagai kuli saja di negeri sendiri. Ada yang menggambarkan lebih ekstrim, bahwa fungsi tenaga kerja itu hanya seperti “kayu untuk memasak nasi orang lain”. Apapun konotasi negatif tetang nasib tenaga kerja, namun bekerja tetap lebih baik daripada mereka menambah barisan pengangguran. Kita mengejar peningkatan PDB melalui pembangunan infra strukur dimana mana dan yang paling menikmati peningkatan PDB itu tentu saja para elit yang berpendapatan super tinggi itu. Bisakah pemerintahan Jokowi memperbaiki konstelasi distribusi pendapatan agar pendapatan per kapita tidak hanya angka statistik belaka ?. Malainkan pendapatan riil yang dinikmati rakyat secara hampir merata pada tingkat pendapatan yang rasional, sehingga tenaga kerja Indonesia tidak lagi hanya sebagai tenaga kerja yang murah ? Kalau itu ada tanda tanda akan terjadi selama kekuasaan pemerintahan Jokowi ini , saya tidak akan malu malu beralih memilih Jokowi pada Pilpres yang akan datang. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
