Bupati Pessel: Mereka Anggap Mandeh Negeri Tidak Bertuan, Saya Akan Usut
Tuntas Pelakunya
Minggu,09 April 2017 - 20:11:59 WIB
[image: Bupati Pessel: Mereka Anggap Mandeh Negeri Tidak Bertuan, Saya Akan
Usut Tuntas Pelakunya] Bupati Pessel Hendrajoni saat melakukan kunjungan
keduanya ke Mandeh, bersama sejumlah OPD dan perwakilan masyarakat
setempat. (Okis Mardiansyah)
PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni
terus menelusuri sejumlah kerusakan hutan bakau (mangrove), di Kawasan
Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh. Menurutnya pengrusakan tersebut
ditenggarai melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi daerah maupun provinsi.
Pada kunjungan kedua kalinya, Jumat (7/4), Bupati Hendrajoni semangkin
meradang, sebab Kawasan Mandeh yang terdapat di kenagarian Sungai Nyalo,
kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pessel itu, sudah dikuasai oleh
sejumlah pejabat yang menganggap Mandeh seperti negeri tidak bertuan.
Namun, ia masih enggan menyebutkan nama-nama pelaku tersebut.
"Ini pejabat tinggi semua yang bermain, sudah jelas tidak ada izin. Namun,
mereka anggap daerah ini (mandeh) seperti negeri tidak bertuan. Hal ini
harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengusutnya," tegas
Hendrajoni saat itu.
Menurut Bupati Hendrajoni, dari sejumlah data yang dikumpulkan, kerusakan
yang paling terparah terdapat di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiek Aia, di
lokasi tersebut kurang lebih 480 meter persegi kawasan hutan bakau
(mangrove) sudah dirambah tangan-tangan jahil sejak tahun 2016 lalu.
Sehingga pada akhir (Februari 2017), luas kawasan yang dirambah terus saja
bertambah dengan luas kurang lebih 56x15 meter, atau setara dengan 750
meter persegi, dengan total kerusakan mencapai 1.230 meter yang sudah di
babat habis.
"Tidak hanya kawasan Bakau saja yang mereka babat, terumbu karang juga
diambil untuk pembangunan dermaga pribadi oleh tangan jahil yang tidak
bertanggung jawab," ujar Bupati dengan nada geram.
- 1
<http://harianhaluan.com/news/detail/64487/bupati-pessel-mereka-anggap-mandeh-negeri-tidak-bertuan-saya-akan-usut-tuntas-pelakunya#>
- 2
<http://harianhaluan.com/news/detail/64487/bupati-pessel-mereka-anggap-mandeh-negeri-tidak-bertuan-saya-akan-usut-tuntas-pelakunya/1>
- Halaman Selanjutnya
<http://harianhaluan.com/news/detail/64487/bupati-pessel-mereka-anggap-mandeh-negeri-tidak-bertuan-saya-akan-usut-tuntas-pelakunya/1>
On Friday, April 7, 2017 at 1:07:16 PM UTC-7, Sjamsir Sjarif wrote:
>
> Ondeeh Mandeeeh. Baitulah "penghormatan" sebagian Urang Awak dan para
> investornya terhadap Alam Minang nan Indah. Samantaro sebagian awak
> malewa-lewakan keindahan alam dan mamajukan industri Pariwisata sarato
> menghormati LIndungan lingkungan Alam, sabagian urang mancabiak-cabiak
> Keindahan Alam tu dima nan kalamak deknyo ... Kawasan Mandeh dilaleh dek
> urang nan indak sandereh ...
>
>
> -- MakNgah
>
>
> Kito baco di Haluan pulo.
>
> Memang Hiduang Rajo Salman agak tajam. Walaupun banyak pitihnyo nan ka
> dipaserakkannyo di Indonesia, namun bau busuakko sampai labiah dahulu ka
> hiduangnyo: "Manga lo den ka mainvest di Mandeh tu" kecek Paduka Yang Mulia
> Raja Salman Raja Saudi Arabia ...
>
>
> Urang Sumba Sumbawa Nusatengara baruntuang gadang dapek kehormatan
> investment dari Rajo Salman ko, Diporohannyo pitih sabanyak antah aa aa ...
>
> Hutan Lindung Dibabat, Bakau Dirusak,
> Kawasan Mandeh Porak Poranda
> Jumat,07 April 2017 - 11:49:05 WIB
> [image: Hutan Lindung Dibabat, Bakau Dirusak, Kawasan Mandeh Porak Poranda]
> Kawasan
> Mandeh, Pesisir Selatan, Wikipedia
>
> *“Ini sangat kita sayangkan, kita sudah melihat kondisi di lapangan.
> Masyarakat Mandeh hanya diiming- imingi keuntungan ekonomi tanpa kepastian,
> terlebih lahan telah dilepaskan ke pihal luar”* Direktur Walhi Sumbar,
> Uslaini.
