Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Jika dalam posting Seri Nan di Lua Tampuruang no 13 sebelum ini saya menyatakan 
kekaguman saya pada Sri Mulyani Indrawati dan Michelle Obama, kini saya 
termenung terhadap kepemimpinan mantan presiden Megawati Soekarnoputri -- yang 
akan diusung lagi oleh PDI-P sebagai calon presiden pada Pilpres 2009 yang akan 
datang -- yang selain menjual gas dari lapangan Tangguh di Papua dengan harga 
obral pada tahun 2002 kini juga menyalahkan para menterinya.
Apa yang salah pada Megawati ini ?

Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, masuk 72 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED]





LNG Tangguh Dinego Ulang 
 




Seputar Indonesia, Friday, 29 August 2008 


RAPAT KABINET, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden 
Jusuf Kalla memimpin rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, 
kemarin. 

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah segera membentuk tim negosiasi ulang kontrak 
penjualan gas alam cair (LNG) Tangguh ke China yang dinilai merugikan negara. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Pelaksana Tugas Menteri 
Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati agar menyusun tim negosiasi yang 
kuat untuk membicarakan kembali nilai penjualan gas alam cair Tangguh. 

Presiden juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian berkoordinasi dengan 
menteri-menteri teknis terkait dan Wapres Jusuf Kalla yang diharapkan dapat 
memberikan supervisi atas pelaksanaan kerja tim tersebut. 

”Instruksi saya, bikin harga yang realistis. Lakukan benchmark, pedomani 
kontrak-kontrak yang selama ini kita lakukan.Tim harus kredibel dan memiliki 
otoritas untuk mengemban tugas pemerintahan,” ujar Presiden SBY saat membuka 
sidang paripurna kabinet yang dihadiri oleh hampir seluruh jajaran menteri 
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin. 

Presiden menegaskan,apabila tim bisa menegosiasi kembali harga penjualan gas 
alam cair Tangguh, maka keputusan seluruhnya akan menjadi tanggung jawabnya 
sebagai presiden. Sebagai presiden, SBY tidak akan melempar tanggung jawab 
kepada siapa pun, termasuk Wakil Presiden, para menteri, dan tim negosiasi, 
apabila terjadi permasalahan dengan kebijakan atau substansi dari kontrak itu. 

”Pemimpin bertanggung jawab.Karena itu tidak perlu ada keragu-raguan dalam 
negosiasi itu dan tidak mungkin saya sebagai presiden melempar kepada yang 
lain, apalagi menteri-menteri yang tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam 
penerapan harga seperti Menko Kesra, MenkoPolhukam,danmenterimenteri 
lain,”paparnya. 

Di tempat yang sama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pada 2002 lalu 
Presiden Megawati Soekarnoputri meminta agar ada menteri-menteri yang ikut ke 
Fujian,China, untuk bernegosiasi dalam penjualan LNG Tangguh. Namun, menurut 
Kalla (saat itu menjabat Menko Kesra), dia bersama SBY (saat itu menjabat Menko 
Polhukam) tidak pernah diajak untuk berbicara mengenai hal ini. 

”Terutama karena itu adalah tugas masing-masing (menteri terkait). Saya, (saat 
itu) Menko Kesra, dan beliau (SBY) Menko Polhukam,jadi tidak pernah sekalipun 
(ikut memutuskan harga),” ujarnya. Kalla menjelaskan, kontrak penjualan gas 
yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dapat menimbulkan 
potensi kerugian negara sebesar Rp750 triliun.

Harga jual gas LNG Tangguh yang terdapat dalam kontrak sebesar USD3,4/mmbtu 
hanya seperenam harga jual yang seharusnya, sehingga negara akan dirugikan 
sebesar USD3 miliar setahun. ”Kita kehilangan opportunity untuk memperoleh 
pendapatan USD3 miliar setahun, kalau dikalikan 25 tahun, artinya Rp750 triliun 
atau USD75 miliar. Ini lebih besar dari keseluruhan ongkos krisis Rp600 
triliun,” hitung Kalla. 

Dalam kunjungan ke China pekan lalu, keinginan Kalla untuk menegosiasikan ulang 
kontrak gas alam cair Tangguh dapat dimengerti dengan baik oleh Presiden China 
Hu Jintao dan Wakil Presiden Xi Jinping. 

”Saya berbicara dengan Presiden dan Wakil Presiden China. Dia (Presiden China) 
mengatakan Presiden Indonesia yang meminta (renegosiasi) saya bilang benar, 
karena kita ini bersahabat tapi mari kita bicara jangka panjang. Kalau jangka 
pendek, oke proyek ini selesai karena bisa-bisa tidak jalan dengan seperti 
itu,”lanjutnya. 

