Da Riri,. Persis dan setuju bana. Ambo nambahkan stek. Otonomi daerah itu adalah hal yang baik, karena daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan semua potensi dan diarahkan untuk tidak tergantung pada pembagian dana dari pusat. Cuma emang penerapannya suka diselewengkan oleh oknum.
Banyak orang frustasi begitu menjadi bupati, walikota dan gubernur terutama ketika tiba tiba semuanya berubah. Biaya untuk jadi Gubernur tidak kembali, atau biaya yang dikeluarkan sudah besar tapi tidak terpilih, sudah terpilih tapi koq gak sebanding sama pengeluaran dan banyak lagi. Pajabat daerah sebenarnya amanah, Memimpin rakyat adalah amanah. Walaupun sekarang banyak orang berpikir bahwa menjadi pejabat / pemimpin adalah upaya untuk menjadi kaya, nah ini salah kaprah bener. Berdasarkan dialog metro tv pada acara democrazy (Sumber Dirjen Meneg PAN)gaji seorang gubernur itu 5jt, tunjangan 3jt dan taruh lah total 10jt untuk seorang gubernur dan itu undang undang yang atur. Nah jadi bisa kita pantau bersama kalau nanti nanti ada Bupati, Walikota, Gubernur. Punya anak sekolah keluar negri atas biaya sendiri, punya mobil mewah milik pribadi dan kemewahan lainnya sedang beliau beliau itu bukan pengusaha. Kalau gitu buruan laporin KPK. Bukti otentik lainnya, waktu lowongan PNS disumbar dibuka banyak caleg dari sumbar lulus test PNS, aneh kan ?. Nah dari sana kan gampang dilihat, jadi caleg karena cari kerja atau menjalankan amanah dan berjuang bersama rakyat ? Kalau sudah seperti itu jangan pilih caleg yang cuma cari kerja di dpr dan dprd. Salam Hormat Ronal Chandra --- On Fri, 1/23/09, Riri Chaidir <[email protected]> wrote: From: Riri Chaidir <[email protected]> Subject: [...@ntau-net] Re: Water Park Malibou Anai Ditargetkan Siap Maret 2009 To: [email protected] Date: Friday, January 23, 2009, 6:57 AM Nof, Kalau menurut saya, otonomi daerah itu ga ada dilemanya, lha itu sudah merupakan pilihan bersama kan? Saya tidak tahu kalau misalnya ada Gubernur yang frustasi sampai ga mau dicalonkan lagi ... dst. Tapi kalau menurut saya begini, tergantung apakah seseorang memandang jabatan pemimpin atau power itu hanya bisa diperoleh karena undang-undang tok, atau dia juga mempunyai jiwa "seni" mengkoordinasikan. Kalau memang maunya cuma memerintah, dan semua orang harus patuh, ya gimana yah ..., jaman UU 5/74 itu kan udah lewat, Gubernur bukan lagi "penguasa tunggal" Tapi kalau orang yang tertantang dengan "seni mengkoordinasi", kelihatannya jabatan di provinsi masih menarik tuh. Itu di Jatim seru, mantan2 Menteri ikut pilkada. Seorang Helmi Yahya bersedia meninggalkan Jakarta untuk menjadi Wagub Sumsel. Riri Bekasi, L, 46 --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ =============================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =============================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe =============================================================== -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
