Gubernur dan Bupati Diminta Terapkan PP 84
Kamis, 11 September 2008 Padang, Padek-- Unsur tokoh dan masyarakat Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam meminta Gubernur Sumbar bersama Pemkab Agam segera merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No 84 tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Permintaan tersebut mereka sampaikan menyusul sudah keluarnya Instruksi Mendagri No 1 tahun 2008 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan PP 84 tahun 1999. Dalam kunjungannya ke Padang Ekspres, Rabu (10/9), ketua rombongan sekaligus Tokoh dan Masyarakat Banuhampu, Satri Rusyad mengatakan mendukung langkah Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi yang memiliki komitmen untuk melaksanakan PP 84/99. "PP 84 tahun 1999 itu merupakan kesepakatan masyarakat pada musyawarah besar (Mubes) masyarakat Banuhampu tahun 1986. Jadi gubernur dan Bupati Agam jangan ragu-ragu lagi menerapkan ini karena aspirasi dari bawah," ujar Satri Rusyad. Ketua Pembina Yayasan Banuhampu Jakarta itu hadir bersama tokoh masyarakat Banuhampu lainnya. Seperti Badrul Mustafa Kamal, Mayjen (Purn) Lukman Hakim, Ramsis M Putra, Boy Mawardi, Remonaldo dan belasan anggota masyarakat Banuhampu yang sebelumnya melakukan pertemuan dengan gubernur. Ditambahkan Badrul, pada 16 November 1986 masyarakat Banuhampu melalui Mubes di Padang Luar sudah menyatakan sikap setuju masuk Kota Bukittinggi. "Tidak ada lagi alasan untuk menolak keputusan itu. Apalagi sekarang sudah ada Instruksi Mendagri No 1 tahun 2008," tukas Badrul yang juga Pembantu Rektor (PR) III Unand itu. Badrul yang juga dikenal pakar gempa itu meyakini tidak akan ada penolakan dari masyarakat jika PP tersebut diterapkan. Karena berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Banuhampu akan berkembang pesat dan maju. "Banuhampu tidak lagi seperti selama ini, dimana 30 persen PAD (Pendapatan Asli Daerah) Agam diperoleh dari Banuhampu, tetapi kontribusi bagi pembangunan Banuhampu masih belum ada. Arah pembangunannya juga terlihat liar atau belum tertata," jelas Badrul. Dikatakannya, layanan pendidikan dan kesehatan yang diperoleh masyarakat Banuhampu selama ini juga sangat minim. Padahal, meskipun miskin potensi sumber daya alam, tetapi Banuhampu memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. "Jangkauan masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan dan hukum masih sangat jauh, dibandingkan kalau ke Bukittinggi," papar Badrul. Sementara itu, tokoh pemuda Banuhampu Efialdi dan Jefri Nasir mengatakan, Banuhampu akan maju jika masuk ke Bukittinggi. Layanan pendidikan, kesehatan, hukum dan sosial kemasyarakatan lainnya akan menjadi lebih baik. "Tidak seperti saat ini, berobat saja masih bayar. Sedangkan di Bukittinggi sudah gratis. Akses anak-anak untuk sekolah juga dekat ke Bukittinggi," tutur Efialdi. (esg) (c) 2008 PADANG EKSPRES - Koran Nasional Dari Sumbar --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ =============================================================== UNTUK DIPERHATIKAN: - Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting - Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur pribadi - Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau dibanned - Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru =============================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe =============================================================== -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
