Pak Saaf Yth

 

Iko yo asli mah dilua tampuruang bana,,dunia  nan indak "masuak aka" nan
indak baraja ka Alam takambang jadi Guru, baa lai bantuak itu gonjang
ganjing dugem dunia Politik awak, lah banyak juo ambo tulih dan bahas,
yo subana banyak permainan para politisi jo anggaran APBD ko...banyak
tahu ambo dari sumber nan dipijayo..yo itu tadi kawan salapiak
sakatiduran ambo nan jadi anggota Dewan...baa permainan Politisi
ko...nan ibaraik pisau tapacik ditampuak mambahas APBD sabalun di
syahkan..apolai ka berakhir maso jabatannyo 2008.."Alun tantu waden ka
duduak lai"...yo sansai

 

Jepe

 

________________________________

From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On
Behalf Of Dr.Saafroedin BAHAR
Sent: Friday, December 05, 2008 8:53 AM
To: Rantau Net
Subject: [EMAIL PROTECTED] SERI NAN DI LUA TAMPURUANG 34 : GILANYA APBD
JAKARTA

 

 

 

Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,

Sambil terus berminang-minang, kita jangan lupa bahwa kita adalah suku
perantau, yang berpegang pada semboyan :"dimana bumi dipijak, di sana
langit dijunjung'. Untuk para sanak yang bermukim di Jakarta kini saya
angkat berita menarik tentang Pemerintah dan DPRD DKI. Jangan lupa bahwa
di DKI ini urang awak kelihatannya cenderung terdesak terus menerus,
juga sewaktu sebagian kita mengangkat Sutiyoso sebagai 'mamak'. Lucu. 

Sewaktu saya masih menjadi komisioner Komnas HAM, saya penah menerima
pengaduan dari para sanak kita yang penjadi pedagang di Tanah Abang yang
digusur dan ditipu, berhadapan dengan pengembang yang dibela oleh bung
Adnan Buyung Nasution,SH yang kini jadi anggota Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres).

Namun karena para sanak kita itu tidak bersatu -- ini 'penyakit turunan
orang Minang' -- serta kurang gigih berjuang, dan karena di belakang si
pengembang ada pengusaha kuat yang mampu membayar banyak siapa saja,
maka nasib pedagang urang awak di Tanah Abang tak tentu ujung
pangkalnya.

Mengapa tak berjuang di DKI melalui 'Bung Foke' dan DPRD DKI ? Kan sudah
pernah, sewaktu pencalonan dua purnawirawan jenderal kita
tercalon/mencalonkan diri jadi wagub DKI. Bung Foke ini ternyata memilih
assisten teritorial KSAD sebagai pendampingnya. Memang itulah politik. 

Jadi sambil tetap berminang-minang, lihat jugalah ke kiri dan ke kanan,
ke atas dan ke bawah, agar kita jangan bagaikan ' di bawah tempurung'. 
 

Wassalam,
Saafroedin Bahar

(L, masuk 72 th, Jakarta)

Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED]
<mailto:[EMAIL PROTECTED]> ;

[EMAIL PROTECTED]

 

Detik.com. Senin, 01/12/2008 13:27 WIB
Gilanya APBD DKI Jakarta
Banyak Cara Mengeruk Dana
Deden Gunawan - detikNews

 
<http://www.detiknews.com/images/content/2008/12/01/159/balai-dalem.jpg>


Jakarta - Harga  Laptop yang bakal dibeli Pemprov DKI Jakarta dianggap
tidak masuk akal. Harganya mencapai Rp 35 juta, menggelembung hingga 57%
dari harga pasaran. Hal itu tentu menjadi pertanyaan sejumlah kalangan.
Sebab hanya dengan Rp 15 juta, laptop dengan spesifikasi caggih bisa
didapat.

Bukan hanya anggarannya yang tidak logis. Laptop yang nanti dibeli juga
tidak diketahui akan masuk dalam mata anggaran mana. Bila disebut
belanja modal, tentu harus jelas berapa yang bisa dihasilkan dari
membeli laptop. Bila untuk pelayanan, sejauh mana laptop itu berfungsi
langsung terhadap pelayanan publik. Begitupun jika dimasukan dalam nilai
aset.

Dari catatan yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
(Fitra) pada Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) 2008, Pemprov
DKI Jakarta juga pernah membeli sebanyak 313 laptop yang memakan
anggaran mencapai Rp 5,73 miliar. Namun aset-aset tersebut hingga kini
tidak tahu di mana rimbanya.

"Kalau laptop tersebut masuk dalam kategori aset, harusnya masuk dalam
daftar aset pemprov. Jadi jelas laptop-laptop itu hanya untuk dimiliki
secara pribadi oleh para pejabatnya dengan menggunakan uang negara,"
jelas analis politik anggaran Fitra Roy Salam kepada detikcom.

Raibnya 313 laptop dari daftar aset, menurut Roy, disebabkan lemahnya
pengawasan dari DPRD.  Para politisi tersebut dituding telah melakukan
pembiaran. Akibatnya, dari inventarisasi anggaran yang dipantau Fitra di
APBD 2008, telah terjadi pemborosan dan indikasi mark up sebesar Rp 143
miliar.

