HELAT Konggres Kebudayaan Minangkabau (KKM) pada akhirnya membuat urang awak terbelah. Setidaknya di tataran elit. Polarisasi ditingkat elit ini semakin kuat dan keras, ketika Gebu Minang dan steering committe (SC) KKM memastikan, iven itu akan tetap dihelat.
Lokasi yang dipilih, tetap Kota Bukittinggi sebagaimana rencana awal. Waktunya, setelah sempat mengalami penundaan, 30-31 Oktober. Sedangkan materi kongres, draftnya juga telah dirampungkan. Bahkan, draft ini diklaim telah menjalani revisi untuk yang 18 kalinya setelah dilewakan melalui perantaraan kecanggihan teknologi, internet. Draft ini juga dikirim langsung ke pengurus KAN dan perangkat nagari lainnya di hampir seluruh nagari yang ada di Sumbar. Terlepas dari baik atau buruk, benar atau salah konggres yang diselenggarakan organisasi perantau Gebu Minang ini, yang pasti masyarakat Sumbar dewasa ini bergejolak. Setidaknya, tergambar dari sikap Wali Nagari Pasia Ampek Angkek, Agam Asraferi Sabri yang menyatakan, pemerintah harus menegaskan posisi berdirinya. "Bersama masyarakat yang menolak atau bergabung dengan Gebu Minang yang menaungi KKM." Tersiar kabar, KKM ini agaknya menjalankan misi yang tengah diretas Badan Pekerja Konggres Kebudayaan Indonesia (BPPKI) yang merupakan lembaga bentukan Dirjen Nilai Budaya, Seni dan film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Singgalang, Jumat 3/10, A-5). Agaknya, Depbudpar tengah memiliki misi tersendiri dengan mengumpulkan budayawan dan cendekiawan dalam sebuah lembaga -katanya independen- bernama Badan Pekerja Antarkonggres Kebudayaan. Tugas lembaga ini sebagaimana dikatakan Dirjen Tjetjep Separman, mengawal keputusan yang dihasilkan konggres, mempersiapkan dan turut melaksanakan konggres berikutnya. Apakah yang tengah dikerjakan pemerintah di sisi kebudayaan saat ini? Patut kita menduga, ada skenario besar yang tengah dijalankan pemerintah, pada ratusan macam kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Bagi kita rang Minang, bagaimanakah kita harus bersikap? Yang jelas, leluhur kita mengajarkan, adat salingka nagari. Setidaknya, tamsil ini menggambarkan betapa egaliter dan menghargai keberagamannya urang awak. Yang jadi masalah sekarang, Badan Pekerja Antarkonggres Kebudayaan itu, ditugasi mengawal keputusan yang dihasilkan konggres. Apakah pemerintah berniat buruk kepada warganya terutama urang Minang atau tersebab lain? Lebih baik kita berbaik sangka saja. Tapi, panitia KKM lebih baik menjelaskan hal ini, kalau memang bagian dari rencana besar Depbudpar itu. Wallahualam bissawab. [*] imran, 34+, tingga di padang -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
