Sanak Ridha, kalau para petinggi pendidikan indonesia itu memahami konsep sistem (yang ada di literatur), seharusnya mereka malah berpikir untuk menghapuskan ujian nasional itu.
Sistem yang ada sekarang sudah sangat2 mengatur tentang standardisasi input. Semua input nya disatndardisasi, mulai dari fasilitas sekolah, literatur, kualifikasi guru, manajemen sekolah, baju seragam, sepatu seragam, jam berangkat, jam pulang .. Harusnya, karena inputnya highly controlled, outputnya (kualitas murid) juga controllable. Kan mereka sudah melalui sederetan tes, ulangan, atau apalah namanya di sekolah (yang - sekali lagi - berada dalam sistem yang sangat2 controlled), "pengujian" tidak lagi dilakukan kepada kualitas output (i.e. murid), tetapi kehandalan sistem nya. Kalau di auditing, semakin tinggi keyakinan auditor (yang nota bene mewakili kepentingan stakeholders) terhadap kehandalan suatu sistem, semakin kecil sample size yang diperlukan untuk mengujinya. Kalau ini saya analogikan ke sistem pendidikan (sistem juga kan ya): Semakin yakin stakeholders (terutama petinggi pendidikan) terhadap kehandalan sistemnya, seharusnya semakin sedikit pengujian yang perlu dilakukan. (misalnya, saya lihat di australia dulu tidak ada ujian lulus sekolah maupun ujian masuk perguruan tinggi). Sebaliknya, semakin tidak yakin stakeholders (dalam hal ini petinggi pendidikan) terhadap kehandalan sistem pendidikan, semakin besar sample size yang diperlukan. Praktek yang saya lihat sekarang itu sample sizenya sangat2 besar - 100% dari jumlah murid - yang kemudian "diuji ulang lagi" waktu mereka masuk ke tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Itu dari segi jumlah peserta yang harus diuji, dalam hal mata pelajaran apalagi, kabarnya (maaf, saya tidak punya data tentang ini), jumlah mata pelajaran yang di UAN kan semakin banyak . Nah, saya tidak tahu, mungkin literatur sistem yang digunakan dalam penyusunan sistem pendidikan berbeda dengan sistem akuntansi, ataupun sistem manajemen. Kalau saya merujuk ke literatur auditing siy .. Riri Bekasi, L, 46 -----Original Message----- From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Ahmad Ridha Sent: Sunday, June 07, 2009 10:42 PM To: [email protected] Subject: [...@ntau-net] Re: DPR: Hapus Ujian Nasional 2009/6/7 Riri Chaidir <[email protected]>: > > Nah, kalau misalnya seseorang telah lulus ulangan2 harian, ujian semester, > tetapi dia tidak lulus UAN. Yang bodoh itu si murid atau sistemnya? > Pak Riri, bagaimana alternatif cara melakukan standarisasi mutu lulusan tanpa ujian nasional? Apakah tingkat ulangan harian dan ujian semester dapat dikatakan setara di seluruh Indonesia? Atau mungkin ujiannya kita pindah menjadi ujian masuk ke tingkat setelahnya? -- Abu 'Abdirrahman, Ahmad Ridha bin Zainal Arifin bin Muhammad Hamim (l. 1400 H/1980 M) --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain harap mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