Kini niat pemborosan itu kembali nyelonong masuk ke RAPBD 2009. Sejumlah
anggaran yang tidak logis tersebut dikhawatirkan tidak akan menghadapi
kendala di DPRD. Seperti yang sudah-sudah para politisi Kebon Sirih,
alamat DPRD DKI Jakarta, akan turut mencari untung dari APBD untuk biaya
politik. Apalagi saat ini menjelang
pemilu.

Sikap pesimis terhadap ketatnya pengawasan DPRD juga muncul dari Ketua
Forum Warga Jakarta  (FWJ) Azas Tigor Nainggolan. Soalnya nilai
pembelian barang dan jasa selama ini sengaja digelembungkan dalam
RAPBD. Sehingga kelebihan anggaran tersebut bisa masuk ke kantong para
politisi tersebut.

"Bagi pejabat Pemprov dan DPRD, pengesahan APBD adalah ajang masa panen
uang. Bagaimana serius mengawasi kalau eksekutif dan legislatifnya
memang berharap dana segar dari APBD?" tanya Tigor saat
berbincang-bincang dengan detikcom.

Menurut data yang dimiliki FWJ, salah satu bentuk konspirasi antara
Pemprov dan DPRD adalah dengan cara memotong beberapa anggaran yang
mejadi sorotan publik, namun memasukan mata anggaran baru yang nilainya
jauh lebih besar dari mata anggaran yang dipotong. Praktik semacam ini,
kata Tigor, terjadi dalam penyusunan  APBD 2008.

Awalnya, APBD 2008  disusun oleh Pemprov sebesar Rp 20,01 triliun. Tapi
kemudian diubah DPRD menjadi Rp 20,59 triliun. Penambahannya seolah-olah
hanya terjadi sekitar Rp 590 miliar. Tapi sebenarnya itu hanya
akal-akalan saja. Sebab perubahan APBD itu dilakukan anggota DPRD dengan
mengurangi usulan sebesar Rp 444,37 miliar, namun menambahkan proyek
baru lagi sebesar Rp 2,943 triliun oleh DPRD. Sehingga terkoreksi
menjadi Rp 3,381 triliun. Anggaran tersebut diduga menjadi proyek
pribadi sejumlah anggota DPRD.

Adapun modus yang dilakukan DPRD untuk mengeruk APBD 2008 dengan cara
menambahkan anggaran pada pos-pos yang tidak diajukan oleh pemprov
karena dipandang belum saatnya diajukan pada tahun 2008. Cara lainnya,
dengan menambahkan besaran anggaran yang sudah diajukan Pemprov menjadi
lebih besar. Ada juga dengan jalan mengurangi anggaran kemudian DPRD
mengalihkan anggaran tersebut  dengan membuat pos anggaran
baru.

Penambahan pos-pos anggaran baru yang diajukan oleh anggota Komisi A
DPRD yang mengurusi bidang pemerintahan, terjadi dalam proyek pengadaan
papan nama Ketua RT se-Jakarta sebesar Rp 7 miliar. Padahal selama ini
para Ketua RT umumnya mengadakan papan nama tersebut  secara swadaya.
Begitu juga dengan proyek pengadaan proyek alat absensi (Finger Print)
untuk setiap  kelurahan sebesar Rp 11 miliar. Padahal tiap
kelurahan pegawainya hanya 8 orang.

Adapun pos anggaran baru yang diajukan Komisi B DPRD, yang mengurusi
bidang perekonomian, adalah proyek pembebasan lahan untuk hutan kota di
RT 001 RW 004 Kelurahan Cilangkap sebesar Rp 34 miliar. Proyek lainnya
adalah penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan penceraman minyak
di laut sebesar Rp 23 miliar

Sementara Komisi C DPRD, yang mengurusi masalah keuangan, mengajukan
proyek asuransi gedung-gedung pemprov sebesar Rp 26 miliar, dan proyek
pengembangan alat komunikasi radio UHF Tetra Pemprov tahap 2. Anggaran
yang digunakan sebesar Rp 40 miliar.

Komisi D DPRD, yang menangani masalah pembangunan, juga mengajukan
proyek pengadaan dan pembangunan Waduk Kelapa Gading sebesar Rp 80
miliar, serta proyek pengolahan pencemaran air pada Kali Besar  di Kota
Tua dengan anggaran sebesar Rp 74 miliar.

Sedangkan penambahan jumlah anggaran dari yang diajukan oleh pemprov,
antara lain terjadi dalam pembebasan Tanah Kali Cakung Lama yang
sebelumnya  Rp 36,15 miliar kemudian  ditambah Rp 25 miliar sehinga
menjadi Rp 61,15 miliar, serta anggara Dinas Pendidikan Menengah dan
Tinggi yang sebelumnya diusulkan Rp 500
Juta meloncak hingga Rp 77 miliar.

Modus-modus tersebut diduga sebagai cara bagi DPRD dan pemprov untuk
mengeruk uang di APBD.  Cara-cara semacam itu diprediksi Roy Salam
maupun Azas Tigor Nainggolan  bakal terjadi di APBD 2009. Pasalnya, para
politisi tersebut  butuh banyak uang untuk biaya politik jelang Pemilu
2009.(ddg/iy) 

 

 

 

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
=============================================================== 
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned:
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama 
- DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 
2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner
=============================================================== 
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] 
Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke