Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Sambil terus berminang-minang, kita jangan lupa bahwa kita adalah suku perantau, yang berpegang pada semboyan :"dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung'. Untuk para sanak yang bermukim di Jakarta kini saya angkat berita menarik tentang Pemerintah dan DPRD DKI. Jangan lupa bahwa di DKI ini urang awak kelihatannya cenderung terdesak terus menerus, juga sewaktu sebagian kita mengangkat Sutiyoso sebagai 'mamak'. Lucu.
Sewaktu saya masih menjadi komisioner Komnas HAM, saya penah menerima pengaduan dari para sanak kita yang penjadi pedagang di Tanah Abang yang digusur dan ditipu, berhadapan dengan pengembang yang dibela oleh bung Adnan Buyung Nasution,SH yang kini jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Namun karena para sanak kita itu tidak bersatu -- ini 'penyakit turunan orang Minang' -- serta kurang gigih berjuang, dan karena di belakang si pengembang ada pengusaha kuat yang mampu membayar banyak siapa saja, maka nasib pedagang urang awak di Tanah Abang tak tentu ujung pangkalnya.
Mengapa tak berjuang di DKI melalui 'Bung Foke' dan DPRD DKI ? Kan sudah pernah, sewaktu pencalonan dua purnawirawan jenderal kita tercalon/mencalonkan diri jadi wagub DKI. Bung Foke ini ternyata memilih assisten teritorial KSAD sebagai pendampingnya. Memang itulah politik.
Jadi sambil tetap berminang-minang, lihat jugalah ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, agar kita jangan bagaikan ' di bawah tempurung'.
Detik.com. Senin, 01/12/2008 13:27 WIB
Gilanya APBD DKI Jakarta
Banyak Cara Mengeruk Dana
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Harga Laptop yang bakal dibeli Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak masuk akal. Harganya mencapai Rp 35 juta, menggelembung hingga 57% dari harga pasaran. Hal itu tentu menjadi pertanyaan sejumlah kalangan. Sebab hanya dengan Rp 15 juta, laptop dengan spesifikasi caggih bisa didapat.
Bukan hanya anggarannya yang tidak logis. Laptop yang nanti dibeli juga tidak diketahui akan masuk dalam mata anggaran mana. Bila disebut belanja modal, tentu harus jelas berapa yang bisa dihasilkan dari membeli laptop. Bila untuk pelayanan, sejauh mana laptop itu berfungsi langsung terhadap pelayanan publik. Begitupun jika dimasukan dalam nilai aset.
Dari catatan yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) 2008, Pemprov DKI Jakarta juga pernah membeli sebanyak 313 laptop yang memakan anggaran mencapai Rp 5,73 miliar. Namun aset-aset
tersebut hingga kini tidak tahu di mana rimbanya.
"Kalau laptop tersebut masuk dalam kategori aset, harusnya masuk dalam daftar aset pemprov. Jadi jelas laptop-laptop itu hanya untuk dimiliki secara pribadi oleh para pejabatnya dengan menggunakan uang negara," jelas analis politik anggaran Fitra Roy Salam kepada detikcom.
Raibnya 313 laptop dari daftar aset, menurut Roy, disebabkan lemahnya pengawasan dari DPRD. Para politisi tersebut dituding telah melakukan pembiaran. Akibatnya, dari inventarisasi anggaran yang dipantau Fitra di APBD 2008, telah terjadi pemborosan dan indikasi mark up sebesar Rp 143 miliar.
Kini niat pemborosan itu kembali nyelonong masuk ke RAPBD 2009. Sejumlah anggaran yang tidak logis tersebut dikhawatirkan tidak akan menghadapi kendala di DPRD. Seperti yang sudah-sudah para politisi Kebon Sirih, alamat DPRD DKI Jakarta, akan turut mencari untung dari APBD untuk biaya politik. Apalagi saat ini
menjelang
pemilu.
Sikap pesimis terhadap ketatnya pengawasan DPRD juga muncul dari Ketua Forum Warga Jakarta (FWJ) Azas Tigor Nainggolan. Soalnya nilai pembelian barang dan jasa selama ini sengaja digelembungkan dalam RAPBD. Sehingga kelebihan anggaran tersebut bisa masuk ke kantong para politisi tersebut.