>
>
>
> *“Mandeh itu belum ada studi kelayakannya. Studi kelayakan itu sangat
> penting sebelum investasi dilakukan. Itu sebabnya, pembebasan lahan menjadi
> polemik”* Kepala BKPMD Sumbar, Mazwar Dedi.
>
>
>
> PADANG, HARIANHALUAN.COM –Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh di Pesisir
> Selatan (Pessel) yang diimpikan jadi destinasi wisata unggulan Sumbar,
> lingkungannya kini rusak parah. Para investor terselubung merusak Mandeh.
> Rimbanya dibabat secara ilegal, bukit-bukit digunduli untuk dibangun
> penginapan. Hutan bakau yang jadi penyangga ekosistem malah digusur untuk
> pembuatan dermaga. Mandeh kini tak ubahnya gadis lajang yang kusut masai
> diperkosa banyak orang. Siapa yang bermain?
>
>
>
> Sebagai destinasi wisata, Mandeh memang butuh investor. Sarananya butuh
> dibangun dengan baik. Namun, tentu saja, sebelum semua dilakukan, harus ada
> kajiannya dulu. Studi kelayakan, dan Kajian Ekonomi Khusus (KEK). Selain
> itu, regulasi penggunaan hutan lindung, juga mesti dipikirkan karena
> sebagian besar KWT Mandeh merupakan hutan lindung. Jika semua regulasi
> sudah dijalankan, barulah pembangunan bisa dilakukan.
>
>
>
> Mandeh bisa dipersolek dengan baik. Jangan sampai, segala regulasi belum
> selesai, Mandeh sudah terlebih dahulu digarap, tanpa rencana yang matang.
> Para pihak semestinya harus menahan diri untuk membangun Mandeh dan
> memikirkan untung, sebelum semua aturan yang dibutuhkan ada. Agar apa yang
> dilakukan tak melanggar hukum dan benar-benar bermanfaat untuk kemajuan
> daerah.
>
>
>
> Pembangunan Mandeh yang tidak sesuai konsep dan aturan itu sempat membuat
> Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni meradang. Hendrajoni taburansang melihat
> alam daerahnya diekploitasi tanpa regulasi dan payung hukum yang jelas.
> Mandeh porak poranda. Sebagai Bupati, Hendrajoni kecolongan.
>
>
>
> “Mandeh dibabat. Jelas itu salah. Hutan bakau dirusak untuk membuat
> pelabuhan pribadi, bukit-bukit dipangkas mengggunakan alat berat. Jika ini
> terus berlanjut, maka ke depannya Mandeh tidak akan indah lagi dipandang
> mata. Porak poranda. Saya akan bawa persoalan ini ke ranah hukum. Akan
> dilaporkan," ungkapnya, Rabu (5/4).
>
>
>
> Tak tanggung-tanggung, Hendrajoni menuduh sejumlah pejabat yang memiliki
> kekuasaan ikut serta membabat KWT Mandeh. Namun, saat ditanya lebih jauh,
> kepala daerah yang sebelumnya seorang polisi itu tak menyebut nama. “Ada
> pejabat yang ikut merusak Mandeh. Saya akan laporkan,” tegasnya.
>
>
>
> Bupati sudah menginstruksikan agar segera memberhentikan pembangunan
> tersebut. Secara tegas ia juga mengingatkan kepada OPD terkait, untuk
> memperketat pemberian izin pendirian bangunan yang ada di daerah itu.
> Sebab, jika terus berlanjut maka akan sulit untuk mempromosikan wisata
> daerah ke investor, baik lokal maupun mancanegara.
>
>
>
> "Padahal upaya kita untuk mempromosikan wisata daerah sangat sulit, dan
> butuh lobi-lobi dengan investor, agar mereka mau berinvestasi disini.
> Namun, pada kenyataannya sejumlah kawasan strategis milik kita sudah
> dikuasai oleh orang lain. Hal ini tidak bisa kita biarkan, siapapun
> pelakunya akan kita tindak tegas," ujar Bupati dengan nada geram.
>
>
>
> *Masyarakat Hanya Kena Iming-iming*
>
>
>
>
> - 1
>
> <http://harianhaluan.com/news/detail/64470/hutan-lindung-dibabat-bakau-dirusak-kawasan-mandeh-porak-poranda#>
> - 2
>
> <http://harianhaluan.com/news/detail/64470/hutan-lindung-dibabat-bakau-dirusak-kawasan-mandeh-porak-poranda/1>
> - 3
>
> <http://harianhaluan.com/news/detail/64470/hutan-lindung-dibabat-bakau-dirusak-kawasan-mandeh-porak-poranda/2>
> - Halaman Selanjutnya
>
> <http://harianhaluan.com/news/detail/64470/hutan-lindung-dibabat-bakau-dirusak-kawasan-mandeh-porak-poranda/1>
>
>
>
> On Tuesday, March 14, 2017 at 8:26:45 PM UTC-7, Sjamsir Sjarif wrote:*Lah
> Lapeh Kijang ka Rimbo Mandeh:*
> MasyaAllah ....
