Banyak orang frustasi begitu menjadi bupati, walikota dan gubernur terutama
ketika tiba tiba semuanya berubah. Biaya untuk jadi Gubernur tidak kembali,
atau biaya yang dikeluarkan sudah besar tapi tidak terpilih, sudah terpilih
tapi koq gak sebanding sama pengeluaran dan banyak lagi.
Pajabat daerah sebenarnya amanah, Memimpin rakyat adalah amanah. Walaupun
sekarang banyak orang berpikir bahwa menjadi pejabat / pemimpin adalah upaya
untuk menjadi kaya, nah ini salah kaprah bener.
Konsep AMANAH ko bana nan alah ndak ado katiko pitih bakuaso Ronal, kalau ingin
mambangun daerah untuak maju iyo otonomi ko lah pintu no...ambo raso banyak
pejabat nan ndak punyo konsep.
Contoh sederhana, masjid kan bukan public services, ngapain juga membangun
Masjid Raya dengan dana yang sangat besar, sementara kemiskinan ada dimana2 dan
PKL bisa dibantu lebih maju lewat pendampingan dll. Masajik dek awak bisa
dibangun melalui swadaya, kan jatah masuak sarugo secara pribadi..
Berdasarkan dialog metro tv pada acara democrazy (Sumber Dirjen Meneg PAN)gaji
seorang gubernur itu 5jt, tunjangan 3jt dan taruh lah total 10jt untuk seorang
gubernur dan itu undang undang yang atur.
Gaji sagadang iko tamasuak alah gadang di daerah ko mah, dan lagi kalau
dimasukkan beberapa fasilitas fisik yang diperolehnya bisa jadi gaji itu
menjadi 50 juta..masak kerja dengan manajemen yang bagus nggak bisa...
Nah jadi bisa kita pantau bersama kalau nanti nanti ada Bupati, Walikota,
Gubernur. Punya anak sekolah keluar negri atas biaya sendiri, punya mobil mewah
milik pribadi dan kemewahan lainnya sedang beliau beliau itu bukan pengusaha.
Kalau gitu buruan laporin KPK.
Nah...kalau iko sistem ko Nal...nan mambuek urang korupsi...ternyata walaupun
Anggaran sudah Berbasis Kinerja ternyata tolok ukur nya adalah habisnya alokasi
anggaran setiap unit kerja setahun, jika tidak habis sulit didapat kembali.
Kalai iko kuciang balang no di Depkeu..ko...
Salam
Defiyan Cori L/41
PS: Baa kaba Uda Rizal Ramli, apo masih sato mendampingi kapatang?
Nof,
Kalau menurut saya, otonomi daerah itu ga ada dilemanya, lha itu sudah
merupakan pilihan bersama kan?
Kalau memang maunya cuma memerintah, dan semua orang harus patuh, ya gimana yah
..., jaman UU 5/74 itu kan udah lewat, Gubernur bukan lagi "penguasa tunggal"
Tapi kalau orang yang tertantang dengan "seni mengkoordinasi", kelihatannya
jabatan di provinsi masih menarik tuh. Itu di Jatim seru, mantan2 Menteri ikut
pilkada. Seorang Helmi Yahya bersedia meninggalkan Jakarta untuk menjadi Wagub
Sumsel.
Riri
Bekasi, L, 46
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned:
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama
- DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected]
Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