"Bagi pejabat Pemprov dan DPRD, pengesahan APBD adalah ajang masa panen uang. Bagaimana serius mengawasi kalau eksekutif dan legislatifnya memang berharap dana segar dari APBD?" tanya Tigor saat berbincang-bincang dengan detikcom.
Menurut data yang dimiliki FWJ, salah satu bentuk konspirasi antara Pemprov dan DPRD adalah dengan cara memotong beberapa anggaran yang mejadi sorotan publik, namun memasukan mata anggaran baru yang nilainya jauh lebih besar dari mata anggaran yang dipotong. Praktik semacam ini, kata Tigor, terjadi dalam penyusunan APBD 2008.
Awalnya, APBD 2008 disusun oleh Pemprov
sebesar Rp 20,01 triliun. Tapi kemudian diubah DPRD menjadi Rp 20,59 triliun. Penambahannya seolah-olah hanya terjadi sekitar Rp 590 miliar. Tapi sebenarnya itu hanya akal-akalan saja. Sebab perubahan APBD itu dilakukan anggota DPRD dengan mengurangi usulan sebesar Rp 444,37 miliar, namun menambahkan proyek baru lagi sebesar Rp 2,943 triliun oleh DPRD. Sehingga terkoreksi menjadi Rp 3,381 triliun. Anggaran tersebut diduga menjadi proyek pribadi sejumlah anggota DPRD.
Adapun modus yang dilakukan DPRD untuk mengeruk APBD 2008 dengan cara menambahkan anggaran pada pos-pos yang tidak diajukan oleh pemprov karena dipandang belum saatnya diajukan pada tahun 2008. Cara lainnya, dengan menambahkan besaran anggaran yang sudah diajukan Pemprov menjadi lebih besar. Ada juga dengan jalan mengurangi anggaran kemudian DPRD mengalihkan anggaran tersebut dengan membuat pos anggaran
baru.
Penambahan pos-pos anggaran baru yang diajukan oleh anggota
Komisi A DPRD yang mengurusi bidang pemerintahan, terjadi dalam proyek pengadaan papan nama Ketua RT se-Jakarta sebesar Rp 7 miliar. Padahal selama ini para Ketua RT umumnya mengadakan papan nama tersebut secara swadaya. Begitu juga dengan proyek pengadaan proyek alat absensi (Finger Print) untuk setiap kelurahan sebesar Rp 11 miliar. Padahal tiap
kelurahan pegawainya hanya 8 orang.
Adapun pos anggaran baru yang diajukan Komisi B DPRD, yang mengurusi bidang perekonomian, adalah proyek pembebasan lahan untuk hutan kota di RT 001 RW 004 Kelurahan Cilangkap sebesar Rp 34 miliar. Proyek lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan penceraman minyak di laut sebesar Rp 23 miliar
Sementara Komisi C DPRD, yang mengurusi masalah keuangan, mengajukan proyek asuransi gedung-gedung pemprov sebesar Rp 26 miliar, dan proyek pengembangan alat komunikasi radio UHF Tetra Pemprov tahap 2. Anggaran yang digunakan sebesar Rp 40
miliar.
Komisi D DPRD, yang menangani masalah pembangunan, juga mengajukan proyek pengadaan dan pembangunan Waduk Kelapa Gading sebesar Rp 80 miliar, serta proyek pengolahan pencemaran air pada Kali Besar di Kota Tua dengan anggaran sebesar Rp 74 miliar.
Sedangkan penambahan jumlah anggaran dari yang diajukan oleh pemprov, antara lain terjadi dalam pembebasan Tanah Kali Cakung Lama yang sebelumnya Rp 36,15 miliar kemudian ditambah Rp 25 miliar sehinga menjadi Rp 61,15 miliar, serta anggara Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi yang sebelumnya diusulkan Rp 500
Juta meloncak hingga Rp 77 miliar.
Modus-modus tersebut diduga sebagai cara bagi DPRD dan pemprov untuk mengeruk uang di APBD. Cara-cara semacam itu diprediksi Roy Salam maupun Azas Tigor Nainggolan bakal terjadi di APBD 2009. Pasalnya, para politisi tersebut butuh banyak uang untuk biaya politik jelang Pemilu 2009.
(ddg/iy)