> *Raja Salman Tunda Investasi di Mandeh. Kenapa?*
> Rabu,15 Maret 2017 - 09:13:14 WIB
> [image: Raja Salman Tunda Investasi di Mandeh. Kenapa?]
>
> PADANG, HALUAN – Investasi Rasa Salman di Mandeh yang disebut-sebut
> triliunan rupiah, urung terlaksana. Raja Salman belum bisa berinvestasi di
> kawasan Mandeh karena berbagai persoalan yang terjadi. Hal itu disebutkan
> Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit saat Rapat Koordinasi Dan
> Workshop Percepatan Pengembagan Pariwisata Sumbar, Selasa (14/3) di Hotel
> Mercure, Jalan Purus.
>
>
> Nasrul Abit mengatakan, salah satu pemicu tak jadinya Raja Salman
> berinvestasi di Mandeh karena terganjal pembebasan lahan yang masih belum
> rampung. "*Iya**. *Raja Salman belum berinvestasi di Mandeh karena
> pembebasan lahan yang belum rampung. Mereka, tidak mau berurusan dengan
> perorangan. Untuk itu minta tanah dibebaskan terlebih dahulu. Masih ada
> sekitar 400 hektare di Gunung Ameh yang belum bebas lahannya," ucapnya.
>
>
> Ia menambahkan, terganjal persoalan pembebasan lahan tersebut, karena
> lokasi yang menjadi target pembebasan lahan tidak dapat dibebaskan, sebab
> terkendala aturan pembebasan lahan dari pusat. “Masih ada kendala teknis
> yang terjadi di lapangan,” ungkap Nasrul Abit.
>
>
> Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian menambahkan, terkendala
> pembebasan lahan tersebut terbentur karena Undang-undang Nomor 2 tahun 2012
> tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dimana ada 18 item yang
> dapat dibebaskan pemerintah, namun dari 18 item itu kebetulan lahan untuk
> pariwisata tidak termasuk. "Jadi tidak masuknya ke 18 item itu. Kita akan
> carikan solusi lainnya seperti merujuk kepada peraturan Menteri Agraria
> nomor 6 tahun 2015 terkait pengadaan lahan untuk diluar dari 18 item itu,
> dengan syarat harus menjadi program prioritas pemerintah pusat. Karena
> tidak masuk 18 itu maka kita rujuk dengan peraturan itu. Sebab, mandeh
> masuk program prioritas pemerintah," ulasnya.
>
>
> Oni menambahkan, karena pembebasan lahan mandeh sangat besar sehingga
> tidak masuk dalam program nasional, ada kawasan starategi nasional yang
> dikeluarkan Kementerian agraria dan tata ruang merevisi daerah yang masuk
> kawasan strategi nasional tersebut. "Untuk itu kita upayakan mandeh masuk
> program kawasan strategis nasional sehingga pembebasan mandeh sesuai dengan
> aturan yang berlaku," pungkasnya.
>
>
> Wakil Gubernur sendiri meminta keseriusan bupati/walikota dalam
> mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Sehingga target
> menarik wisatawan sebanyak-banyaknya ke Sumbar dapat tercapai.
> "Bupati/walikota mesti mempersiapkan satu maupun dua tujuan wisata yang
> menjadi prioritas. Jadi, daerah mesti mempersiapkan mana yang menjadi
> prioritas sehingga kita bisa melakukan MoU antara Provinsi dan Kab/Kota.
> Jika telah MoU dapat kita bantu dari Provinsi dalam pengembanganya,"
> ujarnya.
>
>
> "Oleh karena itu diperlukan niat dari kepala daerah untuk mengembangkan
> pariwisata ini. Karena provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan
> eksekusi. Sebab kewenangan ada di daerah," ungkapnya.
>
> Ia menambahkan, saat ini ada 9 kabupaten/kota yang aktif dalam
> pengembangan pariwisata dari 19 kabupaten/kota itu. Di antaranya, Tanah
> Datar, Agam, Sawahlunto. Padang, Pesisir Selatan, Bukittingi,
> Limapuluhkota. "Kalau hanya 9 kabupaten/kota yang aktif itu saja yang
> berkeinginan untuk mengembangkan wisatanya. Maka cukup itu saja. Jadi kita
> minta benar-benar keseriusan kepala daerah. Bahkan, ada daerah yang
> mengusulkan untuk mengembangkan wisatanya namun setiap rapat koordinasi
> tidak datang. Bagaimana kita mau kembangkan setiap rapat tidak ada,"
> tukasnya. (*h/mg-mel*)
>
--
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
1. Email besar dari 200KB;
2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi;
3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/
---
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
