Sayang sekali sekolah tsb. kalau diserahkan kepada pemerintah. Sekolah ko lah bajalan rancak dan menghasilkan tenaga ahli perminyakan. Cost Recovery yaitu sebelum hasil tsb. dibagi. Untuak rakyat nan badarai sabatuanyo indak masaalah sabab kalau pitih tu ditangan pemerintah awak lah tahu samo tahu sajo. Bundo tak mengikuti benar berita dulu waktu bundo masih aktif daerah Pusaka dan Zamrud hasilnya sekitar 60,000 bbl. Kabanyo kini hanyp 20,000. Mohon maaf kalau beritako salah. Tolong dikoreksi Elthaf dan Madahar. Hayatun Nismah Rumzy
________________________________ From: Riri Mairizal Chaidir <[email protected]> To: [email protected] Sent: Tue, November 16, 2010 1:31:38 PM Subject: [...@ntau-net] OOT - Pakai Cost Recovery, Poltek Caltex Sebaiknya Diambil Alih Pemprov Riau Dunsanak Sadonyo. Nan ambo lewakan ko OOT, karano bukan baminang-minang, dan juga bukan menyangkut Sumbar, tapi nagari jiran awak. Dan mungkin iko buliah juo jadi referensi kok iyo jadi urang manggali minyak di kampuang awak. Ambo ndak ba a tau ujuang carito ko nantiny. Tadi ini setidaknya bisa jadi pembelajaran juga bagi kita semua bahwa kadang2 kito “maangguak-angguak kagum” jo kebaikan hati perusahaan2 gadang, baik untuk lingkungan sekitarnya, maupun untuk pegawai2nya. Kadang2, untuak perusahaan tertentu, itu sabananyo “pitih awak juo” Riri 48/L/bekasi http://www.detiknews.com/read/2010/11/15/223538/1495045/10/pakai-cost-recovery-poltek-caltex-sebaiknya-diambil-alih-pemprov-riau Senin, 15/11/2010 22:35 WIB Pakai Cost Recovery, Poltek Caltex Sebaiknya Diambil Alih Pemprov Riau Chaidir Anwar Tanjung – detikNews Pekanbaru - Politeknik Caltex Riau (PCR) mulai diwacanakan untuk diambilalih Pemprov Riau. Ini sehubungan dana pembangunannya PCR yang menelan dana sekitar USD 5 Juta yang merupakan uang negara lewat dana cost recovery. “Nama Caltex yang tertera itu seakan merupakan bentuk sumbangan utuh dari perusahaan minyak asal Amerika itu. Padahal faktanya, pembangunan PCR menggunakan dana cost recovery yang artinya tetap negara yang membayarnya. Kalau begitu, sebaiknya nama Caltex dihapus saja atau diambil alih pemerintah daerah,” kata Anggota DPR RI asal Riau, Lukman Edy dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (15/11/2010) di Pekanbaru. Menurut mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertingal (PDT) ini, di zaman serba keterbukaan ini, sebaiknya pemerintah juga transparan soal pembangunan PCR yang notabenenya menggunakan uang negara. Hanya saja memang, dana awal pembangunan awalnya kampus yang berada di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru itu menggunakan dana PT Caltex Pacific Indonesia yang kini berganti nama Chevron Pacific Indonesia. Yang selanjutnya secara berangsur pemerintah menggantinya kembali. “Namun yang jelas dana pembangunan itu masuk dalam cost recovery, artinya sumbangan Caltex untuk kampus itu paling banter hanya 10 persen. Selebihnya uang rakyat. Penggantian nama PCR sebaiknya segara diwacanakan masyarakat dan pemerintah di Riau,” kata Lukman Edy. Sementara itu, di tempat terpisah pengamat Migas, Luluk Harijanto kepada detikcom menyebut, boleh saja PCR diambil pemerintah daerah. Karena memang era pembangunan kampus tersebut dulunya dibangun lewat program community development (CD) yang masuk dalam cost recovery. Dengan demikian maka 90 persen seluruh dana pembangunan kampus PCR merupakan uang negara alias uang rayat. “Yang menjadi persoalan, apakah Pemprov Riau memiliki dana untuk kelangsungan jalannya kampus tersebut. Sebab, kalau dikelola Pemprov Riau, secara otomatis PT Chevron Pacific Indonesia tidak lagi menanggung dana kegiatan kampus tersebut,” kata Luluk mantan Kepala BP Migas Sumbagut itu. Selain soal dana pembangunannya, Luluk masih mempertanyakan soal pendanaan kampus PCR tersebut. Karena selama ini segala keperluan dana kampus seperti, gaji dosen serta dana operasional seluruhnya masih didanai PT Chevron. “Maka timbul pertanyaan lagi, apakah dana pengelolaan kampus itu masih masuk dalam program CD? Apabila pengelolaan PCR masih menggunakan program CD yang notabenenya menjadi cost recovey, maka hal itu akan bertentangan dengan aturan baru soal batasan cost recovey. Kalau memang menggunakan dana CD, maka saluran dana untuk operasional PCR patut diaudit,” kata Luluk Harijanto.-- . * -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
