Assalammualaikum Wr Wb. Dunsanak Kasadonyo nan berbahagia
Ambo kirimkan artikel dari Harian Singgalang hariko Sabtu , 2 Oktober 2010 yang barisi tantang tulisan mengenai komentar dari urang-urang tuo kito seperti Bapanda Azwar Anas, Hasan Basri Durin dan Mendagri Gamawan Fauzi mengenai KKM. Halaman : Singgalang A-3 Mendagri Minta KKM DitundaAzwar Anas: Tak Zamannya Memaksakan Kehendak!Jakarta, Singgalang Menteri Dalam Negeri, H. Gamawan Fauzi, SH, meminta rencana Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang) untuk menggelar Kongres Kebudayaan Minangkabau di Bukittinggi pada akhir Oktober ini, ditunda saja sampai adanya kesepakatan dan kesepahaman semua pihak untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Kalau kita ingin membicarakan masalah adat, budaya dan masalah lainnya tentang kampung halaman, sementara orang kampung sendiri tidak setuju, masak kongresnya dilaksanakan juga,” kata Mendagri kepada Singgalang di Kemdagri, Jakarta, kemarin. Mendagri mengaku belum tahu persis masalah apa yang mau dikongreskan oleh Gebu Minang tersebut. Tetapi, katanya menegaskan, kalau masyarakat di kampung sendiri ada yang tidak setuju, sebaiknya kegiatan itu tidak perlu dipaksakan. “Tunda saja, kan tak masalah. Dalam masa itu lakukan pendekatan lagi untuk memperoleh kata sepakat. Kalau memang dipandang perlu, baru kongres itu digelar,” ujarnya. Sedianya, petang kemarin, Mendagri dijadwalkan menerima panitia KKM dan pengurus Gebu Minang. Sesuai pemberitahuan Ketua Panitia Zulhendri melalui SMS, Kamis, disebutkan pada hari Jumat (1/10) kemarin pukul 15.00 WIB, pihak panitia akan diterima beraudiensi oleh Mendagri. Namun menjelang jumatan kemarin, Zulhenri kembali meralat bahwa pertemuan itu tidak jadi. Mendagri sendiri yang ditanya Singgalang tentang rencana pertemuan tersebut, mengaku tidak mengetahui adanya jadwal untuk itu. “Selain saya memang sibuk, rasanya belum ada penjadwalan. Kalau pun ketemu, saya tetap menyarankan hal itu ditunda dulu,” tegasnya. Bisa Rusak Senada dengan Mendagri, pituo Minang yang mantan Menko Kesra Azwar Anas mengaku tidak mau sato (ikutan) dalam acara tersebut karena dinilai akan bisa merusak tatanan yang telah ada. “Bapak tidak mau ikut dan tidak mau diikut-ikutkan dalam kegiatan yang sesungguhnya tidak perlu dan ujungnya bisa merusak ketentraman orang Minang,” katanya saat dihubungi via telepon genggamnya kemarin. Menurut mantan Gubernur Sumatra Barat itu, masalah adapt dan budaya Minang sudah duduk dan final. Tak ada yang perlu diubah-ubah. Yang perlu itu adalah penguatan dan aplikasi di lapangan sesuai dengan ajaran adat dan budaya Minangkabau tersebut. “Kalau LKAAM dan MUI sudah menolak, masak kita masih ngotot juga. Tak perlu lagi wacana sekarang untuk mengutak-atik ini dan itu, kita hanya tinggal mendorong aplikasi ABS-SBK itu saja,” pungkasnya. Tentang indikasi nekatnya Gebu Minang untuk menyelenggarakan KKM tersebut, Azwar mengaku sangat heran. “Tak zamannya lagi main paksa-paksaan. Apa sih maunya? Apa sih latar belakangnya? Kenapa visi dan misi mereka tidak dijelaskan kepada kita-kita ini, kepada seluruh komponen masyarakat seperti LKAAM, KAN, MUI, Budayawan dan tokoh-tokoh Minang di rantau dan di kampung. Setelah visi dan misinya jelas, baru kita paiyo-iyokan (disepakati),” tutur Azwar, sembari mengingatkan, kalau sesuatu yang dipaksa-paksakan, ujungnya pasti tidak akan selesai. “Bisa buncah awak,” tukasnya. --501 Halaman : Singgalang B.16. Sumbar Butuh Minangkabau BaruKKM Mesti Dikunyah-kunyah Dulu Jakarta, Singgalang Mantan Gubernur Sumatra Barat, H. Hasan Basri Durin Dt. Rangkayo Mulia Nan Kuniang berpendapat, rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010 yang akan digelar Gebu Minang akhir Oktober ini di Bukittinggi, sebaiknya di-kunyah-kunyah (dimusyawarahkan) dulu dengan berbagai kalangan untuk menyamakan persepsi tentang perlu atau tidaknya kongres itu dilaksanakan. “Saya sendiri belum tahu dan belum paham untuk apa KKM itu dilaksanakan. Apakah untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau, atau untuk membentengi diri dari arus global yang makin menguat?” kata Hasan kepada Singgalang di Jakarta, Rabu (29/9) malam, menanggapi pro-kontra soal rencana pelaksanaan KKM tersebut. Sebaiknya, kata mantan Menteri Agraria ini, agar KKM bisa diterima semua pihak, perlu dimusyawarahkan lebih dulu dengan berbagai unsure di rantau dan di ranah. “Kalau ada pihak panitia yang mengatakan pertemuan untuk itu sudah belasan kali diselenggarakan, barangkali perlu kita