Kalla juga menyampaikan kepada Presiden China bahwa tidak mungkin Indonesia 
menjual gasnya dengan harga jauh lebih rendah dari harga dunia dewasa ini. 
Dalam pembicaraan tersebut tidak disebutkan mengenai batasan harga, namun lebih 
terfokus pada pembicaraan mengenai formula (harga) baru. 

Penuhi Rasa Keadilan 

Dalam kaitan renegosiasi kontrak gas alam cair Tangguh, Presiden SBY 
menjelaskan bahwa pemerintah telah menerima surat dari BPK pada 14 Juli 
lalu.Dari surat itu pemerintah harus merenegosiasi ulang kontrak dengan tujuan 
untuk memenuhi rasa keadilan. 

Pemerintah, tutur Presiden, selalu menghormati seluruh kontrak di masa lalu 
seperti pada masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Kontrak akan 
dihormati hanya jika dalam pelaksanaan dan pengawasannya benar.

”Tetapi kalau kontrak itu sungguh merusak rasa keadilan dan menghancurkan dan 
merugikan negara dalam jumlah yang besar, tentu kita berupaya dengan tujuan 
yang baik untuk melakukan renegosiasi,”kata Presiden. Untuk memperbaiki kontrak 
gas alam cair Tangguh dengan China ini pemerintah tidak akan mengambil alih 
begitu saja.

Pemerintah akan melakukan pendekatan-pendekatan yang dibenarkan menurut hukum 
internasional agar negara tidak dirugikan. Presiden SBY membantah telah 
dilibatkan dalam menentukan kontrak gas alam cair Tangguh di masa kepemimpinan 
Presiden Megawati. ”Jangan menyebarkan beritaberita yang rakyat jadi bingung. 
Spekulasi apa betul Pak SBY dan JK ikut menentukan harga? Tidak benar,”ujarnya. 

Menteri Sri Mulyani mengatakan akan segera memilih anggota tim negosiasi ulang 
yang jumlahnya tidak akan terlalu banyak.Dia akan memilih anggota tim yang 
memiliki integritas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Anggota tim juga 
harus memiliki kompetensi dan pemahaman di bidang gas. 

”Nanti (daftar nama) tim akan kita serahkan ke Presiden setelah selesai 
disusun, termasuk rencana kerja dan langkah-langkah yang akan dilakukan.Tim 
akan segera terbentuk dalam waktu dekat,” ujarnya. Dalam melihat kontrak itu, 
harus dilihat benchmark kontrak-kontrak yang ada di Indonesia atau di dunia 
saat ini untuk dijadikan referensi. Selain itu, disiapkan pula argumen yang 
kuat dan logis mengenai persetujuan yang dicapai dan manfaatnya bagi 
pemerintah. 

”Sehingga dalam pengaturan keseluruhan ini secara transparan masyarakat bisa 
melihat alur dari pemikiran dan pertimbangan- pertimbangan yang kita 
lakukan,”urainya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro 
menjelaskan, kontrak gas alam cair Tangguh baru akan berjalan pada 2009 
mendatang karena gasnya belum dikirimkan.Saat ini pembangunan terminal gas 
belum sepenuhnya selesai. 

”Baru selesai akhir tahun ini pembangunan terminalnya, kemudian dari 
pembangunan terminal baru ini gasnya dikirim tahun depan,” jelasnya. Ketua 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo 
mempertanyakan negosiasi ulang kontrak gas alam cair Tangguh. 

Menurut dia, sebagai apa pun posisi SBY dan Kalla pada waktu pemerintahan 
Megawati, keduanya merupakan menteri yang juga ikut mengetahui pertimbangan 
yang digunakan pemerintah pada waktu itu. ”Pak SBY dan Pak Jusuf Kalla dulu kan 
juga menteri yang tentunya tahu kenapa itu diputuskan pemerintah,” kata Tjahjo 
kepada SINDO kemarin. 

Walau begitu, jika sekarang pemerintah hendak melakukan negosiasi ulang, FPDIP 
mempersilakan saja karena pemerintah memang punya kewenangan mengeluarkan 
kebijakan tersebut. 

”Ini kan kebijakan pemerintah. Sah-sah saja kalau pemerintah sekarang mau 
mengubah dengan pertimbangan harga dunia,”ujarnya. Saat dikonfirmasi beberapa 
hari lalu, Megawati menyatakan bahwa kontrak gas alam cair Tangguh merupakan 
kebijakan pemerintah yang di dalamnya ada SBY dan Jusuf Kalla sebagai menteri. 

”Bilang sama Pak Kalla, beliau juga ada di situ, sama SBY,” kata Mega di Kantor 
DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/8). Mega tak mau berkomentar saat para wartawan 
bertanya apakah siap jika kasus penjualan LNG Tangguh diselidiki karena diduga 
merugikan negara lantaran dijual terlalu murah. (rarasati syarief/ rahmat 
sahid) 
 


      
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
=============================================================== 
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim 
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau 
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
=============================================================== 
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] 
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke