Indra J. Piliang: Pak Wiranto yang Saya Kenal
Sebagai aktivis mahasiswa, sejak masuk UI tahun 1991, saya mengenal Wiranto
sudah lama. Ya, hanya mengenal. Ketika menjadi wartawan kampus, Majalah Suara
Mahasiswa UI, kami sempat mewawancarai Hendro Priyono, Pangdam Jaya. Waktu
Wiranto menjadi Kasdam. Kalau saya tidak salah ingat, Wiranto waktu itu berdiri
di belakang Hendro.
Di kalangan aktivis mahasiswa waktu itu berkembang dua versi tentara. Satu
kelompok adalah tentara merah putih dengan Wiranto sebagai dedengkot. Satu lagi
adalah tentara hijau yang didedengkoti oleh Hartono. Pada waktu gerakan
mahasiswa 1998, kelompok Wiranto di mata mahasiswa berhadapan dengan kelompok
Prabowo Subianto.
Yang banyak berhubungan dengan para jenderal ini adalah Fadli Zon. Dia teman
baik saya di kampus. Tetapi, ketika dia bergabung dengan Hartono dan Prabowo
membuat sebuah lembaga think tank, kami tidak pernah lagi berhubungan. Lebih
dari lima tahun. Saya baru bertemu Fadli lagi ketika menikah tahun 2002.
Sebagai aktivis, saya ikut dengan berbagai aktivitas, baik di kampus, atau di
jalanan. Di jalanan, ada banyak demonstrasi yang kami lakukan, misalnya soal
buruh Ganda Guna Indonesia, tentang Palestina, Libya, Chechnya, pembreidelan
pers, kasus 27 Juli, sampai terakhir bermuara dengan aksi-aksi mahasiswa 1998
yang sebetulnya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Suatu hari,
catatan harian saya akan terbit soal ini.
Terus terang, saya tidak menyukai Wiranto atau lebih-lebih lagi tentara,
dibandingkan dengan penghargaan saya kepada kelompok intelektual. Bukan karena
“benci” atau sejenisnya, melainkan karena didikan ayah saya. Ayah saya tidak
menyukai anak-anaknya menjadi tentara atau pegawai negeri sipil. Setelah saya
pelajari dengan baik, itu disebabkan oleh satu fakta dalam sejarah Minangkabau.
Kerajaan Pagaruyung tidak mengenal tentara. Tentara, kurang lebih di mata ayah
saya, adalah orang yang dirampas hak hidupnya oleh negara, lebih menyerupai
kelas masyarakat bayaran.
Tetapi, saya membaca buku-buku militer, sejarah militer, kisah para jenderal,
sejak zaman Romawi sampai zaman Indonesia. Tidak banyak yang menarik perhatian
saya. Dan hampir saya tidak mengingat banyak hal, termasuk buku-buku yang
ditulis oleh almarhum AH Nasution, dllnya. Kalau dosen-dosen sejarah militer
masuk kelas, biasanya saya tidak antusias untuk berdiskusi.
Karena itu juga, saya bermasalah dengan sosok tentara di partai politik,
termasuk dengan tentara-tentara yang masuk PAN, partai yang sempat saya masuki
selama 3 tahun lebih. Ketika memutuskan masuk Partai Golkar, Juli 2008, Wiranto
dan Prabowo sudah keluar. Itu saya katakan secara terbuka di media massa.
Ketika kemudian Pak JK memutuskan menggandeng Pak Wiranto menjadi pasangannya,
saya begitu gelisah. Keputusan itu diambil dengan banyak alasan.
Pertama, SBY sedang mewacanakan capres tunggal lewat Perpu. Ini adalah keadaan
yang jauh lebih berbahaya, mirip dengan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959.
Kalau ini yang terjadi, maka demokrasi tidak akan bisa diselamatkan lagi. Hal
ini harus dicegah. Sayang sekali, tidak ada para ahli yang mempersoalkan ini,
karena terpengaruh dengan bombardir pemberitaan bahwa Partai Golkar kalah, dan
Partai Demokrat menang.
Kedua, PG tidak memiliki kursi yang memenuhi syarat 20% di DPR RI hasil pemilu
2009. suara pemilihnya lebih kecil lagi. Mau tidak mau, PG hanya punya tiga
pilihan: (1) Bergabung dengan Partai Demokrat; (2) Bergabung dengan PDI
Perjuangan atau (3) Bergabung dengan Partai Hanura atau Partai Gerindra. Tiga
kali Pak JK bertanya ke Pak SBY soal pilihan (1), tetapi tidak ada jawaban.