pertanyakan dengan siapa dan kalangan mana saja musyawarah itu dilakukan?” tanya Hasan. Selaku mantan Gubernur Sumatra Barat, Hasan menyadari betul peran perantau bagi masyarakat Minang sangatlah besar. Selain bantuan yang berifat materil yang mereka berikan, segala sesuatu menyangkut kampung halaman selalu melibatkan kalangan perantau. Tetapi, kata dia, perantau pun harus paham bahwa atas jasa dan penghargaan yang seperti itu bukan berarti perantau dapat pula semena-mena mengubah sesuatu yang telah tumbuh dan hidup dalam masyarakat Minang pada saat ini. “Melihat fenomena yang terjadi di kampung halaman tidak bisa hanya dilihat dari kacamata perantau saja. Belum tentu hal yang buruk menurut perantau, juga tidak elok bagi masyarakat kampung. Karena itu kita perlu menyamakan persepsi lebih dahulu,” urai Hasan Basri Durin, sembari menambahkan, ia belum mendengar rencana KKM dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat rantau secara bersama-sama. Kalau pun ada, mungkin sifatnya orang-perorang saja atau dengan kelompok tertentu saja. Ia menilai, sebelum dibawa ke Ranah Minang, rencana KKM itu semestinya dimusyawarahkan dulu di rantau dengan mengundang unsur-unsur terkait di Sumatra Barat, seperti LKAAM, MUI, Budayawan, pers dan segala macamnya. “Kita beri tahu untuk apa KKM itu diselenggarakan, apa tujuannya, apa yang akan diubah,apa yang akan diperbaiki. Ini kan menyangkut kepentingan orang banyak dalam masyarakat Minang. Kalau mereka sudah paham dan memandang hal itu memang diperlukan, maka KKM bisa kita laksanakan,” kata dia. Hasan sendiri juga keberatan dengan istilah kongres yang sifatnya akan mengikat. “Akan ada keputusan-keputusan tertentu yang akan diambil dan sifatnya mengikat. Ini jelas bukan pekerjaan gampang. Tak bisa atas kehendak orang seorang atau salah satu institusi saja, seperti gebu Minang itu,” ujarnya. Minangkabau Baru Menanggapi Singgalang atas kondisi masyarakat Minang itu sendiri? Hasan mengakui bahwa Minangkabau itu sudah berubah. Sistem kekerabatannya sudah bergeser. Peran ninik mamak sudah berkurang dan akan terus tergerus sesuai perkembangan zaman dan kodrat manusia itu sendiri yang terus berubah. “Kalau KKM tujuannya, misalnya, untuk mengembalikan system-sistem lama sesuai tatanan adat dan budaya Minang, antara lain untuk mengembalikan fungsi ninik mamak sebagai pemimpin dalam kaum, saya kira tidak akan semudah itu. Kondisi dan situasinya sudah berbeda,” sebutnya. Menurut Hasan, menata kembali fungsi ninik mamak tidak bisa hanya sebatas memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu factor-faktor pendukung yang dulu melekat pada seorang kepala kaum. “Sekarang situasi sudah berubah, tuntutannya juga berubah,” ujarnya. Menurut Hasan, dalam arus perubahan yang kian deras ini, tidak mungkin untuk membikin dinding bagi membentengi Ranah Minang dari hantaman arus golbalisasi. Yang diperlukan, adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat Minang untuk mampu menghadapi segala tantangan dan mampu pula ambil bagian sebagai penduduk dunia internasional itu. “Yang kita butuhkan sekarang adalah Minangkabau baru yang siap menjadi penduduk dunia internasional. Bukan Minangkabau seperti ala masyarakat Baduy yang anti dengan perubahan,” tutur Hasan. Hasan agak skeptis atas sikap-sikap kelompok-kelompok masyarakat Minang yang terlalu mencemaskan Minangkabau tersebut dan berupaya mengagung-agungkannya dengan mempertahankan budaya-budaya yang tidak cocok lagi dengan zamannya. “Kalau cara berpikir kita seperti ini, pantas saja Minang itu akan tertinggal dari daerah lain,” tegas Hasan. Dia menambahkan, dalam menghadapi tantangan global itu, kita tak perlu membuat aturan-aturan adat yang ketat, mengajari tata caranya. Bahwa sebelum sholat itu wajib mengambil wuduk, baca niat, takbir, rukuk, sujud dan segala macamnya itu orang sudah tahu. Yang perlu, ada peningkatan pemahamannya. “Takbir itu kan mengangkat tangan dengan membaca Allahuakbar. Pahamnya dia dengan bacaan itu? Itu yang kita perlukan sekarang. Bukan membuat aturan-aturan main baru,” timpalnya. Untuk meningkatkan pemahaman itu, katanya menambahkan, tidak perlu ada kongres-kongres, dengan seminar-seminar saja cukup. “Dulu, untuk memperjelas siapa orang minangkabau, cukup dengan pertemuan khusus saja di antara pemangku kepentingan bahwa orang Minang itu adalah yang nenek moyangnya berasal dari Gunung Merapi dan berkiblat ke Kabah. Selesai. Tak ada kongres,” sebut Hasan. (501) -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