Karena itu, dengan pertimbangan harus ada capres alternatif dan belum pastinya
pencapresan Megawati, maka pilihan bergabung dengan Hanura menjadi realistik.
Ketiga, Pak Wiranto bersedia untuk menurunkan tawarannya dengan menerima posisi
sebagai cawapres, bukan sebagai Capres. Padahal, dalam pilpres 2004, Pak
Wiranto muncul sebagai capres. Karena itu pula, tentu saya tidak ingin menjadi
egois, apalagi suara saya di partai tidak ada. Keputusan diambil oleh Pak JK
dan fungsionaris Partai Golkar. Saya mulai belajar untuk menerima kompromi
dalam dunia politik, karena hukum besi pileg yang memang tidak memungkinkan PG
maju sendirian.
Karena itu pula saya belajar tentang Pak Wiranto. Saya berhubungan lagi dengan
teman-teman di Partai Hanura yang dalam debat partai dalam pileg adalah “musuh”
saya. Saya juga menegur Pak Wiranto, berusaha untuk mendebatnya, juga kalau
perlu membuat dia ingat tentang saya. Kalau saya ada dalam posisi Pak Wir,
tentu saya akan berpikir: “Ini nih, anak muda PG dan punya banyak kawan di LSM
dan kaum intelektual yang selalu mengajukan penolakan atas saya.” Agak lama
memang saya mencoba mencairkan diri dengan Pak Wir.
Kesempatan mencairkan diri itu datang juga, justru ketika ada acara live di
Metro TV dan TV One. Di ruang tamu Metro, saya mencoba mendiskusikan sejumlah
hal dengannya, termasuk soal hati nurani, budaya Jawa, bahasa Jawa, dan
lain-lain. Di acara TV One, yang disiarkan secara live, saya bicara BUKAN
SEBAGAI TIMSES, tetapi sebagai aktivis yang ada di jalanan pada Mei 1998. Saya
katakan kesaksian saya betapa sedikit sekali tentara di Universitas Trisaksi
pada tanggal 13 Mei, ketika saya ada di sana, lalu melihat kerusuhan merangkak
di Jakarta.
Pak Wir tidak bisa menutupi kekecewaannya atas saya. Usai acara, kami duduk di
meja. Lalu, terjadilah dialog kecil.
Pak Wir : “Kenapa kamu masih tanyakan soal itu?”
IJP : “Saya ingin Bpk bercerita apa adanya?”
Pak Wir : “Tapi kan terlalu jauh di belakang. Kan sebaiknya bicara soal
pertahanan, militer, jumlah tentara, dllnya?”
IJP : “Justru itu maksud saya, karena itu bidang Bpk.”
Pak Wir terlihat masih kesal. Sayapun tidak tahan lagi.
IJP : “Pak, Bpk tahu saya ada di jalanan. Terus terang, Pak, saya kehilangan
banyak sekali sahabat, ketika saya mendukung Bpk.”
Pak Wir melunak, “Ya, saya tahu itu.” Pak Wir seperti tercenung. Untunglah,
beberapa temannya di sekolah dasar dulu datang bergabung. Suasanapun mencair.
Ya, saya kehilangan banyak sekali sahabat, termasuk yang dulu sama-sama saya di
jalanan pada 1998. Mereka mengirimkan sms yang intinya menyayangkan kenapa saya
mendukung JK-Wiranto. Perdebatan via sms itu berlangsung dengan beberapa orang.
Kalaupun saya jelaskan bahwa PG tidak cukup kursi maju sendirian, lalu sebagai
partai nomor urut 2 dalam pileg harus memajukan capres, sebagai konvensi
politik ke depan, tetap saja mereka tidak mau mengerti.
Sejak dialog itu, hubungan saya dengan Pak Wir menjadi cair. Sayapun mensmsnya
beberapa kali. Namun, praktis selama kampanye, saya tidak bersamanya,
sebagaimana juga saya jarang bersama dengan Pak JK. Hanya di Tugu Proklamasi
kami bertemu, di Padang, lalu dalam beberapa kali rapat dengan begitu banyak
orang.
Sayapun kembali mempelajari budaya Jawa. Saya pelajari ucapan-ucapan Pak Wir
atas Pak JK. Saya pelajari body languagenya ketika bersama Pak JK: begitu
dekat, begitu intim dan begitu tulus. Saya pelajari keluarganya. Saya jumpai
orang-orang terdekatnya sekarang, sejumlah anak-anak muda seusia saya. Saya
sadari: Pak Wir benar-benar sudah menjadi manusia biasa, memiliki kebijakan,
serta berusaha untuk masuk ke kehidupan politik, dengan maksud untuk
membiasakan diri dengan demokrasi.
Dunia dan masyarakat terlalu keras kepadanya. Termasuk saya, salah satunya.
Dalam peristiwa Timor Leste, kita tahu bahwa pasukan TNI diperbantukan kepada
pasukan PBB yang didominasi oleh tentara Australia, Portugal, dan sejumlah
negara lain, untuk menjaga keamanan pas jajak pendapat. Timor Leste, ketika
jajak pendapat digelar, adalah daerah PBB, bukan daerah Indonesia yang bisa
dikontrol penuh oleh aparat sipil dan militer. Kini Timor Leste sudah menjadi
sebuah negara sahabat, serta mendapatkan bantuan yang layak dari Indonesia.
Sejumlah tentara sudah masuk ke penjara, karena ditetapkan bersalah oleh
pengadilan, atas peristiwa HAM di sana.
Saya sadar, betapa kita lebih baik dalam memahami Amerika Serikat, ketimbang
negara kita sendiri. Saya tidak pernah dapat catatan, bahwa ada Panglima Tinggi
Pasukan Gabungan Amerika Serikat yang dituduh bersalah dalam peristiwa HAM,
ketika banyak penduduk sipil mati dibunuh di dalam perang Korea, perang
Vietnam, perang Irak, dan perang-perang kaum cowboys itu di banyak negara.
Anak-anak muda Indonesia begitu fasih bicara tentang kejahatan HAM di dalam
negeri, tetapi tidak memiliki sikap kritis atas masalah HAM di negara lain yang
dilakukan oleh tentara-tentara Amerika Serikat. Begitu banyak dana
digelontorkan dari Amerika Serikat ke Indonesia, untuk digunakan bagi advokasi
HAM orang-orang Indonesia.
Iran, Thailand dan China kini berhadapan dengan tuduhan pelanggaran HAM serupa.
Pemberitaannya muncul dari lembaga-lembaga yang berdiri di negara-negara yang
dulunya adalah negara-negara kolonial yang hampir seluruhnya pernah menjajah
Indonesia. di negara-negara itu, banyak sekali artefak-artefak budaya
Indonesia, kekayaan kerajaan-kerajaan Indonesia dulu, disimpan dalam
museum-museum dan rumah-rumah pejabatnya.
Saya tidak akan membela Pak Wir. Tetapi bagi saya, dia telah banyak berpikir
tentang Indonesia yang lebih baik. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, dia juga
bekerja untuk bangsa ini, sesuai dengan kapasitasnya. Dia menolak mengambil
alih kekuasaan pada 1998, ketika anak buahnya (yang kini sangat terkenal),
memberikan usulan itu. Dia mencabut status Daerah Operasi Militer terhadap
Aceh. Dia mendirikan partai politik. Di Amerika Latin, sikap ini dihargai,
tetapi di Indonesia, tidak ada penghargaan besar.
Saya mendukung JK-Wiranto, karena Pak Wir merasa dirinya sebagai kelas ksatria
dalam budaya Jawa. Ksatria hanya tunduk kepada kelas Brahmana. Saya tahu, tanpa
perlu dia menyebut, bahwa di matanya Pak JK telah masuk kategori kelas Brahmana
itu.
Saya mendukung JK-Wiranto, karena JK bukanlah berasal dari kalangan militer
atau mantan militer. Dari dulu, saya berjuang dengan pena agar supremasi sipil
ditegakkan. Ketika Pak Wir mau menjadi wakil Pak JK, dalam realitas konkrit,
“supremasi sipil atas militer” itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Saya
tahu, jauh lebih berbahaya bagi sosok militer berbaju sipil seperti yang kita
dulu lihat dalam diri Soeharto, karena bisa melanggengkan kekuasaan selama
mungkin dengan korban yang tidak sedikit di kalangan kawulo alit. Begitu juga,
berbahaya juga sosol sipil berbaju militer, sebagaimana kita lihat dalam
pakaian kebasaran Soekarno pasca Dekrit 5 Juli 1959.
Kalau karena sikap itu saya dianggap teman-teman saya sebagai: “turut berduka
cita atas matinya Indra J Piliang!” atau “kembalikan Indra J Piliangku!”, dalam
pesan-pesan yang mereka kirim, saya anggap itulah resiko dari sebuah sikap.
Minimal, saya sudah menjelaskan. Dan saya tidak menyesalinya.
Jakarta, 12 Jul 2009.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. Email besar dari 200KB;
2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama
===========================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected]
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
